Perpustakaan Universitas Kristen
Indonesia Paulus
Makassar
Temukan koleksi jurnal penelitian ilmiah mahasiswa UKIP
<div> Keadilan restorative dalam sistem peradilan pidana merupakan keadilan yang prosesnya melibatkan semua pihak dalam suatu tindak pidana tertentu dan bersama-sama memecahkan masalah dan menangani akibat dimasa yang akan datang. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang ada dalam suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian tindak pidana ringan melalui proses kearifan lokal sebagai bagian dari Restorative Justice di masyarakat Wasuponda khususnya adat Padoe, serta dapat mngetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi dewan adat maupun aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana ringan melalui proses kearifan lokal sebagai bagian dari restorative justice di masyarakat Wasuponda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative-empiris. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder (penelitian kepustakaan (Library Research)) berupa Undang-Undang, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan judul, kemudian data primer penelitian lapangan (Field Research)) berdasarkan wawancara dengan dewan lembaga adat Padoe. Adapun data yang diperoleh kemudian dianalisis oleh penulis secara deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses kearifan lokal sebagai bagian dari restorative justice di masyarakat dengan Adat Padoe di Wasuponda sudah dilakukan sejak lama. Pihak Kepolisian Sektor Wasuponda berkordinasi dengan dewan Adat Padoe dalam menghadapi pidana ringan sebagai keputusan yang adil, cepat dan dengan biaya ringan. Untuk menunjang keberlanjutan pelaksanaan keadilan dengan keaifan lokal maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya proses penyelesaian tindak pidana ringan secara kearifan lokal sebagai bagian dari restorative justice sehingga adanya pemahaman di masyarakat.<br><br> Kata Kunci : Tindak Pidana Ringan, Restorative Justice, Kearifan Lokal </div>
<div> Perkembangan teknologi di era digital telah memunculkan platform marketplace yang memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Keberadaan promo dalam platform marketplace memunculkan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Dalam praktiknya terdapat oknum yang melakukan transaksi elektronik fiktif untuk mendapatkan jumlah promo yang banyak. Kurir marketplace pengantar barang memiliki peran yang penting dalam terselesaikannya order transaksi elektronik fiktif. Perbuatan transaksi elektronik fiktif merupakan tindak pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP dan Pasal 35 UU ITE jo. Pasal 51 Ayat (1) UU ITE. Meskipun terlibat dalam suatu tindak pidana, kenyataannya terhadap kurir tersebut tidak dilakukan penegakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum pidana terhadap kurir marketplace pengantar barang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor dan hambatan yang membuat penegakan hukum pidana terhadap kurir marketplace pengantar barang yang menyelesaikan order transaksi elektronik fiktif pada akhirnya tidak dilakukan. <br><br>Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kurir Marketplace, Transaksi Elektronik Fiktif </div>
<div>Penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kalangan dewasa, tetapi juga di kalangan anak-anak dan remaja. Di Indonesia khususnya, fenomena ini sering kali terjadi di kalangan remaja. Meskipun sulit untuk menemukan hubungan langsung antara kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan alat bukti sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus narkotika. Penelitian ini menggunakan motede penelitian normatif melalui pendekatan studi kasus hukum, diuraikan secara deskriptif hasil data yang tepat dan relevan untuk menjawab permasalahan.Kata Kunci :Pertimbangan Hakim ,Narkotika, tindak pidana</div>
<div> Perkembangan kedudukan notaris dalam suatu perkara, untuk mengetahui keberadaan notaris di Indonesia sudah sesuai hukum positif dan untuk menentukan langkah notaris apabila dikemudian hari muncul suatu perkara yang akan dihadapi oleh notaris dan serta untuk membantu notaris yang notabenenya sebagai pejabat hukum yang dikenal timbul karena kebutuhan dalam hubungan saling membutuhkan sesama manusia, yang menghendaki adanya suatu alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka, suatu lembaga dengan kewenangannya ditugaskan oleh kekuasaan umum yang oleh Undang- Undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat pembuktian tertulis dengan ketentuan sempurna. Metodologi penelitian yang dipakai ialah riset yuridis normatif yaitu penulis melakukan riset hukum dengan mempelajari materi pustaka ataupun informasi sekunder berupa berbagai macam literatur. Kesimpulan penelitian ini ialah kedudukan notaris untuk menjelaskan berdasarkan minuta akta yang dibawa, akta autentik yang dijadikan dasar berpekara di pengadilan adalah akta yang dibuatnya berdasarkan kewenangannya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang sedang berperkara. <br><br>Kata Kunci : Kedudukan Notaris; Pembuktian Perkara; Notaris; Hukum </div>
<div> Jaksa Peneliti berkas perkara mempunyai peran yang sangat penting dalam penuntasan suatu tindak pidana korupsi, yaitu melakukan pemeriksaan kelengkapan formal, yakni meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/ persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, lzin/Persetujuan Ketua Pengadilan. Meskipun telah diatur mekanisme pemberantasan tindak pidana korupsi, namun pada kenyataannya dalam penindakan para pelaku tindak pidana korupsi tidak semua pelaku delik dijadikan sebagai tersangka dalam berkas perkara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan proses Jaksa Peneliti Berkas Perkara dalam membuat, mengendalikan dan menyelesaikan segala macam permasalahan hukum yang terjadi saat ini khususnya dibidang tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual, dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Jaksa Peneliti berkas perkara dalam menentukan tersangka baru dalam berkas perkara tindak pidana korupsi harus dilalui dengan pola atau mekanisme gelar perkara. <br><br>Kata Kunci : Jaksa Peneliti Berkas Perkara, Tersangka Baru, Tindak Pidana Korupsi </div>
<div> Pidana pelayanan masyarakat penting untuk dijadikan sebagai alternatif bentuk pidana dalam mewujudkan pembaruan hukum pidana anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan pemecahan atas masalah pentingnya pidana pelayanan masyarakat untuk dijadikan sebagai alternatif bentuk pidana dalam mewujudkan pembaruan hukum pidana anak khususnya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang akan mengkaji dan menganalisis norma dan doktrin serta teori yang terkait dengan pidana pelayanan masyarakat sebagai alternatif bentuk pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana pelayanan masyarakat penting untuk dijadikan sebagai alternatif bentuk pidana dalam mewujudkan pembaruan hukum pidana anak di Indonesia berdasarkan argumentasi: kesesuaian pidana pelayanan masyarakat dengan konsep keadilan restoratif, kesesuaian pidana pelayanan masyarakat dengan teori Individualisasi Pidana, kesesuaian pidana pelayanan masyarakat dengan trend perkembangan dunia internasional, dan kesesuaian pidana pelayanan masyarakat dengan tujuan pemidanaan dan pembinaan bagi terpidana anak. <br><br>Kata Kunci: Pidana Pelayanan Masyarakat, Pembaruan Hukum, Pidana Anak. </div>
<div> Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Salah satunya ialah tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus giveaway. Hal tersebut menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan tersebut, khususnya bagi penyidik. Adanya hambatan yang dialami oleh penyidik, menjadi diperlukan pula adanya suatu perubahan dari sisi kebijakan kriminal. Sebab upaya penanggulangan berupa kebijakan kriminal yang selama ini dilakukan dirasa masih belum optimal. Tujuan penelitian ini yakni untuk memahami, menunjukkan, dan memaparkan terkait penegakan hukum serta upaya penanggulangan sebagai pencegahan terhadap tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus giveaway. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (penelitian hukum kepustakaan), kemudian dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan berbasis online di platform media sosial memang terdapat hambatan-hambatan tertentu bagi penyidik dalam mengusut dan menyelesaikan tindak pidana berbasis online tersebut, di mana dalam hal ini yang diserang adalah jaringan komputer. Dari sisi kebijakan kriminal pun, dibutuhkan upaya-upaya serta solusi agar dapat mencegah maraknya tindak pidana berbasis online dengan modus giveaway tersebut, salah satunya dengan mengadakan pelatihan dalam bidang siber atau ITE bagi penyidik di seluruh kepolisian di Indonesia dan mengadakan penyuluhan berupa seminar bagi masyarakat agar dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan mengetahui adanya indikasi penipuan dengan modus giveaway. <br><br>Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penipuan, Giveaway. </div>
<div> Sektor pajak memainkan peran yang sangat penting sebagai sumber utama penerimaan negara. Banyaknya sengketa pajak yang terjadi membawa konsekuensi dibutuhkannya badan peradilan sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimakah eksistensi pengadilan pajak di Indonesia dan secara khusus di Peradilan Tata Usaha Negara. Penulisan ini dimulai dengan melakukan telaah Undang Undang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hasil dan analisis mengungkapkan. Pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. pengadilan pajak tidak benar-benar berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara padahal undang-undang telah mengamanahkan bahwa pengadilan pajak adalah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. <br><br>Kata Kunci: Eksistensi, Pengadilan Pajak, Peradilan Tata Usaha Negara </div>
<div> Perkembangan era digital khususnya dalam aspek teknologi, telah memunculkan berbagai inovasi dalam bidang layanan keuangan salah satunya adalah Financial Technology. Adapun jenis Financial Technology yang banyak diminati dan sering digunakan, yaitu Financial Technology Lending atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau dikenal juga dengan pinjaman online. Financial Technology Lending dewasa ini dijadikan sebagai alternatif investasi dan sumber pendanaan yang praktis bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan yang terjadi, kemudahan yang diberikan oleh layanan Financial Technology Lending juga menimbulkan terjadinya perbuatan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana khususnya dalam aspek siber. Walaupun pada praktiknya penegakan hukum terkait tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal ini telah dilakukan. Namun, kenyataannya pinjaman online ilegal masih marak terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum dan kendala terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sumber data sekunder kemudian akan dianalisis secara kualitatif, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: (1) Penjabaran terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum telah diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal; (2) Walaupun penegakan hukum telah dilakukan, tetapi pada praktiknya masih terdapat kendala-kendala yang mengakibatkan belum dapat diberantasnya tindak pidana yang terjadi dalam lingkup pinjaman online ilegal. <br><br>Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pinjaman Online Ilegal </div>