Perpustakaan Universitas Kristen
Indonesia Paulus
Makassar
Temukan koleksi jurnal penelitian ilmiah mahasiswa UKIP
<div>Analisis Yuridis Terhadap Penguasaan Dan Pengunaan Hutan Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penguasaan hutan tana toa ditinjau dari hukum Adat dan untuk mengetahui penggunaan hutan tana toa di tinjau dari hukum adat di Kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba.Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Kualitatif Sosiologi yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian yaitu di kawasan adat tana Toa kecamatan kajang kabupaten Bulukumba.Hasil penelitian menunjukan bahwa Hak penguasaan masyarakat adat didapatkan secara individual atau secara kolektif baik melalui pewarisan, maupun melalui pemindahan hak atas tanah dengan hibah, jual beli atau tukar menukar Konsepsi hak kepemilikan tanah ulayat milik Masyarakat Adat. Hak komunal dalam Masyarakat Adat didasarkan kepada kepemilikan bersama kepada masyarakatnya secara individual dan menjadi milik pribadi yang mana pemberian tanah ini disebut juga dengan izin dari pemangku adat yang ada di amatoa dan sudah menggunakan bukti surat kepemilikan. Dan Penggunaan tanah adat milik individu maupun tanah adat kotektif milik keluarga menegaskan kepada semua pihak yang menggunakan tanah (pemerintah, masyarakat dan perorangan) berkewajiban untuk memelihara tanahnya sehingga Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat amatoa di Kawasan Hutan lanjut melakukan penataan batas dan fungsi, serta kegunaanya, dan penetapan kawasan hutan bersama-sama dengan masyarakat adat atau masyarakat sipil. Kata Kunci : Penguasaan Tanah, Penggunaan Hutan, Adat Kajang</div>
<div>The ambiguity of the Deputy Regent’s position in local government makes the Deputy Regent’s position often underestimated. The Deputy Regent is perceived as a subordinate of the Regent even though the Regent and Deputy Regent are both directly elected by the people. This study aims to reconstruct the Deputy Regent’s position in order to optimize regional autonomy while at the same time embodying the values of democracy and justice. This research is doctrinal research, prioritizing conceptual and statutory approaches. The results of the study confirmed that the weak position of the Deputy Regent compared to the Regent in carrying out his duties was caused by two factors, namely the juridical factor in the form of the absence of special arrangements regarding the duties and powers of the Deputy Regent, and from non-juridical factors, which is a political factor that placed the Deputy Regent as the Regent’s subordinate. Efforts to realize the values of democracy and justice for optimizing regional autonomy can be carried out by reconstructing the authority of the Deputy Regent by strengthening the proportional distribution of authority between the Regent and Deputy Regent. Keywords: Democracy; Justice; Regional Autonomy; Vice-regent</div>
<div>Introduction: Individual Company is part of a legal reform which is based on efforts to empower small and medium enterprises. Individual Company are intended to empower the community's economy so that the leaders of individual Company need to receive protection through the business judgment rule doctrine. Purposes of the Research: This study aims to formulate a legal prescription related to the implementation of the doctrine in the conception of the business judgment rule in individual companies in terms of a progressive legal perspective. Methods of the Research: Normative law with a concept and statutory approach. Results of the Research: The relevance of the implementation of the business judgment rule doctrine for individual company can also increase the competitiveness of individual company because it can increase innovation from the leaders of individual company to be more optimal and maximal in managing individual company and not be afraid of the various risks that exist. Viewed from a progressive legal perspective, the reconstruction of the implementation of the business judgment rule doctrine for individual company can be carried out through analogical legal constructions because individual company and are generally the same in substance. In order to optimize the implementation of the business judgment rule doctrine for individual company, it is necessary to establish special rules governing guidelines and instructions in implementing the business judgment rule doctrine for individual company.</div>
<div>Every motorized vehicle owner who uses his car on public highways is required to pay the motor vehicle tax. This study seeks to ascertain the extent to which the collection of motor vehicle taxes will contribute to local income in South Sulawesi province between 2017 and 2020 as well as the challenges that will face Makassar city in South Sulawesi province in collecting motor vehicle taxes. Themethodologyutilizedinthisstudyisanempiricallegalapproachofdata collection, where writing evaluates issues using a combination of secondary legal facts and primary data gathered in the field. The findings of this study suggest that although the tax target and actual collection of motor vehicle taxes tend to rise, the income from these taxes in PAD Region II Makassar city does not necessarily decrease. The challenges faced by tax officers in doing their duties, one of which is the general lack of information regarding timely payments Keywords: Effectiveness · Contribution · Motor Vehicle Tax</div>
<div>– The provisions of Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code are provisions that form the basis for the recognition of the principle of freedom of contract. Various types and forms of agreements exist in society, including standard agreements where the business actor unilaterally determines the contents and terms without allowing bidding or negotiation from other parties or consumers. The legal relationship between business actors and consumers should be equal, but both de facto and de jure, consumers are in a weak position. This study aims to determine the legal implications of implementing a standard agreement under the Consumer Protection Law, using a normative juridical approach. The research findings reveal that Article 18 of the Consumer Protection Law, establishes various prohibitions for business actors who offer goods and/or services through standard agreements. Violation of the provisions of Article 18 paragraph (1) of the Consumer Protection Law referred to above will result in agreements made by the parties null and void. In addition, Article 62 paragraph (1) of the Consumer Protection Law also regulates sanctions for violations of Article 18 of the Consumer Protection Law. Keywords: standard agreement; consumer protection; law based</div>
<div>Penerapan asas rechtsverwerking dalam memperoleh hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah nasional pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah merupakan pengadopsian dari hukum adat. Jadi hukum yang tak tertulis itu tidak hanya meliputi yang hidup dan di pertahankan sebagai peraturan adat di dalam masyarakat yang lazim disebut hukum adat (dalam arti yang sempit) tetapi juga hukum kebiasaan dalam lapangan ketatanegaraan dan kehakiman atau peradilan.Pertimbangan majelis hakim mengenai lembaga rechtsverwerking yang dituangkan dalam Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah, di dalam putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 336 PK/Pdt/2015, di mana dalam putusannya majelis hakim dalam tingkat peninjauan kembali tidak menggunakan pasal tersebut sebagai dasar pertimbangannya untuk menyelesaikan perkara tanah yang berkaitan dengan lembaga rechtsverwerking. Dengan memutuskan perkara ini secara praktis berdasarkan yurisprudensi. Kata Kunci: Pendaftaran tanah; Rechtsverwerking.</div>
<div>Pendirian Tondok merupakan salah satu proses pemanfaatan tanah hak ulayat di daerah Mamasa, namun pemanfaatan tanah hak ulayat tersebut belum diatur dalam suatu peraturan daerah Kabupaten Mamasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemanfaatan tanah hak ulayat untuk pendirian Tondok di daerah Mamasa serta bagaimana status tanah yang ditempati oleh perorangan dalam Tondok. Penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris dengan pendekatan sejarah dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pemanfaatan tanah hak ulayat untuk pendirian Tondok di daerah Mamasa dilakukan atas persetujuan bersama oleh pimpinan adat dan warga masyarakat hukum adat Mamasa. Status tanah secara perseorangan dalam Tondok diakui sebagai hak bersama dan hak perorangan diakui secara terbatas karena dianggap hak pakai dan adanya larangan pengakuan tanah sebagai hak milik kecuali dalam bentuk sawah. Kata Kunci : Tondok, Tanah Ulayat</div>
<div>Perjanjian antar pemegang saham merupakan instrumen penting dalam pengelolaan perusahaan, terutama ketika Anggaran Dasar tidak dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan operasional secara fleksibel. Perjanjian ini memberikan ruang bagi para pemegang saham untuk menetapkan ketentuan tambahan, termasuk dalam penunjukan Direksi dan Dewan Komisaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari perjanjian antar pemegang saham dalam penetapan Direksi dan Dewan Komisaris pada PT Oceania Development. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian antar pemegang saham yang dibuat secara sah dan memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata memiliki kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, yang menimbulkan kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Kata Kunci : Perjanjian Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, Wanprestasi</div>
<div>Perkawinan beda agama merupakan isu yang kompleks dan kontroversial di Indonesia, sebuah negara dengan pluralitas agama yang tinggi. Ketidakpastian hukum terkait perkawinan beda agama disebabkan oleh tidak diaturnya secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 mencoba memberikan panduan bagi pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Namun, implementasi SEMA ini menimbulkan konflik hukum dengan peraturan lain seperti Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang memberikan ruang bagi pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk mengevaluasi pengaruh SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perkawinan beda agama di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SEMA ini memberikan kejelasan hukum, diperlukan undang-undang yang lebih komprehensif dan harmonis untuk mencapai kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia pasangan beda agama. Negara harus menghormati hak setiap individu untuk melangsungkan perkawinan tanpa diskriminasi, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan nasional. Kata Kunci: perkawinan beda agama; hak asasi manusia; SEMA No. 2 Tahun 2023</div>