Perpustakaan Universitas Kristen
Indonesia Paulus
Makassar
Temukan koleksi jurnal penelitian ilmiah mahasiswa UKIP
<div>When fishermen go out to sea to catch fish, they are generally heavily burdened with<br>fuel for the electric generator engine for lighting, boat propulsion engines and cooking<br>utensils on fishing boats. In the ocean around the boat, there is abundant potential for<br>solar energy, but it has not been used as a source of electrical energy for lighting and<br>driving fishing boats to increase the productivity and economy of fishermen. If the<br>energy is used properly, fishermen will get cheap, sustainable electrical energy and<br>improve the welfare of fishermen. The purpose of the study was to test the performance<br>of solar power generators on fishing boats as a cheap and sustainable energy source.<br>The method used is assembling and installing components, testing the solar electric<br>generator placed on the roof of the boat, then electricity which is partly used directly<br>and partly stored in the accumulator to stabilize and supply energy to other electrical<br>loads. The result of this research is to produce a model of a solar electric generator on<br>a boat.<br>Keywords: Electric, Generator, Solar, Fishing, Boat.</div>
<div>Tujuan penelitian ini adalah untuk : Untuk mengetahui Mengkaji dan menganalisis penerapan hukuman tindak pidana militer dengan pendekatan perspektif restorative justice. Untuk Mengkaji dan menganalisis penerapan tindak pidana dalam pidana militer dalam mengadili dan mumutskan satu perkara pidana militer. Penelitian ini mengunakan tipe penelitian yuridis-normatif yang bersumber bahan primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif hasil data yang ada. Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum juga merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan, Sebagaimana diketahui salah satu unsur dari tiap-tiap kejahatan adalah bersifat melawan hukum baik ia secara tersurat maupun secara tersirat dirumuskan. Melalui dengan adanya pendekatan restorative justice yang mengedepankan penyelesaian tindak pidana militer dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil bagi para anggota militer yang berdampak pada tindak pidana. Fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dan hal-hal yang memberatkan para anggota militer, dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya. Dengan demikian untuk melindungi kepentingan dan keseimbangan militer diperlukan adanya tindak pidana militer melalui pendekatan restorative justice untuk menyelesaian masalah tindak pidana dengan mengedepankan asas keadilan dan kekeluargan.<br>Kata Kunci : Tindak Pidana Militer Restorative Justice</div>
<div>Purpose: To discover the legal implications of transferring receivables (cessie) without notification to the debtor.<br>Theoretical framework: The foundation for building a theoretical framework is the content of personal finance knowledge in this study, including (i) creditors (cedent), (ii) debtors (cessus), and (iii) credit agreements.<br>Methods: The research method is that the literature applied to the data normatively consists of primary, secondary, and tertiary legal materials sourced from laws and regulations and relevant literature, which will be described and analyzed systematically. Household heads, as well as secondary data collected from respondents' profiles.<br>Results and conclusions: The research results were based on Decision Number.127/Pdt.G/2020/ PN.Mks, there had been a transfer of receivables from Co-Defendant I as the old creditor to the plaintiff as the new creditor, which was carried out without the consent of the Defendant as the debtor resulting in legal problems. The transfer of receivables with a cessie mechanism is regulated in Article 613 of the Civil Code, which stipulates that such a handover for the debtor (the debtor) has no consequences except after the handover is notified to him or approved in writing or acknowledged by him.<br>Keywords: Cessie, Receivable Transfer, Sale and Purchase Receivables.</div>
<div>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Bantuan Hukum Gratis kepada Warga Negara dalam Sistem Peradilan Pidana di Makassar, dan untuk mengetahui kendala dalam implementasi Bantuan Hukum Gratis dalam Sistem Peradilan Pidana di Makassar.<br>Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dengan menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif yang bersumber dari bahan primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan secara deskriptif hasil data yang relevan dan kasus yang diteliti.<br>Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma sesuai dengan sistem peradilan pidana diberikan pada semua tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan sampai dengan pelaksanaan persidangan. Apabila terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dari proses penyidikan sampai dengan proses persidangan, maka berdasarkan Pasal 56 KUHP seharusnya terdakwa dibebaskan karena semua produk hukum yang dihasilkan cacat hukum dan tidak dapat diterima, serta hambatan dalam pelaksanaannya. pemberian bantuan hukum gratis. umumnya dikendalikan oleh anggaran yang tersedia bagi penyidik dan Kejaksaan Agung. Sedangkan pada tahap pemeriksaan di persidangan dikontrol oleh tidak adanya permintaan untuk didampingi dan diberikan bantuan hukum oleh advokat secara cuma-cuma, dan kasus yang ditangani oleh Posbakum diangkat oleh hakim, namun kasus tersebut tidak ditangani oleh bantuan hukum. penyedia sejak tahap investigasi.<br>Kata Kunci: Bantuan Hukum, Warga Negara, Sistem Peradilan.</div>
<div>Kejahatan iNarkotika iatau iTindak ipidana iNarkotika isaat isekarang iini isudah isangat<br>imemprihatinkan idan imasuk idalam ifase idarurat inarkotika. Undang iUndang Republik Indonesia<br>iNomor i35 iTahun i2009 itentang iNarkotika itelah imenjadi idasar ihukum ibagi iaparat ipenegak<br>iHukum iyang iada idalam isistim iperadilan i(Criminal ijustice isystem/CJS) di Indonesia yaitu<br>iKepolisian iNegara iRI i(POLRI), iKejaksaan idan iPengadilan/Mahkamah iAgung. iNamun idengan<br>isemakin igencarnya ipenegakan iHukum ikejahatan iNarkotika itetapi itidak juga mengurangi iatau<br>imenekan iperedaran igelap idan ipenyalahgunaan inarkotika ididalam iNegeri, imalah imenimbulkan<br>ipermasalahan ibaru iyaitu imembuat isemakin ipenuh idan imembludaknya iLembaga ipemasyarakatan<br>idan iRumah itahanan ilainnya.<br>Maka idengan iadanya ifenomena imembludaknya narapidana Narkotika diiLembaga ipemasyarakatan<br>idan iRumah itahanan ilainnya itersebut membuat ipenegak iHukum ikhususnya iKepolisian iNegara iRI<br>i(POLRI) iberupaya imencari isolusi ipemecahan imasalah iuntuk imenjawab ikebutuhan iHukum<br>imasyarakat iyang idapat imemenuhi iasas irasa ikeadilan idan imanfaat iHukum, idan iKapolri itelah<br>imengundangkan iperaturan iKepolisian iyang imengatur iprosedur ipenanganan iTindak ipidana<br>iberdasarkan iRestorative iJustice i(Keadilan iRestorasi) iyaitu iPerpol iNomor i8 iTahun i2021 idimana<br>ipasal i9 imengatur ipersyaratan ipenyelesaian isecara iRestorative iJustice iterhadap pecandu iNarkoba<br>idan ikorban ipenyalahguna iNarkoba.<br>Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Restorative Justice</div>
<div>Objective: To assess the impact of land cover change on the problems of erosion, sedimentation, flooding, and water scarcity in the Jeneberang watershed and to formulate comprehensive policy and strategy recommendations for the conservation and sustainable management of water resources in the Mount Bawakaraeng area.<br>Metode: This research use of method of conducting legal research known as normative – empirical method, which combine aspects of normative law with data or empirical components. This method is also used to learn how normative legal provisions (laws) are applied to each specific legal event that takes place in community.<br>Results: The change in land use has led to an increase in erosion, sedimentation, flooding, and water scarcity in the Jeneberang Watershed. Deforestation and forest degradation in the upstream area of the Jeneberang watershed have caused various problems related to unsustainable water resource management.<br>Conclusion: the need for a comprehensive and integrated approach in water resources management in the Mount Bawakaraeng area, guided by Sustainable Development Goals (SDGs) and the principles of Integrated Water Resources Management (IWRM). This includes: Strengthening legal and regulatory frameworks for forest and land conservation, Promoting sustainable land management practices among local communities, Improving coordination and collaboration among stakeholders in watersheds, Improving monitoring, data collection, and evidence-based decision-making, Providing alternative livelihood opportunities to reduce pressure on natural resources.<br>Keywords: conservation, environment, water resources, sustainable development goals (SDGs).</div>
<div>Abstract. Transportation is one of the most important means of connecting in aspects of<br>human life. The more developed the means of transportation, the easier it is to establish<br>human relationships. This study aims to determine how the legal protection for consumers<br>who are harmed by online transportation service companies and how the company's<br>responsibility. against misuse of consumer personal data by drivers. This study uses data<br>collection techniques through observation and interviews, the data obtained from the<br>research is processed using quantitative analysis. The results show that the form of legal<br>protection for consumers of online-based transportation according to transportation law in<br>Indonesia from a civil perspective is Compensation. This provision of transportation<br>responsibility can be used as an instrument of consumer protection using online<br>transportation services.</div>
Kebijakan dividen diukur menggunakan Dividend Payout Ratio (DPR), kebijakan hutang menggunakan Debt to Equity Ratio (DER), dan nilai perusahaan diukur melalui Price to Book Value (PBV). Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen dan kebijakan hutang memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam konteks PT Semen Indonesia, perubahan kebijakan dividen dan hutang tidak cukup kuat untuk mempengaruhi persepsi investor terhadap nilai pasar perusahaan. Penelitian ini memberikan wawasan bagi manajemen dan investor dalam mempertimbangkan keputusan keuangan jangka panjang, serta membuka ruang bagi penelitian lanjutan dengan melibatkan variabel lain seperti profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Kata kunci: Dividend Payout Ratio, Debt to Equity Ratio, Price to Book Value, Nilai Perusahaan, Manufaktur Semen
Sumber daya manusia merupakan faktor yang mampu menentukan keberlangsungan sebuah organisasi,dengan demikian faktor sumber daya manusia dalam kualitasnya akan menentukan kualitas organisasi.pelatihan merukan salah satu aspek penting dalam pengembangan sumber daya manusia terutama istansi pemerintahan seperti kantor imigrasi kelas 1 TPI makassar. kantor imigrasi memiliki peran penting dalam pengawasaan dan pengelolaan lalu lintas orang diwilayahnya penelitian bersifat kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian yaitu koefisien korelasi rank spermant, koefisien determinasi, dan uji tkorelasi rank spearman diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0.956 sehingan dapat dinayatakan bahwa hubungan sangat kuat. Kata Kunci : Pelatihan, Kualitas Kerja