Perpustakaan Universitas Kristen
Indonesia Paulus
Makassar
Temukan koleksi jurnal penelitian ilmiah mahasiswa UKIP
<div> Memperoleh pendampingan hukum merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh seorang terdakwa ketika menjalani proses peradilan. Pemberian bantuan hukum kepada terdakwa selama masa pandemi Covid-19 sedikit banyak mengalami kendala. Beralihnya mekanisme pendampingan hukum selama masa Pandemi Covid-19 yang dahulu dilaksanakan tatap muka secara langsung menjadi daring menggunakan perantara alat elektronik dianggap memicu munculnya hambatan dan kendala bagi Posbakum untuk melakukan pendampingan hukum secara optimal kepada terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu sejauh mana peran Posbakum sebagai penyedia layanan hukum cuma-cuma di pengadilan dan efektivitas pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum kepada terdakwa selama masa Pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis empiris, sehingga permasalahan tidak hanya dilihat secara normatif, tetapi juga melihat bagaimana kenyataan yang terjadi di lapangan secara langsung. Data lapangan didapatkan melalui hasil observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki keterlibatan dengan proses pemberian bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum Pengadilan Cibinong selama masa Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya efektif karena dalam pelaksanaannya masih menemukan kendala-kendala yang menjadikan pendampingan hukum tidak dapat diberikan secara optimal, sebagai akibat dari keterbatasan interaksi dan komunikasi antara penasihat hukum dengan terdakwa dan ketiadaan sarana atau prasarana yang kurang mumpuni. <br><br>Kata Kunci: Bantuan Hukum, Posbakum, Terdakwa </div>
<div> Penelitian ini mengkaji serta menjawab Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Minahasa Utara Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta bagaimana pemecahannya. Penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian yuridis normatif dan sifatnya deskriptif analisis, menggunakan data primer serta sekunder. Penulis memakai bahan hukum primer yakni UU No. 2 Thn 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No 22 Thn 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Minahasa Utara saat ini masih lemah, terutama terkait dengan kuantitas pelanggaran yang makin banya, juga berhubungan dengan kemampuan pemahaman kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Urgensitas transportasi ini tampak pada frekuensi kebutuhan dalam penggunaan jasa angkutan bagi mobilisasi orang juga barang sampai ke pelosok tanah air, bahkanpun dari dan ke negara lain. Berbarengan dengan itu, transportasi pula punya peran dalam menunjang, mendorong, serta penggerak pertumbuhan dan perkembangan dari daerah yang punya potensi, tapi belum bertumbuh, untuk upaya meningkatan juga dalam pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya.<br><br> Kata Kunci: Penegakan, hukum, lalu lintas </div>
<div> Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU memiliki fungsi pengawas persaingan usaha di Indonesia. Pengawasan tersebut dilakukan salah satunya pada pengambilalihan saham melalui sistem notifikasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menentukan, serta merumuskan mengenai praktik pelaksanaan sistem notifikasi pada pengambilalihan saham (akuisisi) berkaitan dengan upaya pengawasan KPPU dalam rangka pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif-analitis yaitu dengan menelaah suatu hal yang memiliki hubungan dengan permasalahan permasalahan yang ada. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis- normatif yang merupakan pendekatan peneletian menitikberatkan pada studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan data dengan cara melakukan studi kepustakaan dan metode analisis data dengan analisis yuridis-kualitatif.Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa fungsi pengawasan oleh KPPU pada pengambilalihan saham (akuisisi) dilaksanakan menggunakan dua sistem yaitu Pre-Notifikasi dan Post-Notifikasi sehingga terjadi dualisme hukum.<br><br> Kata kunci : KPPU, Notifikasi, Pengambilalihan Saham </div>
<div> Negeri ini dalam menuju Indonesia Emas 2045 mengalami banyak perkembangan terutama dalam hal bisnis jual beli. Di dalam kalangan masyarakat , tempat tinggal menjadi suatu hal yang sangatlah penting. Sehinggah masyarakat banyak berkeinginan untuk membeli suatu unit hunia atau unit perumahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Klausula Baku dalam proses jual beli perumahan. Yang mana permasalahan utama dalam skripsi ini adalah perjanjian yang mengandung klausula merugikan konsumen yang terdapat pada transaksi jual beli perumahan yang berakibat pada kerugian Materil oleh Konsumen. Metode penelitian ini adalah menggunakanpendekatan kepustakaan bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif artinya penelitian yang digunakan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan piahk yang berkaitan dengan Penerapan Klausula Baku pada proses jual beli Property perumahan, kemudian akitat Hukum dan perlindungan akan konsumen. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu klausula-klasula yang menyebabkan kerugian konsumen pada jual beli perumahan adalah klausul baku yang dilarang pada pasal 18 ayat (1) karena klausula baku yang terdapat pada jual beli perumahan menjadikan konsumen tidak memiliki bargaining power/ daya tawar pada saat proses jual beli tersebut. <br><br>Kata Kunci : Klasula Baku,Jual Beli, Perlindungan Konsumen </div>
<div> Ragam problematika serta dinamika mengenai hukum Kepegawaian di Indonesia kini semakin menuntut adanya suatu kebijakan yang lebih memberikan kesejahteraan dengan sistem penggajian yang layak serta berkeadilan. Tujangan kinerja yang besar tidak memberikan jaminan mampu menjauhkan Pegawai dari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis dengan studi kepustakaan atas bahan hukum primer serta sekunder dan juga pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analitis, juga pendekatan konseptual menjadi metode penelitian dalam peneleitian ini. Mengingat pada kedudukan ASN sebagai bagian yang begitu sangat penting dalam roda Pemerintahan. Lewat UU tentang Aparatur Sipil Negara, ASN (PNS serta P3K) mendapatkan hak, kewajiban, serta tanggungjawabnya sebagai aparatur Pemerintahan yang memberikan pelayanan publik pada masyarakat. Besarnya tunjangan yang diberikan kepada Pegawai menunjukkan bahwa dalam kenyataannya, pemberian Tukin PNS belum didasarkan pada ukuran kinerja pegawai yang sebenarnya. Ukuran yang digunakan lebih didasarkan pada nilai-nilai dan perilaku yang sangat tidak terukur. Konsep single salary system sebagai suatu sistem yang dapat dianggap memihak serta mampu memberikan kesejahteraan yang berkeadilan serta layak bagi Pegawai. <br><br>Kata Kunci: Single Salary System, Aparatur Sipil Negara, Keadilan dan Kelayakan. </div>
<div> Komunitas lokal mendapatkan keuntungan yang sangat sedikit dari perdagangan satwa liar, karena keuntungan besar didapat oleh pedagang. Penelitian in bertujuan menganalisis dan memperoleh pemahaman penerapan CITES dalam upaya perlindungan satwa langka dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan pengambat yang memengaruhi CITES dalam rangka upaya perlindungan satwa langka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, berupa penelitian terhadap asas-asas hukum, baik dalam hukum internasional maupun nasional menyangkut penerapa CITES dalam perlindungan satwa langka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan CITES terhadap perlindungan satwa langka telah diatur secara tegas dalam konvensi CITES 1973 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Kerangka kerja dan mekanisme CITES dipakai bersama secara sistematis oleh 184 negara untuk mengatur dan memonitor perdagangan satwa dan (2) terdapat beberapa faktor yang memengaruhi CITES dalam upaya perlindungan satwa langka, yaitu cakupan hukum yang belum memadai, peran lembaga yang kurang efektif, ekonomi, budaya masyarakat dan pengalihan fungsi lahan. <br><br>Kata kunci: analisis hukum, perlindungan satwa langka, CITES </div>
<div> The COVID-19 epidemic has significantly altered the execution of business contracts, especially with regards to the renegotiation of duties and the use of force majeure. In light of the difficulties brought on by the pandemic, this research examines the ways in which Indonesian civil law, as codified in the Civil Code, deals with matters such as contract modifications. Studying both primary and secondary sources of law is at the heart of the normative legal research methodology. It is frequently necessary to renegotiate contracts in order to modify rights and responsibilities, since the study's findings demonstrate that force majeure does not necessarily apply to all contracts in a pandemic scenario. P a g e| 91 The Impact Of The Covid-19 Pandemic On The Implementation Of Commercial Contracts Reviewed In Civil Law Findings from this research stress the need for more lenient laws to resolve contract disputes in the midst of the epidemic and for more transparent rules to govern the use of force majeure. <br><br>Keywords: Force Majeure, Contract Renegotiation, Civil Law </div>
<div> In light of the rise of digital technology and internationalization, this research intends to investigate how the concept of good faith is being used and reinforced in Indonesian contract dispute resolution. An essential premise for the honest, open, and fair execution of contracts is the notion of good faith, as outlined in Article 1338 paragraph 3 of the Civil Code (KUHPer). The settlement of contract disputes must take into account the application of the norm of good faith in both offline and online contracts, due to the rise of electronic transactions governed by Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). Applying a qualitative analytical technique to primary, secondary, and tertiary legal sources, this research takes a normative legal stance. The research found that when people don't behave in good faith, it may affect the contract's legality, how the parties' rights and responsibilities are carried out, and how disputes are resolved. For contracts to be fair and afford parties more protection in the event of a disagreement, the concept of good faith must be strengthened.<br><br> Keywords : Online Contract, Good Faith, Online Dispute Resolution </div>
<div> Pengimplementasian Restorative Justice (RJ) merupakan realisasi asas ultimun remedium, sehingga penegakan Hukum Pidana lebih tegas dan humanis. Salah satu perkara laka lantas yang diimplementasikan RJ adalah perkara laka lantas Yx dengan Mx. Pasca pengimplementasian RJ, sebab kondisi yang semakin memburuk selama perawatan 2 (dua) hari di rumah sakit, mengakibatkan Mx meninggal dunia (laka lantas berujung maut). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis guna mengetahui manfaat implementasi RJ dan penegakan hukum guna pertanggungjawaban pidana pasca implementasi RJ yang berujung maut dalam perkara laka lantas di wilayah hukum Polres Simalungun. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif menggunakan metode yuridis normatif holistik, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif kualitatif, yang lebih lanjut dianalisis berdasarkan norma hukum dan teori hukum, yakni Teori Manfaat dan Teori Penegakan Hukum yang bersinergis dengan Teori Pertanggungjawaban Pidana. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada 5 (lima) manfaat implementasi RJ dalam perkara laka lantas di wilayah hukum Polres Simalungun. Tidak dilakukan penegakan hukum lebih lanjut guna pertanggungjawaban pidana pasca implementasi RJ yang berujung maut dalam perkara laka lantas di wilayah hukum Polres Simalungun.<br><br> Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Restorative Justice, Maut. </div>