Perpustakaan Universitas Kristen
Indonesia Paulus
Makassar
Temukan koleksi jurnal penelitian ilmiah mahasiswa UKIP
<div> Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Hal ini merupakan terobosan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Pendaftaran pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil pembahasan bahwa proses pendaftaran HT-el dengan sistem elektronik sangat memudahkan proses kerja kreditur, PPAT, dan Kantor Pertanahan yaitu mulai dari mengunggah dokumen, memeriksa, dan memperbaiki data. Setiap pihak juga memiliki koordinasi yang lebih mudah dan cepat antara satu sama lain melalui sistem elektronik, sehingga pendaftaran hak tanggungan elektronik dapat lebih efektif dan efisien. Hambatan dalam melakukan pendaftaran HT-el, masih terdapat gangguan sistem elektronik. <br><br>Kata Kunci : hak tanggungan elektronik, kantor pertanahan, kepastian hukum </div>
<div> Penelitian ini ditujukan untuk mempelajari dan menganalisis elemen-elemen Tindak Pidana serta Pelaku Usaha sebagai Subyek Hukum dalam konteks Penerapan Pasal 8 ayat (1) Huruf g dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan Putusan Perkara Nomor 870/PID. B/2009/PN. JKT. UT. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin meneliti faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim saat mengambil keputusan dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan berbasis studi kasus. Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup putusan hakim, kasus yang akan dianalisis, peraturan perundang-undangan, referensi (literatur), dan jurnal ilmiah yang relevan, serta data dari artikel berita. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari informasi di internet yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Semua data yang terkumpul akan disusun dan dianalisis dengan merujuk pada teori atau pandangan dari para ahli. Selanjutnya, teori ini akan dihubungkan dengan alasan atau pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang digunakan oleh hakim dalam memberikan keputusan. Hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa para hakim dalam menangani perkara-perkara tindak pidana perlindungan konsumen harus memiliki pengetahuan tentang sistem hukum yang lebih baik lagi dan bukan hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya pada dakwaan jaksa penuntut umum semata sehingga hakim-hakim yang menangani perkara-perkara tindak pidana perlindungan konsumen dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan yang lebih baik lagi. <br><br>Kata kunci: ratio decidendi ; Perlindungan Konsumen ; Pelaku Usaha ; Kejahatan Konsumen. </div>
<div> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas karya ilmiah dosen dengan peningkatan reputasi akademik institusi, studi kasus pada Universitas Ichsan Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari dokumen-dokumen publikasi ilmiah dosen serta regulasi terkait perlindungan HKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas ilmiah dosen tergolong tinggi, dengan 596 dokumen yang telah terindeks di berbagai platform seperti Scopus, Google Scholar, dan Garuda. Namun, hanya 10 karya yang terdaftar dan memperoleh perlindungan HKI. Kesenjangan ini mencerminkan lemahnya kesadaran hukum serta belum optimalnya dukungan kelembagaan dalam perlindungan hak cipta atas karya ilmiah. Padahal, perlindungan HKI memiliki korelasi langsung terhadap reputasi akademik institusi, baik dalam konteks akreditasi, pemeringkatan nasional maupun pengakuan internasional. Reputasi akademik yang kuat menuntut sistem yang menjamin keaslian, kualitas, dan kepemilikan hukum terhadap karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan internal, unit layanan HKI, dan strategi kelembagaan yang mendorong integrasi antara publikasi ilmiah dan sistem perlindungan HKI. Penelitian ini merekomendasikan perlunya langkah sistematis agar perlindungan HKI menjadi bagian integral dari pembangunan reputasi akademik di perguruan tinggi. <br><br>Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Karya Ilmiah, Reputasi Akademik, Pendidikan Tinggi </div>
<div> Prinsip non diskriminasi dalam perlindungan anak berati harus mendahulukan kepentingan yang paling baik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukannya perlakuan khusus bagi anak, begitu juga bagi anak yang berhadapan dengan permasalahan hukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis tugas pembimbing kemasyarakatan pasca penetapan hasil kesepakatan diversi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasyarakatan kelas I Makassar dan Balai Pemasyarakatan kelas II Watampone. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif sehingga memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan peran pembimbing kemasyarakatan memiliki tanggungjawab dalam memastikan proses diversi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Setelah adanya kesepakatan diversi pembimbing kemasyarakatan bertugas untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak serta memastikan pelaksanaan sanksi yang disepati dilaksanakan oleh anak yang berhadapan dengan hukum, yang meliputi monitoring pemenuhan hak-hak anak, bimbingan dan evaluasi perkembangan anak selama waktu yang disepakati. Tugas pembimbing kemasyarakatan adalah mencegah anak untuk mengulangi tindak pidana serta mendukung rehabilitasi sosial anak agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. <br><br>Kata kunci: Anak, Diversi, Pembimbing Kemasyarakatan. </div>
<div> Tujuan penelitian untuk mengetahui proses pendaftaran tanah sistematis lengkap dan implementasi reforma agraria dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Tana Toraja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan prosedur pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten Tana Toraja dilaksanakan dalam 8 tahapan yakni 1. Perencanaan 2. Pembentukan panitia dan satgas PTSL 3. Penyuluhan, 4. Pengumpulan data fisik dan data yuridis 5. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak 6. Pengumuman data fisik dan data yuridis 7. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak dan pengesahan 8. Pembukuan dan penerbitan sertifikat. Implementasi reforma agraria dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten Tana Toraja belum berjalan optimal namun pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Tana Toraja telah sesusai dengan salah satu tujuan dari reforma agraria mengenai penanganan konflik/ sengketa pertanahan.<br><br> Kata Kunci : Implementasi; Reforma Agraria; Pendaftaran Tanah </div>
<div> Perceraian merupakan salah satu perkara yang paling sering diajukan di pengadilan Indonesia, termasuk di Pengadilan Negeri Denpasar. Untuk menekan angka perceraian, hukum acara perdata menempatkan mediasi sebagai tahapan wajib yang harus dilalui sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Namun, efektivitas mediasi seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi struktur hukum, substansi hukum, maupun kultur hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum mediasi berdasarkan hukum acara perdata Indonesia serta menganalisis peran mediator dalam menentukan efektivitas mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data dianalisis melalui kajian dokumen hukum, peraturan terkait, serta teori efektivitas Lawrence M. Friedman untuk menilai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator memiliki peran kunci dalam mewujudkan mediasi yang efektif, bukan sekadar formalitas hukum. Keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar menghasilkan akta perdamaian yang mengikat secara hukum, sedangkan kegagalannya tetap memiliki implikasi terhadap sahnya proses persidangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai peran mediator dengan kerangka teori Friedman sekaligus penekanan bahwa mediasi di pengadilan negeri—yang lebih sering dipandang sebagai ranah pengadilan agama—juga memiliki urgensi dan implikasi hukum yang kuat. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana hukum acara perdata khususnya dalam penerapan mediasi perceraian di lingkungan peradilan umum. <br><br>Kata kunci: Mediasi, Perceraian, Efektivitas </div>
<div> Penelitian ini membahas perbandingan pembiayaan konvensional dan fintech di Indonesia, dengan fokus pada tantangan regulasi dalam konteks hukum. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, penelitian ini mengeksplorasi celah hukum dan tantangan fintech akibat perkembangan teknologi yang pesat, seperti kecerdasan buatan dan blockchain. Temuan menunjukkan bahwa regulasi saat ini, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, belum mampu memberikan perlindungan konsumen yang memadai, jaminan keamanan data, serta pengawasan lintas yurisdiksi secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penerapan regulatory sandbox untuk menguji inovasi fintech dalam lingkungan yang terkontrol, serta peningkatan kerja sama antar-regulator guna memperkuat pengawasan lintas batas. Selain itu, peningkatan literasi digital bagi masyarakat dianggap penting untuk meningkatkan pemahaman konsumen mengenai risiko yang terkait dengan layanan fintech. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang adaptif dan mampu mendukung perkembangan fintech dengan cara yang aman, adil, dan sesuai dengan stabilitas pasar keuangan di Indonesia.<br><br> Kata Kunci: Fintech, Regulasi, Literasi Digital </div>
<div> Dalam hal penegakan hukum, diperlukan langkah-langkah hukum yang sederhana, cepat, efisien, dan dapat menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Mediasi penal merupakan salah satu upaya penyelesaian tindak pidana hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model ideal mediasi penal sebagai upaya penyelesaian tindak pidana hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer sebagai data utama. Hasil penelitian, menggunakan model upaya penyelesaian yang ditawarkan, yaitu melalui proses mediasi penal, diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana hak cipta tersebut. Kedua pihak dapat mencari dan mencapai solusi serta upaya terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga dapat mencapai ”win-win solution”. <br><br>Kata Kunci: Mediasi Penal, Model, Upaya Penyelesaian, Tindak Pidana, Hak Cipta </div>
<div> Penelitian ini mengangkat kasus dari Laporan Polisi Nomor LP/B/1452/III/2023/SPKT POLDA METRO JAYA tertanggal 16 Maret 2023, yang dilaporkan oleh Pelapor atas dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan Penggelapan Dalam Jabatan dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 372 jo. Pasal 374 KUHP jo. Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Apabila proses berhenti di tahap penyidikan, maka harus disertai dengan alasan penghentian perkara tersebut, yang mana dalam hal ini penyidik membuat sebuah surat bernama Surat Perintah Penghentian Penyidikan, yang hanya dapat diterapkan ketika sudah ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Tindakan penyidik dalam menghentikan proses penyidikan setelah penetapan tersangka dapat dianggap sah apabila dilakukan melalui forum yang diselenggarakan dalam ranah pra peradilan. Meskipun terdapat pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh penyidik dalam menetapkan Terlapor sebagai Tersangka, penyidikan tidak boleh dihentikan oleh penyidik hanya karena hasil gelar perkara khusus yang berlaku bagi penyidik, sebab pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran atas tugas dan fungsi penyidik, dan tidak serta merta dapat menghentikan proses penyidikan dan penetapan tersangka yang sudah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. <br><br>Kata Kunci: keabsahan, pemberitahuan penghentian penyidikan, penghentian penyidikan </div>