Perpustakaan Universitas Kristen
Indonesia Paulus
Makassar
Temukan koleksi jurnal penelitian ilmiah mahasiswa UKIP
<div>The legal regulation of interfaith marriages in Indonesia has undergone significant changes with the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023. This SEMA aims to provide legal certainty and protect the rights of individuals wishing to conduct interfaith marriages. This study analyzes the impact of the SEMA on the regulation and practice of interfaith marriages in Indonesia and identifies the obstacles and challenges faced in its implementation. The research method used is normative juridical with a statutory approach, legal document analysis, and case studies. The results show that although SEMA Number 2 of 2023 provides clearer guidelines, its implementation faces various challenges, including resistance from religious communities, limited understanding by legal officials, and administrative and technical aspects. Therefore, collaborative efforts between the government, law enforcement officials, religious leaders, and the community are needed to ensure that these guidelines can be applied effectively and fairly. Keywords: interfaith marriage, supreme court circular letter number 2 of 2023, marriage law</div>
<div>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Anak Indonesia yang di Adopsi oleh WNA, dan bagaimana akibat hukumnya. Jenis Penelitian ini adalah penelitian Normatif, teknik pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis Kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing terdiri dari 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu perlindungan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa yang tercantum dari beberapa undang-undang antara lain : Kepres No.36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pengangkatan anak Indonesia oleh yang salah satunya warga negara asing kemudian pasal 44, pasal 45, pasal 46 merupakan pasal-pasal yang mencakup pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing. Sedangkan perlindungan secara represif dilakukan setelah terjadinya sengketa yakni yang tercantum dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Kata Kunci : Anak, Perlindungan hukum, Adopsi</div>
Penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kalangan dewasa, tetapi juga di kalangan anak-anak dan remaja. Di Indonesia khususnya, fenomena ini sering kali terjadi di kalangan remaja. Meskipun sulit untuk menemukan hubungan langsung antara kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan alat bukti sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus narkotika. Penelitian ini menggunakan motede penelitian normatif melalui pendekatan studi kasus hukum, diuraikan secara deskriptif hasil data yang tepat dan relevan untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian adalah fakta hukum yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam Putusan PN Makale No 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak adalah fakta hukum yang bersesuaian satu sama lain berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang relevan dengan unsur dakwaan. Dakwaan yang dibuktikan oleh Hakim dalam Putusan PN Makale No 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak adalah dakwaan kedua yang terbukti secara sah dan meyakinkan yakni Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah : unsur setiap orang dan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Kata Kunci :Pertimbangan Hakim ,Narkotika, tindak pidana
<div>Theaimof thisresearchis toanalyze theproblemsand legalprotectioneffortsforworkerswhohavebeenreplaced bycashless intheEraofSociety5.0inMakassarCity, whichisrelatedtotheexistenceofalegalvacuumrelated toregulationsregardingfacilitationandguidanceefforts from theMakassar City Government to be able to empower local Makassar workers in this era of development.technology.Thisresearchisnormativelegal researchwithaconceptualandstatutoryapproach.The resultsof theresearchconfirmthattheproblemofusing cashlessintheeraofsociety5.0forworkersinMakassar City, namely the reduction in the number ofworkers working in various companies who were previously officerswherecashpaymentsweremade,meansthatthe governmentmusthavepoliciesandstrategiestoprovide guaranteedrights forworkers.whosepositionhasbeen replaced as a result of the practice of cashless-based electronic or non-cash transactions. Preventive legal protectioncanbe carriedout byestablishingstatutory regulations, especially at the regional level which are oriented towards empowering the local Makassar workforce so that they can have certain skills and expertiseintheeraoftechnologicaldevelopment.Interms ofprotectingrepressivelaws,thereisaneedforanactive role fromrelatedagencies inMakassarCity, especially effortstoprovidespecialguidanceandeducationforlocal Makassarworkerssothattheycanhavecertainskillsand expertiseintheeraoftechnologicaldevelopment</div>
<div>Negeri ini dalam menuju Indonesia Emas 2045 mengalami banyak perkembangan terutama dalam hal bisnis jual beli. Di dalam kalangan masyarakat , tempat tinggal menjadi suatu hal yang sangatlah penting. Sehinggah masyarakat banyak berkeinginan untuk membeli suatu unit hunia atau unit perumahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Klausula Baku dalam proses jual beli perumahan. Yang mana permasalahan utama dalam skripsi ini adalah perjanjian yang mengandung klausula merugikan konsumen yang terdapat pada transaksi jual beli perumahan yang berakibat pada kerugian Materil oleh Konsumen. Metode penelitian ini adalah menggunakanpendekatan kepustakaan bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif artinya penelitian yang digunakan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan piahk yang berkaitan dengan Penerapan Klausula Baku pada proses jual beli Property perumahan, kemudian akitat Hukum dan perlindungan akan konsumen. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu klausula-klasula yang menyebabkan kerugian konsumen pada jual beli perumahan adalah klausul baku yang dilarang pada pasal 18 ayat (1) karena klausula baku yang terdapat pada jual beli perumahan menjadikan konsumen tidak memiliki bargaining power/ daya tawar pada saat proses jual beli tersebut. Kata Kunci : Klasula Baku,Jual Beli, Perlindungan Konsumen</div>
<div>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas proses mediasi dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial serta mengevaluasi peran mediator dalam pelaksanaan mediasi di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai instansi pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan, serta di PT. Surapandang sebagai objek studi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara serta studi pustaka di Perpustakaan Universitas Hasanuddin Makassar. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi cukup efektif dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial karena prosesnya cepat, sederhana, dan berbiaya rendah. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kasus yang berhasil diselesaikan di luar pengadilan. Selain itu, peran mediator dalam proses mediasi tergolong sangat baik, yakni berperan sebagai fasilitator netral yang mampu menjembatani kepentingan pekerja dan pengusaha. Mediator terbukti menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.92/MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi. Kata Kunci : Mediasi, Perusahaan, Hubungan Industrial</div>
<div>The research with the title Representation of Price "Nego Cincai" on Bukalapak Advertising aims to find out the meaning of "Cincai Price" offered by Bukalapak through the representation in the advertisement. The significance of this research lies in the concept of Cincai Price, any shopping remains relaxed with the price offered and the various discounts provided by Bukalapak. This is based on the construction of Indonesian society. In the process of interpreting the meaning of this Bukalapak advertisement, using a qualitative method with Charles Sander Peirce's semiotic analysis, Pierce divides the interpretation process into 3 levels consisting of 3 levels: sign, object, and interpretation. This ad consists of 2 elements, namely visual and audio. This study also uses a constructivist paradigm that has a special view of the media and the text produced. The results of this analysis reveal that if you want to buy anything, buyers do not need to worry about prices because Bukalapak provides various attractive price offers and discounts for all groups. This is in accordance with the character of Indonesian people who really like low prices. Keywords: Semiotics, Price Nego Cincai, Bukalapak</div>
Based on its history, before being labeled as a terrorist by the government, acts of violence committed by a group of people in Papua received different names, the number of armed conflicts that have been or are currently occurring in various countries in the world, this conflict can be divided into two, namely international armed conflict and international armed conflict. non-international armed conflicts (conflicts within the state) The Police call the Armed Criminal Group (KKB) while the Indonesian National Army uses the term Armed Separatist Group (KSB), but for the Free Papua Organization (OPM), the group is a fighter who wants to separate from Indonesia. The estuary of the conflict in Papua due to the actions of the Armed Criminal Group (KKB), which is a pro-independence group in Papua, prompted the government to take firmer action by establishing the Papuan KKB as a terrorism group. Of course, this brings pros and cons in various circles. This study aims to examine the determination of the KKB as an objective and appropriate terrorism group according to criminal law, especially when examined from the Terrorism Law. The research method uses normative research methods. Based on the results of the research, it is known that the government has correctly established the KKB as a terrorism group because the actions taken by the KKB indicate the fulfillment of the elements of terrorism in the Terrorism Act, although there are still several things. different from the criteria of terrorist groups in the world with their networks and movements with other groups. armed criminals who are currently designated as terrorists. Keywords KKB, Crime, Separatis, Terrorism.
<div>Dalam hal penegakan hukum, diperlukan langkah-langkah hukum yang sederhana, cepat, efisien, dan dapat menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Mediasi penal merupakan salah satu upaya penyelesaian tindak pidana hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model ideal mediasi penal sebagai upaya penyelesaian tindak pidana hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer sebagai data utama. Hasil penelitian, menggunakan model upaya penyelesaian yang ditawarkan, yaitu melalui proses mediasi penal, diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana hak cipta tersebut. Kedua pihak dapat mencari dan mencapai solusi serta upaya terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga dapat mencapai ”win-win solution”. Kata Kunci: Mediasi Penal, Model, Upaya Penyelesaian, Tindak Pidana, Hak Cipta</div>