Perpustakaan Universitas Kristen
Indonesia Paulus
Makassar
Temukan koleksi jurnal penelitian ilmiah mahasiswa UKIP
<div>Purpose: The aim of this research is: To find out the term of office of the leadership of the<br>Corruption Eradication Commission in Indonesia and the legal considerations of Constitutional<br>Court Decision No.112/PUU-XX/2022 regarding the term of office of the leadership of the<br>Corruption Eradication Commission.<br>Methode: This research was conducted using normative legal analysis, with the approach<br>method being the statutory regulation approach. An analysis of the results of this research is<br>carried out by criticizing, supporting, or providing comments, then making a conclusion on the<br>research results with your thoughts and the help of a literature review.<br>Result: Constitutional Court Decision Number 112/PUUXX/2022, the term of office of the KPK<br>leadership will be 5 (five) years and they can be re-elected for only one term of office.<br>Conclusions: The Constitutional Court granted the request for an extension of the term of<br>office of the KPK leadership with considerations, namely: Firstly, there is discriminatory and<br>unfair treatment towards the KPK when comparing it with other independent government<br>institutions which have the same constitutional importance. Firstly, there is discriminatory and<br>unfair treatment towards the KPK if it equates it with other independent government<br>institutions which share constitutional importance, namely having a term of office of 5 years.<br>Second, because based on the principles of benefit and efficiency, the 5-year term of office for<br>the leadership of the Corruption Eradication Committee is much more useful and efficient so<br>that it can correspond to one term of office for the president.<br>Keywords: term of office, corruption eradication commission, constitutional court decision.</div>
<div>Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan pidana dalam kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif-empiris yang bersumberkan bahan primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif hasil data yang relevan dan kasus yang diteliti. Hasil penelitian adalah bahwa penerapan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana dapat dikualifikasikan dalam Pasal 290-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai lex generalis serta Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai lex specialis, dan penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim. Hal itu sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan saksi, alat bukti surat berupa visum et repertum, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian. Terdakwa juga dianggap sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kekurangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya adalah yang terkait pertimbangan subyektif, yaitu pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan terdakwa.<br>Kata Kunci: Anak Pelaku, Pencabulan Anak, Penerpan Pidana Anak</div>
<div>Only sometimes flights can be carried out well according to the rules because bad things still happen<br>during their implementation. Aware that undesirable things are still happening at airports, anyone is<br>prohibited from being at the airport without permission from the authorized official; this is in line with the<br>contents of Article 210 of Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. This research determines the<br>elements of material offenses for criminal acts of being in certain areas at the airport without permission<br>from the airport authority (study Decision Number 725/Pid.B/2020/PN.Sda). This research uses<br>normative legal analysis with a case and statutory approach. The research materials consist of primary<br>legal materials, namely statutory regulations and judge's decisions. The conclusion in this research is<br>that the material offense element of a criminal act is in a particular area at the airport without permission<br>from the airport authority in Decision Number 725/Pid.B/2020/PN Sda, which is correct because it fulfills<br>the elements in Article 421 paragraph 91) Law Number 1 concerning Aviation, the material aspects of<br>which consist of Any person who is in a particular area at the airport, without obtaining permission from<br>the airport authority as intended in Article 210.<br>Keywords: Crime; Located in a Certain Area; Airports</div>
<div>Abstrak: : Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Makassar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi Naskah Akademik dalam sebuah Peraturan Daerah, serta untuk mengetahui dan landasan-landasan yang harus dipenuhi dalam pembentukan Naskah Akademik. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, yaitu dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, diuraikan secara deskriptif hasil data dan wawancara yang relevan. Hasil penelitian adalah hakikat naskah akademik adalah sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan daerah karena merupakan hasil penelitian atas permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dan memerlukan penyelesaian melalui peraturan daerah yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehingga kedudukan naskah akademik menjadi keharusan serta menjadi prasyarat dalam pembentukan perda karena melalui naskah akademik yang baik dapat melahirkan peraturan daerah yang baik. Dengan demikian naskah akademik sangat urgen karena sebagai media harmonisasi perda secara vertikal dan horizontal, sebagai media partisipasi masyarakat, sebagai sarana informasi ilmiah karena melalui penelitian, pengkajian dan menguraikan permasalahan, sehingga naskah akademik berfungsi sebagai bahan dasar bagi penyusunan peraturan daerah yang memuat gagasan- gagasan, pendekatan, luas lingkup dan materi muatan serta menguraikan faktafakta atau latar belakang serta menjadi solusi sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam Peraturan Daerah, dan konsep ideal naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah yang responsif adalah menjadikan Pancasila dan UUD 1945 kaedah penuntun, menguraikan fakta-fakta dan tuntutan masyarakat serta di bentuk oleh lembaga yang memiliki kewenangan. sehingga Pembentukan dan pembangunan hukum mampu mewujudkan tujuan Negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<br>Kata Kunci: Urgensi, Naskah Akademik, Peraturan Daerah.</div>
<div>Pemerintahan Kelurahan Tapparan dengan pendekatan AAUPB dalam pemerintahan Kelurahan Tapparan telah dijalankan dengan baik, bagik dalam segi administrasi/pemerintah, berfungsi sebagai pedoman dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan yang samar atau tidak jelas, serta menghindarkan administrasi negara dari tindakan yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan, dan adanya keterbukaan pemerintah Kelurahan Tanpparan dalam melakukan pengelolaan anggaran dana Kelurahan Tanpparan beserta dengan admistrasi lainnya demi kemajuan dan kemakmukaran masyarakat Kelurahan tapparan itu sendiri Dan Penyelenggaraan pelayanan Publik atas kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan partisipatif. Masyarakat mengharapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik Kelurahan Tanpparan antara lain semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam wujud pelayanan yang cepat, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, transparan, aman, tepat, biaya yang wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal pelayanan pengurusan di Kantor Kelurahan Tanpparan, masyarakat menginginkan pelayanan yang benar- benar berkualitas. Dan Pemerintahan Kelurahan Tanpparan sudah berusaha dengan baik dalam kualitas pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari hasil laporan pada informan yang ada dan Kualitas pelayanan sudah dikatakan baik bisa dilihat dari aspek Profesionalisme yang meliputi kemampuan pegawai dalam mempergunakan peralatan, aspek mentaati segala peraturan yag melandasi bidang pekerjaan, aspek Kejelasan yang meliputi prosedur pelayanan yang baik serta rincian biaya atau tarif pengurusan yang tidak mahal dan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di Kelurahan Tanpparan.<br>Kata kunci : Pelayanan, Publik, Pemerintahan</div>
<div>monarch or other supreme authority figure. However, this homage serves exclusively<br>the interests of the people. As a result, the assets that the people have<br>liberated will also be used for the good of the people, such as to preserve public<br>safety, construct roads, develop social infrastructure, and so forth. This study aims<br>to identify the elements that affect the effectiveness of tax revenue and the level of<br>effectiveness of tax revenues using a letter of compulsion at the south Makassar<br>tax service office. The south Makassar KPP Pratama provided the data for this.<br>All data were analyzed qualitatively and presented in descriptive form. Taxes are<br>one of the largest sources of income for the state. The test results show that the<br>effectiveness of tax collection with letter of reprimand and forced letters in 2019<br>and 2020 is classified as ineffective and has a very small impact on tax revenues at<br>the south Makassar primary tax office. Therefore, the head of the Makassar small<br>taxpayer service needs to make efforts both internally and externally to increase<br>the effectiveness of tax collection in the work area.<br>Keywords: Tax · Forced letter of reprimand · Optimazion</div>
<div>Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa diciptakan menurut gambar serta rupa-Nya sehingga dikatakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selain mempunyai hubungan dengan Tuhan, juga mempunyai hubungan dengan manusia yang lainnya, sehingga manusia tidak dapat hidup seorang diri saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap lansia terlantar dan mengetahui peran dinas sosial dalam menangani kasus lansia terlantar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dilakukan dengan penelitian lapangan (Field Research) yang dilakukan pada Kantor Dinas Sosial Toraja Utara. Penelitian ini bersifat kualitatif, dimana jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban lansia terlantar berhak mendapatkan perlindungan dari kepolisian, perkerja sosial, pelayanan pekerja sosial, relawan pendamping, dan juga lansia terlantar memiliki hak dan kewajiban yang harus tercukupi baik secara jasmani maupun rohani yang dimana Peran Dinas Sosial Sangat dibutuhkan untuk menangani kasus ini yaitu peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasional dan peran teknis.<br>Kata Kunci: Perlindungan hukum, Lanjut Usia Terlantar</div>
<div>Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh strategi dan arah kebijakan pemerintah Kota<br>Makassar dalam pemulihan ekonomi khususnya di sektor koperasi dan UMKM pasca pandemi Covid-<br>19. Desain penelitian mix method yang bertujuan untuk menemukan data dan informasi tentang<br>kondisi pelaku UMKM dan Koperasi, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kota dalam pemulihan<br>ekonomi pasca pandemi Covid-19 di Kota Makassar.<br>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dan arah kebijakan yang dapat ditempuh oleh<br>Pemerintah Kota Makassar dalam pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM dan Koperasi di Kota<br>Makassar antara lain: pertama, pemberian bantuan social bagi pelaku usaha. Kedua, perluasan<br>pembiayaan modal kerja yaitu menfasilitasi untuk mendapatkan penjaman lunak atau pinjaman dana<br>bergulir melalui surat keterangan dan rekomendasi kelayakan Koperasi dalam mendapatkan bantuan<br>atau pinjaman dana bergulir dari Lembaga yang akan memberikan pinjaman seperti dari kementrian<br>Koperasi yaitu yang dikenal LPDB. Ketiga, penyediaan penyangga produk melalui pembinaan<br>administrasi dan pembukuan dari Dinas Koperasi pendampingan proses produksi dan Pemasaran dari<br>Dinas Pariwisata untuk kegiatan lorong. Keempat, strategi pengembangan destinasi wisata yaitu<br>melalui destinasi wisata lorong.<br>Kata Kunci: Strategi, Kebijakan, UMKM, Koperasi, Pandemi Covid-19</div>
<div>Di dalam kehidupan bernegara, dimana ada hubungan antara manusia dengan manusia, selalu ada peraturan yang mengikatnya yakni hukum. Hukum mengatur tentang hak dan kewajiban manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui factor apa saja yang dapat menghambat proses penyelesaian sengketa pajak. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersumberkan bahan primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif hasil data yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian sengketa pajak adalah faktor di bidang Administratif yaitu adanya keharusan terlebih dahulu wajib pajak membayar 50% (limapuluh persen) dari jumlah pajak yang terutang. Kemudian dibidang Yudisial yaitu mengenai kewajiban Hakim untuk menghadirkan pihak terbanding atau tergugat dalam pemeriksaan dipersidangan.<br>Kata Kunci : Sengketa Pajak, Wajib Pajak</div>