Perpustakaan Universitas Kristen
Indonesia Paulus
Makassar
Temukan koleksi jurnal penelitian ilmiah mahasiswa UKIP
<div> Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang memiliki tujuan dalam penegakan kode etik. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauhmana eksistensi MKD berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, kemudian perubahan kedua yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menjelaskan bahwa MKD adalah alat kelengkapan DPR bersifat tetap yang keangotaannya berasal dari internal DPR dan dalam pelanggaran kode etik tertentu memungkinkan adanya unsur dari luar MKD. Hal itu untuk menepis anggapan bahwa MKD tidak independen dalam menangani anggota dewan yang diduga melanggar kode etik. <br><br>Kata kunci : Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD); Alat Kelengkapan Dewan </div>
<div> Adanya suatu perjanjian kredit antara pihak kreditur dan debitur yang dilakukan dengan jaminan hak tanggungan kadangkala menimbulkan permasalahan ketika terjadi wanprestasi, di mana pihak kreditur kesulitan untuk melakukan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme eksekusi Hak Tanggungan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dan hambatan-hambatan dalam melalukan eksekusi Hak Tanggungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu penjualan di bawah tangan, penjualan melalui pelelangan umum, dan eksekusi oleh Pengadilan Negeri. Adapun hambatan yang dihadapi dapat berupa hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. <br><br>Kata kunci : Hak Tanggungan; Jaminan Kredit; Kreditur </div>
<div> Kekuasaan negara yang otoriter selalu membawa dampak pada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Bahkan, dalam masa pergantian kekuasaan yang otoriter dalam suatu negara menuju pemerintahan yang demokratis seringkali meninggalkan luka berupa pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia. Kondisi ini diperparah dengan ketidakmampuan lembaga peradilan untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban pelanggaran berat Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa. Indonesia juga pernah mengalami hal serupa, di mana terjadi pelanggaran berat Hak Asasi Manusia dilakukan oleh pemerintah yang otoriter. Sekian peristiwa pelanggaran berat Hak Asasi Manusia bahkan tidak dapat terselesaikan hingga saat ini. Konsep Transitional Justice dinilai menjadi salah satu jawaban atas persoalan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Penulisan artikel ini akan menganalisis konsep Transitional Justice dalam penanganan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan konsep Transitional Justice di Indonesia. Berdasarkan analisis yang digunakan, ditemukan bahwa penerapan konsep Transitional Justice di Indonesia bisa dilakukan jika terdapat lembaga yang bernama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. <br><br>Kata Kunci : Transitional Justice; Pelanggaran HAM </div>
<div> Kawasan Laut Cina Selatan merupakan salah satu wilayah perairan terluas di dunia dan memiliki peran yang strategis baik dari segi ekonomi, politik dan keamanan sehingga menjadikan kawasan ini memiliki potensi yang besar yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara di sekitar kawasan ini. Konsesuensi dari besarnya kepentingan berbagai negara di kawasan ini, adalah semakin besar juga potensi sengketa yang lahir dari situasi tersebut. Artikel ini menganalisis beberapa sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan dari sudut pandang hukum internsional. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui langkah yang diambil oleh negara dalam menyelesaikan sengketa hukum internasional tersebut. Melalui analisis dalam artikel ini ditemukan bahwa dalam persepektif hukum internasional, sengketa Laut China Selatan bersumber dari perbedaan prinsip dalam penentuan batas wilayah laut. Selain itu, melalui analisis artikel ini pula ditemukan beberapa langkah dan upaya yang dapat ditempuh oleh negara yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa Laut China Selatan. <br><br>Kata Kunci : Laut Cina Selatan; Sengketa Internasional; Hukum Internasional </div>
<div> Perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan dampak signifikan dalam perkembangan transaksi bisnis dalam sistem perdagangan. Salah satu bentuk penerapan teknologi informasi tersebut adalah dalam penyampaian iklan terhadap calon konsumen barang dan jasa melalui media Short Message Service (SMS). Penggunaan media SMS tentu sangat menguntungkan perusahan telekomunikasi dan pelaku usaha. Namun, tidak semua konsumen perusahaan telekomunikasi merasa nyaman dengan adanya pesan singkat berisi iklan tersebut. Karena itu, artikel ini menganalisis perlindungan konsumen terhadap pemasangan iklan melalui media SMS pada PT Telkomel di Kota Makassar. Selain itu, artikel ini juga akan melihat keuntungan dan kerugian bagi konsumen sebagai akibat dari pemasangan iklan melalui media SMS. Tujuan penulisan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dan keuntungan serta kerugian bagi konsumen terhadap pemasangan iklan pada PT Telkomsel melalui SMS di Kota Makassar. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen melindungi konsumen dari perbuatan pelaku usaha yang dalam mengiklankan produknya melalui SMS sudah melanggar hak–hak konsumen yang jelas di atur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta mengetahui bahwa adanya iklan melalui SMS lebih banyak merugikan konsumen terlebih dari segi privasi konsumen. <br><br>Kata kunci : Perlindungan Konsumen; Pelaku Usaha; Iklan SMS </div>
<div> Cyber-Terrorism masuk dalam kategori kejahatan lintas batas negara yang terorganisir dan telah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa.Analisa menunjukan bahwa Cyber-terrorism merupakan bentuk transformasi terror yang dilakukan oleh teroris dengan menjadikan jaringan internet sebagai alat atau sasaran serangan. Jenis kejahatan ini bermetamorfosis menjadi kejahatan yang bersifat lintas negara. Pelakunya bisa berasal dari wilayah negara mana saja yang berakibat hukum pada identitas yang berimplikasi pada penentuan jurisdiksi pengadilan. Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan "teroris" dan "terorisme" para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, militan, mujahidin, dan lain-lain. Dengan rangkian jalur yang cukup maju ini maka dibutuhkan kerjasama yang bersifat global atau internegara. Salah satu solusinya setiap negara harus melakukan sinkronisasi tentang peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Cyberterror. <br><br>Kata Kunci : Cyber-terrorism; Website Radikal, Demokrasi Pancasila </div>
<div>Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Hubungan kerja hanya lahir karena perjanjian kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan kontrak kerja waktu tertentu bagi tenaga kerja asing dan cara memberikan perlindungan hukum terhadap tenga kerja asing yang tidak memiliki kontrak kerja waktu tertentu.<br><br>Kata Kunci : Tenaga kerja, Asing, Kontrak</div>
<div> Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup tidak hanya sebatas masalah lokal atau nasional tetapi juga merupakan masalah internasional. Perlindungan terhadap lingkungan hidup telah menjadi agenda besar komunitas masyarakat internasional yang didasari pada kenyataan berbagai peristiwa pencemaran dan kerusakan lingkungan yang membawa dampak sangat besar dalam kehidupan manusia. Artikel ini menganalisis hubungan antara lingkungan hidup dengan Hak Asasi Manusia dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan lingkungan Hidup. Tujuan penulisan ini adalah mengetahui korelasi antara Hak Asasi Manusia dengan lingkungan hidup, dan mengetahui kebijakan pemerintah Indonesia terkait hal tersebut. Melalui artikel ini diketahui bahwa lingkungan hidup merupakan bagian yang inheren dengan Hak Asasi Manusia, di mana hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Asasi Manusia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah dan upaya dalam menjamin perlindungan lingkungan hidup yang salah satunya melalui instrumen hukum undang-undang. <br><br>Kata Kunci : Hak Asasi Manusia; Lingkungan Hidup; Perlindungan </div>
<div> Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing merupakan salah satu upaya perlindungan anak bertujuan melindungi anak dan membahagiakan mereka dengan memiliki keluarga yang melindugi, mendidik, serta memberikan kasih sayang. Pasangan yang tidak mempunyai anak atau keturunan biasanya melakukan pengangkatan anak (Adopsi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman bentuk perlindungan hukum terhadap Anak Indonesia yang di Adopsi oleh WNA, dan bagaimana akibat hukumnya. Jenis Penelitian ini adalah penelitian Normatif, teknik pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis Kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing terdiri dari 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu perlindungan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa yang tercantum dari beberapa undang-undang. Sedangkan perlindungan secara represif dilakukan setelah terjadinya sengketa yakni yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.<br><br> Kata Kunci : Anak, Perlindungan, Adopsi </div>