Perpustakaan Universitas Kristen
Indonesia Paulus
Makassar
Temukan koleksi jurnal penelitian ilmiah mahasiswa UKIP
<div> Pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, yang salah satunya dengan membuat kebijakan Program Tax Amnesty Jilid 1. Program Tax Amnesty Jilid 1 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Kota Pematangsiantar. Program Tax Amnesty Jilid 1 diharapkan efektif meningkatkan kesadaran hukum WP, yang secara otomatis efektif pula meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis guna mengetahui efektifitas Program Tax Amnesty Jilid 1 terhadap peningkatan kesadaran hukum WP di Kota Pematangsiantar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif menggunakan metode yuridis normatif holistik, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif kualitatif, yang lebih lanjut dianalisis berdasarkan norma hukum dan Teori Efektifitas Hukum yang bersinergis dengan Teori Kesadaran Hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Program Tax Amnesty Jilid 1 di Kota Pematangsiantar belum efektif meningkatkan kesadaran hukum WP, yang terhadap fakta hukum tersebut diajukan 2 (dua) solusi. <br><br>Kata Kunci: Efektifitas, Tax Amnesty, Kesadaran. </div>
<div> Rumah tangga yang bahagia, aman,dan tentram menjadi dambaan setiap orang. Tindak kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga merupakan masalah sosial yang serius dan menyita perhatian masyarakat, sebab seharusnya keluarga merupakan lingkungan paling aman dan menjadi tempat berlindung antar anggota keluarga. Namun pada kenyantaan keluarga juga dapat mengancam hidup seseorang. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban di antara anggota keluarga di dalam rumah tangga, bentuk tindak kekerasan yang terjadi berupa kekerasan fisik dan/atau kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Pengadilan Militer III/16 Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Militer III/16 Makassar dan Oditurat Militer IV-17 Makassar dengan teknik wawancara dan tanya jawab terhadap Hakim Militer dan sumber yang dapat dipercaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menekankan pada penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian empiris merupakan prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif merupakan kata-kata atau lisan dari orang-orang yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Pengadilan Militer III/16 Makassardan mengetahui pertimbangan hakim militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.<br><br> Kata Kunci: Peradilan Militer, Kekerasan, Rumah Tangga Abstrack A happy, safe and peaceful household is everyone's dream. Violence that occurs in the family is a serious social </div>
<div> Dalam hukum acara pidana terdapat beberapa asas salah satunya asas praduga tak bersalah yang mana seseorang tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah. Namun tidak jarang dalam menjalankan tugas sebagai salah satua parat penegak hukum anggota kepolisian melakukan tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana yang belum mempunyai kepastian secara hokum bahwa dirinya telah bersalah. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tembak ditempat yang dilakukan anggota kepolisian terhadap pelaku tindak pidana dihubungkan dengan asas praduga tak bersalah dan bagaimana pertanggungjawaban dari anggota kepolisian setelah melakukan tindakan tembak ditempat terhadap pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan menelaah bahan-bahan hokum seperti Perundang-undangan, aturan-aturan dan dokumen-dokumen hukum yang berhubungan dengan permasalahan, metode pendekatan menggunakan yuridis empiris dan normatif, teknik pengumpulan data dengan cara study kepustakaan dan penelitian lapangan. Menggunakan analisis kualitatif kemudian dituangkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota kepolisian dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri atau disebut dengan diskresi, seperti tindakan menembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana yang mencoba melarikan diri/melawan petugas dan mengancam keselamatan jiwa petugas dan masyarakat. <br><br>Kata kunci : Tembak di tempat, Pertanggungjawaban, Praduga Tak bersalah. </div>
<div> Within the framework of human rights and the effects on gender equality, this study seeks to mainly clarify the philosophical elements of child marriage. The study takes a normative legal research stance in its examination of this matter, with an emphasis on the examination of legal principles, doctrines, and norms as solutions to legal problems. Normative juridical research, sometimes called legal product research, is the methodology used in this study. According to the results of the study, there are several philosophical problems with the concept of child marriage. The practice of underage marriage is harmful on many levels and greatly hinders children's development. Child marriage must also stop if we are to reach gender equality in society, according to the report. The ideal of gender parity will remain a distant dream so long as societies practise child marriage. The reason for this is that child marriage serves to reinforce preexisting gender stereotypes and impedes societal attempts to achieve gender equality. Thus, one must take great pains to eradicate child marriage if true gender equality is to be achieved. <br><br>Keywords : Child Marriage; Gender Equality; Philosophy; Human Rights </div>
<div> Dalam hal jaminan terhadap urusan utang piutang dibutuhkan kepastian keadilan terhadap debitur. Dari sekian banyaknya bentuk jaminan salah satu yang dapat digunakan adalah jenis jaminan fidusia. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Penerima Jaminan Fidusia terhadap Debitur yang dinyatakan Pailit dan bagaimana eksekusi Jaminan Fidusia dalam hal Debitur pailit, berdasarkan Pasal 56 UndangUndang Kepailitan No. 37 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mitode penelitian deskriptif-analisis yg mana menggambarkan pokok-pokok permasalahan menjadi objek penelitian yang dikaitkan dengan undang-undang dan teori-teori yag berkaitan untuk memperoleh kesimpulan. Kedudukan para kreditur adalah sama dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi pailit sesuai besarnya tagihan mereka masing-masing dan dalam hak melakukan eksekusi apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan tercantum dalam Pasal 29 Nomor 42 Tahun 1999 UndangUndang Jaminan Fidusia serta Objek jaminan fidusia atas kekuasaan penenrima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan dan penjualan di bawah tangan.<br><br> Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Debitor, Pailit </div>
<div> Masih banyaknya eksploitasi lingkungan saat ini, berdampak pada implikasi penerapan prinsip kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Banyaknya kerusakan lingkungan di Indonesia membutuhkan strategi kebijakan lingkungan pemerintah dan model pengawasan berbasis ecology efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika sistematik pada penegakan hukum lingkungan di Indonesia, serta menganalisis model kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan kerusakan lingkungan. Metode yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian menunjukkan problematika sistematik penegakan hukum lingkungan dipengaruhi efektivitas kelembagaan dibidang lingkungan. Komimten aparat penegak hukum terkait pemulihan kerusakan lingkungan, ketersedian sarana dan prasarana yang memadai, partisipasi masyarakat dalam bentuk pengaduan lingkungan. Strategi pemerintah dalam memulihkan lingkungan melalui penerapan kebijakan komplain hijau melahirkan beberapa aspek yang dirumuskan melalui recovery dalam pengoptimalan pengaduan masyarakat oleh institusi lingkungan, penerapan media pengaduan lingkungan berbasis citizen lawsuit, dan inspeksi pengelolaan pengaduan lingkungan. <br><br>Kata Kunci: Kebijakan, Lingkungan, Masyarakat </div>
<div> Negara hukum memberikan perlindungan hak asasi manusia mencakup berbagai aspek terutama hak-hak dasar dan tidak dapat dirampas, melainkan harus dihormati dilindungi oleh negara. Namun Dalam implementasinya ada yang diberlakukan secara adil dan juga ada kemungkinan potensi potensi rawan terjadinya perlakuan yang kurang adil. Maka pemberian bantuan hukum oleh advokat merupakan kewajiban yang melekat secara hukum kepada setiap advokat. Namun dalam penerapan Pemberian bantuan hukum didapati berbagai kendala diantaranya adalah Sumber Daya Terbatas. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini yakni bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana aturan terkait penanganan kasus pro bono, serta untuk mengetahui bagaimana efektivitas kinerja advokat dalam menangani kasus pro bono tersebut. Dalam Penulisan jurnal ini, yang digunakan yakni metode penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan para advokat yang ada pada DPC Peradi Makassar disebutkan bahwa penanganan kasus pro bono sudah berjalan dan hal tersebut sudah sejak lama, namun Advokat dalam menangani kasus pro bono masih menghadapi beberapa kendala dalam hal ini adalah sumber daya terbatas. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi oleh para advokat, agar kedepannya menjadi lebih efektif dalam menangani kasus pro bono. <br><br>Kata kunci: Advokat, Efektivitas, Pro Bono </div>
<div> In light of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection and its application in Case Number 300/Pdt.G/2022/PA.Tg., this study aims to examine the regulation of children's hadhanah rights after divorce. Finding out how the law protects children's rights after a divorce and the obstacles to implementing such protection is the goal of this study. Normative research using a legislative approach and content analysis is the research technique used. Case Number 300/Pdt.G/2022/PA.Tg-related court records and secondary data pertaining to the Child Protection Law will be gathered and analysed. With an emphasis on the maintenance of children's hadhanah rights after a divorce, this study seeks to enhance comprehension of legislative provisions and their implementation in court practice. A solid legislative foundation for safeguarding children's rights after a divorce, with the primary focus being on the child's best interests, is provided by the Child Protection Law, according to the study. As shown in Case Number 300/Pdt.G/2022/PA.Tg., this concept is put into reality by the courts in order to make fair judgements about child custody and maintenance in order to protect the well being of children after a divorce. But this case study also shows that there are problems with the law's implementation, such as how to determine whether parents can afford it and what the kids need. <br><br>Keywords: Hadhanah, divorce, Child Protection Law </div>
<div> Era globalisasi saat ini, mobilitas lintas negara semakin mudah dilakukan. Sayangnya, kemudahan ini juga membuka celah bagi maraknya kejahatan terorganisir lintas negara (Transnational Organized Crime/TOC), salah satunya lewat praktik eksploitasi tenaga kerja WNI di industri judi ilegal di Kamboja. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas bagaimana keimigrasian Indonesia berperan dalam melindungi WNI dari ancaman tersebut. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini menggali berbagai sumber informasi, termasuk kebijakan, laporan internasional, dan data terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa WNI kerap menjadi korban karena lemahnya penegakan hukum, pemalsuan dokumen perjalanan, serta terbatasnya edukasi tentang migrasi aman. Sementara itu, tantangan di lapangan bagi petugas imigrasi tidaklah mudah: keterbatasan sumber daya, modus perekrutan yang makin canggih, hingga kurangnya koordinasi antarnegara. Namun, berbagai langkah telah dilakukan, seperti memperkuat kerja sama bilateral, memberikan edukasi publik, memperbaiki regulasi, serta meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan menyeluruh dan kolaboratif menjadi kunci dalam melindungi WNI dari jeratan TOC yang bersembunyi di balik industri judi Kamboja. <br><br>Kata Kunci : Imigrasi, Kejahatan Lintas Batas Terorganisir, Perlindungan Warga Negara Indonesia. </div>