Perpustakaan Universitas Kristen
Indonesia Paulus
Makassar
Temukan koleksi jurnal penelitian ilmiah mahasiswa UKIP
Dalam suatu perusahaan harus ada perjanjian pemegang saham, karena Anggaran Dasar suatu perusahaan memuat banyak peraturan mengenai pengoperasian bisnis di tingkat perusahaan, terdapat undang undang tentang apa yang boleh dan tidak boleh dimasukkan ke dalam Anggaran Dasar. Oleh karena itu, perjanjian pemegang saham memberikan kebebasan yang lebih besar kepada pemegang saham untuk membuat aturan sendiri yang harus digunakan oleh perusahaan untuk beroperasi, baik saat ini maupun di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian pemegang saham dalam penetapan jabatan direksi dan dewan komisaris pada PT. OD. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative artinya penelitian yang digunakan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perUndang-Undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum dari perjanjian ini ialah segala prestasi yang ada di dalam perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian karena mengikat para pihak di dalamnya, bagi pihak yang tidak melaksanakan isi dari perjanjian harus membayar ganti rugi atas kesalahannya. Kata kunci: Perjanjian,antar pemegang saham, direksi dan komisaris
Hubungan kerja merupakan kesepakatan dua pihak antara pengusaha dan pekerja yang dimulai ketika para pihak telah bersepakat untuk melakukan kerja menandatangani serta menyepakati perundang undangan kerja yakni Perjanjian Kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama (PKB), dan peraturan lainnya. Hubungan industrial adalah suatu hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan singkat dapat dikatakan bahwa hubungan industrial adalah hubungan antar pengusaha dan pekerja dalam perusahaan, serta peran serta pemerintah sebagai yang menetapkan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan..Tujuan penelitian adalah untuk mengarahkan pemahaman yang lebih mendalam dalam hal untuk mengetahui apakah Pemutusan Hubungan Kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja dilakukan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui apakah Pemutusan Hubungan Kerja telah memerhatikan pesangon, uang penghargaan kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya di berikan sebagai pesangon kepada tenaga kerja sebagai kompensasi.Metode Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu jenis penelitian normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normative.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara telaan pustaka dari berbagai buku-buku dan artikel – artikel yang ada mengenai studi kasus tersebut serta data dari dokumendokumen pengadilan di pengadilan negeri dari arsip-arsip pada kasus tersebut.Adapun hasil penelitian ini, yaitu penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja menurut pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bahwa pengusaha tidak dapat memutuskan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya penyelesain Perselisihan dari Tingkat pertama sampai tingkat terakhir kepada pekerja karena alasan pekerja melakukan tindakan melawan peraturan perusahaan maka pekerja berhak atas uang pesangon uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Kata kunci : pemutusan Hubungan Kerja, Perselisihan Hubungan Industrial Abstract
Pasar sentral Makassar tanpa PKL bukanlah pasar sentral sebab asal-usulnya memang dibentuk oleh PKL tetapi kebijakan pasca pembangunan kembali new Makassar mall tidak mengakomodasi bahkan patut dicurigai ada upaya menyingkirkan PKL secara perlahan-lahan. Hal ini terlihat dari penempatan PKL di Lt. 5 (7) bangunan baru, sementara pedagang menengah dan besar ditempatkan di Lt. basement, Lt. dasar, lantai 1 dan 2. Kebijakan tsb sedang mengarah pada upaya lepas tangan Pemerintah dari kewajibannya memenuhi hak atas pekerjaan bagi warga negara.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui dasar penolakan gugatan ganti rugi para pelaku usaha yang terdampak akibat kebakaran di Pasar Sentral Makassar.Metode Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu jenis penelitian normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normative.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara telaan pustaka dari berbagai buku-buku dan artikel –artikel yang ada mengenai studi kasus tersebut serta data dari dokumen- dokumen pengadilan di pengadilan negeri dari arsip-arsip pada kasus tersebut.Adapun hasil penelitian ini yaitu Gugatan para penggugat di tolak sepenuhnya oleh Majelis hakim karena menurut pertimbangan- pertimbangan hakim yang menyatakan para penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan eksepsi nya didalam persidangan serta data data yang diajukan para penggugat ajukan tidak sesuai dengan data data dilapangan. Dalam proses persidangan Kasus ini pernah dilakukan mediasi, tahap mediasi ini kedua pihak tidak saling menemukan titik temu terhadap tuntutan dari masing masing pihak Kata Kunci : Penolakan Ganti Rugi, Pertimbangan Hakim, Proses Persidangan
Perlindungan hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja secara Massal tanpa pesangon. Berbicara mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka tidak lepas dari pembicaraan mengenai pesangon. Faktanya pesangon merupakan hal yang sangat krusial dan tak jarang menimbulkan konflik saat terjadi adanya PHK. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang tidak diberikan pesangon menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan bagaimana aspek hukum terhadap tenaga kerja yang tidak mendapatkan pesangon, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang sebagaimana di atur dalam KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun dari hasil Penelitian ini untuk bertujuan memberikan hak-hak pekerja dilihat dari jenis pemutusan hub]]]]]ungan kerja sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kata kunci: Perlindungan hukum, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), Pesangon
Dalam Ketenagakerjaan khususnya dalam konteks hubungan kerja tidak jarang terjadi pemutusan hubugan kerja (PHK) yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja. Terkadang dalam PHK tersebut pekeja sering kali tidak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Ketekenagakerjaan yang berlaku, sehingga perlu dibentuk perlindungan hukum terhadap pekerja dan pengusaha. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja apabila terjadi suatu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada perusahaan dan juga untuk mengetahui apakah pemberian hak-hak oleh pekerja yang di PHK sudah sesuai dengan aturan perundang undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan penelitian di lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa bagi setiap pekerja yang terkena PHK khususnya pekerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau yang biasa dikenal dengan pekerja tetap mendapatkan bentuk perlindungan hukum yang berupa pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (PMK), ganti rugi perumahan dan pengobatan, serta uang pisah. dan tidak sedikit didalam perusahaan masih ada pihak yang melakukan PHK tanpa sesuai prosedur yang berlalu. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
Penjualan asset crypto pada aplikasi EDDCASH yang tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk melakukan penjualan tersebut dapat menyebabkan kerugian dan bertentangan dengan peraturan yang ada dan termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Legalitas Investasi crypto bitcoin di Indonesia khusunya pada PT. Cripto Prima. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi Pustaka. Hasil penelitian yang telah diperoleh adalah legalitas investasi crypto di Indonesia adalah sah akan tetapi hanya berlaku sebagai investasi semata, tidak dapat digunakan sebagai alat tukar atau alat bayar karena crypto bukanlah mata uang yang sah di Indonesia dengan adanya Peraturan Bank Indonesia antara lain PBI 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, PBI 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang mata Uang mengatur bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah Rupiah. Berdasarkan pada aturan-aturan tersebut dapat dipastikan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia dilarang namun bukan berarti cryptocurrency tidak diperbolehkan ada di Indonesia namun, cryptocurrency hanya digunakan sebagai komoditas berupa aset digital yang dapat diperdagangkan atau secara sederhana yakni investasi. Kata Kunci: Cryptocurrency, jual beli, Perbuatan Melawan Hukum
Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Sejak lahir setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan mempunyai hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah generasi penerus cita-cita nasional bangsa, dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Belakangan ini kekerasan seksual terhadap anak sangat marak terjadi, salah satunya tindak pidana persetubuhan. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusilaan, apalagi jika yang menjadi korban adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada layaknya orang dewasa. Penelitian studi kasus hukum bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (Vrijspraak) terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak. Penelitian ini, mengunakan jenis penelitian normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan dengan menekankan pada penelitian kepustakaan (library research) dan Pendekatan Kasus (case approach) Adapun hasil penelitian ini, yaitu Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Adapun dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan bebas (Vrijspraak) karena Majelis Hakim berkeyakinan adanya unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan alternatif pertama tentang melakukan persetubuhan dan dakwaan alternatif kedua tentang perbulatan cabul dan keterangan saksi-saksi yang pada dasarnya menerangkan atas dasar pengakuan saksi anak yang bersifat testimonium de auditi. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas (Vrijspraak), Persetubuhan
Saat ini, mayoritas masyarakat yang menggunakan internet di Indonesia, melakukan modifikasi musik atau lagu tanpa izin dikarenakan mahalnya biaya untuk memproduksi sebuah lagu. Alhasil masyarakat melakukan modifikasi pada musik atau lagu tanpa izin dari pemegang hak terkait secara digital yang di unggah melalui platform youtube. Penelitian ini bertujuan demi mengetehui perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas pelanggaran modifikasi musik atau lagu serta mengetahui Upaya untuk meminimalisir pelanggaran hak cipta khususnya modifikasi musik atau lagu tanpa izin di platfom youtube. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang atau penelitian normatif. Artinya, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik kepustakaan yang mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku-buku, contoh kasus, artikel serta jurnal ilmiah yang berhubungan dengan modifikasi musik atau lagu tanpa izin. Hasil dari penelitian ini, yaitu edukasi melalui sosialisasi ataupun kelas khusus kepada masyarakat terkait Hak Cipta yang dapat dijangkau oleh semua kalangan dan semua golongan. untuk mengajarkan tentang Undang Undang nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta agar Masyarakat dapat melek hukum akan hak cipta yang dimiliki oleh pemegang hak cipta terkait. Selain itu, edukasi untuk membuat karya cipta musik atau lagu sendiri. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Modifikasi Musik atau Lagu
KUHP tidak menjelaskan arti dari penganiayaan namun secara umum kata penganiayaan mengacu pada tindak pidana terhadap tubuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan perencanaan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yuridis yang bersumber dari bahan Primer dan Sekunder, yang dianalisis secara Kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis yuridis terhadap penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu yang dilakukan dalam kasus Mario Dandy terdapat unsur-unsur penganiayaan berat yang memenuhi tindak pidana penganiayaan terencana, yaitu unsur rencana terlebih dahulu dan unsur melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan. Kata Kunci : Penganiayaan, Luka Berat, Rencana Terlebih Dahulu