Perpustakaan Universitas Kristen
Indonesia Paulus
Makassar
Temukan koleksi jurnal penelitian ilmiah mahasiswa UKIP
<div>Corruption is a serious issue that threatens the stability and integrity of many countries, including Indonesia. One effective strategy in combating corruption is the use of Justice Collaborators, who are perpetrators of crimes that cooperate with law enforcement to uncover criminal activities. This study aims to evaluate the effectiveness of Justice Collaborators in aiding law enforcement to uncover corruption cases in Indonesia, identify the factors influencing their effectiveness, and explore the challenges faced. A normative juridical approach is used in this study, examining various relevant laws and regulations, and analyzing data from corruption cases involving Justice Collaborators. The findings show that Justice Collaborators play a significant role in providing deep insights into corruption networks, often difficult to uncover through conventional investigative methods. Factors influencing their effectiveness include protection and security, credibility and integrity of law enforcement, reward and sanction systems, social and media support, and clear legal and policy frameworks. Keywords: justice collaborator, law enforcement, witness protection</div>
Criminal law without victims is a legal concept that focuses on the restoration of social harm and the protection of societal values, rather than solely addressing individual harm. Acts of indecency involve behaviors that violate social norms without directly affecting physical or economic victims. The regulation of victimless crimes in the context of decency laws is relevant to changes in societal behavior and modern technology, but it also raises questions about the balance between protecting societal values and individual freedoms. This research aims to evaluate the regulation of victimless crimes in the context of decency laws in Indonesia and analyze the impact of implementing these regulations on modern society. The study employs normative research methods to analyze the relevant legal regulations concerning victimless crimes in the context of decency. Data will be collected through literature reviews, including online and printed legal sources, with the goal of providing valuable recommendations for policymakers and legal practitioners addressing issues related to victimless crimes in decency. The research findings highlight that in Indonesia, the regulation of victimless crimes in the context of decency includes laws aimed at preserving the morality and decency of society as a whole without requiring individual victims who feel harmed. Examples of such laws include the Pornography Law, Gambling Regulation, and Child Protection Law. While these laws protect moral values, they can also pose threats to individual freedoms, necessitating ongoing evaluation to strike the right balance. The implementation of these regulations in modern society has complex impacts, including on individual human rights, legal effectiveness, social norms, culture, and government-citizen relations. Achieving a balance between safeguarding individual human rights and regulating behavior perceived as harmful to society is crucial in the development of modern society. Keywords: Victimless, Criminal Law, Morality Crimes
<div>Sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi selain berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga berdasarkan kepada hukum pidana formil seb agaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seb agaimana telah diub ah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Satu hal yang tidak lazim dalam system pembuktian perkara tindak pidana korupsi yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah Sistem Pembuktian Beban Pembuktian atau sering disebut sebagai Sistem Pembuktian Terbalik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penerapan pembuktian terbalik dalam menanggulangi Tindak Pidana Korupsi dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam sistem pembuktian terbalik dalam menanggulangi Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersumberkan bahan primer dan sekunder, serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif hasil data yang relevan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa efektivitas sistem pembuktian terbalik dalam menanggulangi Tindak Pidana Korupsi belum optimal karena penerapan sistem pembuktian terbalik masih bersifat terbatas dan berimbang, dan Kendala-kendala dalam penerapan sistem pembuktian terbalik sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang biasa memberi upeti, krisis kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum, sistem peradilan yang lemah dalam berkoordinasi, dan rendahnya kualitas penegak hukum dalam hal penegakan keadilan. Kata Kunci: Pembuktian Terbalik</div>
<div>Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia memainkan peran penting dalam melindungi anak dari dampak negatif proses peradilan pidana. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum diversi terhadap anak penyalahguna narkotika, implementasi diversi, serta tantangan dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas diversi di masa yang akan datang. Diversi bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur yustisial ke non-yustisial, sehingga anak dapat terhindar dari stigmatisasi dan dehumanisasi. Implementasi diversi dalam kasus anak penyalahguna narkotika masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum dan terbatasnya fasilitas rehabilitasi. Studi ini juga membandingkan praktik diversi di negara lain, seperti Selandia Baru dan Australia, yang dapat menjadi model bagi Indonesia. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan meliputi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai, kampanye kesadaran publik, dan kerjasama antar lembaga. Diversi harus dipandang sebagai mekanisme utama dalam perlindungan anak penyalahguna narkotika untuk mencapai sistem peradilan pidana anak yang lebih inklusif dan restoratif. Kata Kunci: diversi; penyalahguna narkotika; perlindungan anak</div>
<div>Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat. Rumah tangga yang bahagia, aman,dan tentram menjadi dambaan setiap orang. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh oleh agama dan teologi kemanusiaan. Hal ini penting ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan hal tersebut, bergantung pada setiap orang dalam satu lingkup rumah tangga, terutama dalam sikap, perilaku dan pengendalian diri setiap orang di lingkup rumah tangga tersebut. Kekerasan dalam keluarga yang dilakukan oleh anggota militer atau Tentara Nasional Indonesia Tindak kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga merupakan masalah social yang serius dan menyita perhatian masyarakat, sebab seharusnya keluarga merupakan lingkungan paling aman dan menjadi tempat berlindung antar anggota keluarga. Namun pada kenyantaan keluarga juga dapat mengancam hidup seseorang. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban di antara anggota keluarga di dalam rumah tangga, bentuk tindak kekerasan yang terjadi berupa kekerasan fisik dan/atau kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Pengadilan Militer III/16 Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Militer III/16 Makassar dan Oditurat Militer IV-17 Makassar dengan teknik wawancara dan tanya jawab terhadap Hakim Militer dan sumber yang dapat dipercaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menekankan pada penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian empiris merupakan prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif merupakan kata-kata atau lisan dari orang-orang yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Pengadilan Militer III/16 Makassar dan mengetahui pertimbangan hakim militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kata Kunci: Peradilan Militer, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)</div>
<div>Justice Collaborator memainkan peran penting dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Mereka memberikan informasi dan bukti yang krusial, membantu penegak hukum mengungkap jaringan korupsi yang kompleks, serta mempercepat proses penyelidikan dan penuntutan. Namun, peran ini tidak lepas dari berbagai kendala, termasuk ketidakjelasan hukum, perlindungan yang tidak memadai, stigma sosial, hambatan teknis, dan insentif yang kurang menarik. Penelitian ini mengkaji kendala-kendala tersebut dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas peran Justice Collaborator. Perbaikan yang diperlukan meliputi harmonisasi regulasi, penguatan perlindungan, edukasi masyarakat, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan penyediaan insentif yang lebih menarik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Justice Collaborator dapat berkontribusi lebih signifikan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kata kunci: justice collaborator; perlindungan saksi; penegakan hukum</div>
<div>The purpose of this essay is to identify how economic analysis of law and its link to the notion of welfare state legislation as embraced by the Indonesian State. This is a normative juridical research that is based on primary, secondary, and tertiary sources that are studied qualitatively by presenting the outcomes of the data employed descriptively. The study's findings include an economic analysis of the legislation that emphasizes efficiency in allocating and utilizing resources in order to be efficient and successful. Assume that this theory is linked to the notion of a welfare state based on utilitarianism's teachings. In such instance, efficiency may be defined as an attempt to produce welfare or prosperity for as many persons as feasible at the expense of minor individual interests. Posner's viewpoint portrayed an economic view of the law that gave rise to a behavioural law or economy. The two habits were subsequently synthesized till they fused into the law and economic behaviors. Transaction costs are then incorporated into legal contracts. Transaction costs began as economic concepts and evolved into legal norms. This behavioral theory is used in a plural society when transaction costs cannot be avoided. As a result, the rule of law is essential for maintaining legal clarity and a feeling of social fairness in society. These laws might take the shape of contracts or legislation governing ownership and property rights. Of course, all of this is aimed at improving social welfare. Keywords: Law Legal economic. Walfare law</div>
<div>Tana Toraja. Hakim adat pendamai dipilih dari tokoh adat atau masyarakat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang adat dan silsilah Tongkonan, serta diakui oleh masyarakat setempat. Proses penyelesaian sengketa diawali dengan pengajuan laporan ke lembang atau kelurahan dan melibatkan mediasi oleh hakim adat. Keuntungan penyelesaian sengketa melalui hakim adat pendamai termasuk keadilan restoratif, biaya dan waktu yang lebih efisien, serta penguatan identitas budaya lokal. Namun, tantangan seperti kurangnya dukungan formal dari pemerintah dan intervensi pihak ketiga masih menjadi hambatan. Studi kasus di Desa Pango Pango menunjukkan bahwa hakim adat pendamai efektif dalam menyelesaikan konflik tanah adat melalui mediasi dan musyawarah. Rekomendasi mencakup pengakuan formal oleh pemerintah, peningkatan kapasitas hakim adat, dan kolaborasi yang lebih baik dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Penelitian ini menekankan pentingnya peran hakim adat pendamai dalam menjaga harmoni dan stabilitas sosial di masyarakat adat Tana Toraja. Kata Kunci: hakim adat pendamai; sengketa tanah adat; Tana Toraja</div>
<div>This study examines the mechanisms and procedures for resolving customary land disputes by customary judges in Tana Toraja and the factors influencing their effectiveness. Through normative and empirical approaches, the study found that the dispute resolution process involves mediation, deliberation, and customary court sessions that emphasize local values. Factors such as community trust in customary judges, adherence to customary norms, local government support, availability of resources, and integration with the national legal system significantly affect the effectiveness of dispute resolution. The impact of globalization, customary law education, and active community participation are also important determinants. In conclusion, the customary land dispute resolution mechanism in Tana Toraja is effective in maintaining social harmony and community stability, but further harmonization with the national legal system and sustained support from various stakeholders are required. Keywords: customary land disputes, customary judges, customary law.</div>