Perpustakaan Universitas Kristen
Indonesia Paulus
Makassar
Temukan koleksi jurnal penelitian ilmiah mahasiswa UKIP
<div> Notaris adalah pejabat umum yang berwenang yang kewajiban yang utamanya yaitu membuat akta akta otentik yang dilandasi dengan kode etik profesi, terkait dengan maraknya indikasi pemalsuan akta otentik tentunya hal tersebut perlu dipertanggungjawabkan oleh notaris itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana seorang Notaris terhadap akta otentik yang dibuat dan terindikasi pemalsuan serta mengetahui status hukum akta yang dibuat oleh seorang Notaris yang menimbulkan sengketa. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi literatur serta perundang-undangan yang berlaku. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila notaris terbukti melakukan pemalsuan atau memalsukan akta otentik yang dibuatnya dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dijatuhi hukuman secara pidana, perdata, dan sanksi administratif. Status hukum akta yang terbukti dipalsukan oleh Notaris yang membuatnya, yaitu dapat dibatalkan, batal demi hukum, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, dibatalkan oleh para pihak sendiri dan dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, status atau kedudukan akta Notaris tersebut tidak dapat dilakukan secara bersama-sama, tetapi hanya berlaku satu saja, sesuai dengan putusan pengadilan yang tetap.<br><br> Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Notaris, Akta Otentik </div>
<div> Justice Collaborator adalah pelaku yang bersedia menjadi saksi untuk membuka suatu kejelasan dari suatu tindak pidana teroganisir Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peranan Justice Collaborator dalam pengungkapan Tindak Pidana Korupsi dan mengetahui kendala-kendala terkait Justice Collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersumberkan bahan primer dan sekunder serta tertier, serta tipe penelitian yuridis empiris yang dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif hasil data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan Justice Collaborator bisa diterapkan dalam pengungkapan kejahatan korupsi yang sistematis, masif, dan terorganisir dimana pelaku bersedia untuk bekerja sama dengan penegak hukum dalam menemukan alat-alat bukti dari tersangka lain yang signifikan sehingga penyidikan dan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. Maka dari itu perlindungan hukum terhadap justice collaborator menjadi sangat penting karena dikhawartikan akan adanya potensi ancaman dari pelaku lainnya, juga agar semua aturan terkait justice collaborator tidak saling tumpang tindih satu sama lain dan bisa menyatukan persepsi di antara para penegak hukum yang berakitan dengan kejahatan korupsi yang teroganisir. <br><br>Kata Kunci: Penegakan Hukum, Korupsi, Justice Collaborator </div>
<div> Di dalam kehidupan bernegara, dimana ada hubungan antara manusia dengan manusia, selalu ada peraturan yang mengikatnya yakni hukum. Hukum mengatur tentang hak dan kewajiban manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui factor apa saja yang dapat menghambat proses penyelesaian sengketa pajak. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersumberkan bahan primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif hasil data yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian sengketa pajak adalah faktor di bidang Administratif yaitu adanya keharusan terlebih dahulu wajib pajak membayar 50% (limapuluh persen) dari jumlah pajak yang terutang. Kemudian dibidang Yudisial yaitu mengenai kewajiban Hakim untuk menghadirkan pihak terbanding atau tergugat dalam pemeriksaan dipersidangan. <br><br>Kata Kunci : Sengketa Pajak, Wajib Pajak </div>
<div> Keberhasilan kinerja fungsi rekrutmen politik oleh Partai Politik berangkat dari mekanisme pengkaderannya. Hal ini ditunjang dengan kaderisasi yang baik dan bertanggung jawab dari Organisasi Sayap Partai Politik yng dibentuk oleh Partai Politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika hukum terkait fungsi organisasi sayap dari Partai Politik. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan tentang Partai Politik dan norma hukum terkait. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan artikel terkait yang dengan topik permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan seperti minimnya aturan yang mengatur tentang Organisasi Sayap Partai Politik dan aktifitas para kader terkait lokasi dan latar belakangnya. <br><br>Kata Kunci : Kaderisasi; Fungsi Rekruitmen Politik </div>
<div> Kepatuhan Wajib Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak, ketentuan umum dan prosedur perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data primer dan sekunder serta tersier. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan secara deskriptif hasil data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara belum memenuhi secara optimal, meskipun secara kuantitas penerimaan perpajakan meningkat dari tahun ke tahun. Penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sumber daya manusia perpajakan yang kurang memadai serta wajib pajak negatif mengenai ketentuan perpajakan belum merata. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor bahan hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum dan faktor sosialisasi perpajakan. <br><br>Kata Kunci: Kepatuhan terhadap Wajib Pajak; Penerimaan Pajak; Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan </div>
<div> Indonesia adalah negara yang menerapkan secara bersama-sama antara sistem presidensial dan sistem multipartai. Pelaksanaan pemilihan umum sudah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presidential threshold merupakan suatu konsep yang digunakan dalam pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pengusulan dilakukan oeh partai politik atau gabungaan partai politik oleh peserta pemilihan umum. Artikel ini menganalisis penerapan Presidensitial threshold pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XI/2013. Tujuan penulisan ini adaah untuk mengetahui Penerapan Presidensitial threshold pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 14/PUU-XI/013, dan menegtahui dampak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap partai politik. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif kualitatif dan konseptual. Berdasarkan artikel ini diketahui bahwa penerapan presidential threshold dimana partai politik harus memperoleh kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan DPR sebelumnya, sehingga membuat partai baru atau kecil tidak akan dapat mengusulkan Presiden dan Wakil Presiden sendiri, tetapi partai dapat melakukan koalisi. <br><br>Kata Kunci : Presidential Threshold; Putusan Mahkamah Konstitusi </div>
<div> Diversi merupakan penyelesaian perkara anak yang dialihkan dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini dikarenakan anak merupakan pihak yang belum dapat mempertanggungkawabkan perbutannya secara hukum. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis secara mendalam latar belakang pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan diversi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif empiris dengan mencari data empiris di lapangan yang menyangkut permasalahan yaitu data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan responden dan narasumber serta data sekunder adalah data yang diperoleh melalui literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan diversi merupakan bentuk pidana yang beraspek pada pendidikan anak, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi dalam restorative justice pada sistim peradilan pidana anak adalah faktor substansi hukum, sumber daya manusia aparat penegak hukum yang belum memahami diversi, dukungan dan kerjasama antar lembaga terkait belum optimal, dan juga korban/keluarga korban belum dapat menerima secara baik mengenai diversi. <br><br>Kata Kunci : Diversi; Anak Berhadapan Hukum; Sistem Peradilan Anak </div>
<div> Pendirian Tondok merupakan salah satu proses pemanfaatan tanah hak ulayat di daerah Mamasa, namun pemanfaatan tanah hak ulayat tersebut belum diatur dalam suatu peraturan daerah Kabupaten Mamasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemanfaatan tanah hak ulayat untuk pendirian Tondok di daerah Mamasa serta bagaimana status tanah yang ditempati oleh perorangan dalam Tondok. Penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris dengan pendekatan sejarah dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pemanfaatan tanah hak ulayat untuk pendirian Tondok di daerah Mamasa dilakukan atas persetujuan bersama oleh pimpinan adat dan warga masyarakat hukum adat Mamasa. Status tanah secara perseorangan dalam Tondok diakui sebagai hak bersama dan hak perorangan diakui secara terbatas karena dianggap hak pakai dan adanya larangan pengakuan tanah sebagai hak milik kecuali dalam bentuk sawah. <br><br>Kata Kunci : Tondok, Tanah Ulayat </div>
<div> Realisasi fungsi dan tugas-tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ditujukan pada anak korban tindak pidana pencabulan di seluruh Indonesia, upaya optimalisasi fungsi dan tugas sangatlah diperlukan agar keterbatasan jangkauan tidak mengganggu realisasinya. Penelitian dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai realisasi dan optimalisasi fungsi dan tugas-tugas dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif serta metode analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia merealisasikan fungsi dan tugas-tugasnya dengan mengutamakan kesesuaiannya terhadap kasus pencabulan anak sebagai delik biasa yang perlu diproses dengan baik di bawah pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berorientasi pada perlindungan anak korban. Mengenai optimalisasi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia perlu mengadakan kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai bagian dari masyarakat sipil dan juga bersinergi dengan Pemerintah Daerah mengingat permohonan uji materiil terhadap undang-undang perlindungan anak mengenai Komisi Perlindungan Anak Daerah telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.<br><br> Kata Kunci : KPAI, peran, pencabulan. </div>