Perpustakaan Universitas Kristen
Indonesia Paulus
Makassar
Temukan koleksi karya tulis ilmiah mahasiswa UKIP
<div>Hasil penelitian ini dalam Pandangan Masyarakat adat kalumpang mengenal bentuk kepemilikan dalam penguasaan tanah yaitu kepemilikan pribadi, rumpun dan komunal, Tanah dalam konteks masyarakat hukum adat adalah milik komunal, sementara individu hanya memiliki hak untuk mengelola. adapun proses penyelesaian sengketa tanah adat di wilayah Tanah lotong melibatkan Tobara selaku pemangku Adat sebagai mediator, dimana proses penyelesaian melaluli beberapa tahapan sampai kepada hasil kekeputusan dalam musyawarah. Tobara (Pemangku Adat) dalam peneyelesaian sengketa mengutamakan Mediasi cara-cara musyawarah dan mufakat. dan hanya mengenal dua bentuk kepemilkan tanah yaitu kepemilikan pribadi, rumpun dan komunal. Kata Kunci : Tanah Adat, Hukum Adat ,Peradilan Adat</div>
<div>Jual beli tanah merupakan salah satu perjanjian penting dalam hukum perdata yang memerlukan akta otentik berupa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai syarat sahnya peralihan hak atas tanah menurut hukum. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi jual beli tanah yang tidak didukung dengan akta PPAT, yang kemudian menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa jual beli tanah tanpa akta PPAT dapat ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan maupun non litigasi melalui mediasi atau negosiasi. Namun, ketiadaan akta outentik mempersulit pembuktian hak dan seringkali menyebabkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih panjang dan kompleks. Kata Kunci: Jual Beli Tanah, Tanpa AKta PPAT, Sengketa Tanah</div>
<div>Banyaknya kegiatan ruang angkasa yang dilakukan oleh negara-neagara menyebabkan sampah ruang angkasa (space debris) semakin banyak yang membahayakan ekosistem bumi dan ruang angkasa. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan ruanng angkasa dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menggulangi sampah ruang angkasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut instrument hukum internasional dalam permasalahan sampah ruang angkasa, negara harus bertanggung jawab akibat kerusakan yang diakibatkana dari peluncuran benda ruang angkasa. Tanggung jawab tersebut didasarkan pada kesalahan yang dilakukan dengan menciptakan mekanisme-mekanisme berupa recommendation dan guidline yang digunakan negara-negara dan badan antariksa dunia dalam pelaksanaan kegiatan ruang angkasa. Namun, perlu dibentuk suatu pengadilan lingkungan internasional untuk mengatasi proses pengadilan yang tidak dapat dilakukan secara efektif oleh peradilan internasional yang ada saat ini. Kata kunci: Tanggung jawab, Negara, Sampah, Ruang angkasa, Mekanisme.</div>
<div>Kejahatan card skimming terus meresahkan nasabah bank di Indonesia sejak 2018. Meskipun bank seharusnya menjamin keamanan dana nasabah, kasus ini menunjukkan kelemahan tanggung jawab bank. Skimming adalah pelanggaran perlindungan data pribadi dan diatur dalam undang-undang, namun penegakan hukumnya sulit, terutama dalam pengumpulan bukti. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Metode ini mengkaji peraturan perundang-undangan dan kasus terkait skimming. Data dikumpulkan dari berbagai literatur, jurnal, dan sumber online. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Bank memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian nasabah korban skimming. Ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah. Contoh kasus nasabah BCA menunjukkan bank mengembalikan dana jika skimming bukan karena kelalaian nasabah. Namun, nasabah sering menghadapi kendala: sulitnya menyediakan bukti kuat, panik hingga lupa memblokir kartu, dan keterlambatan laporan jika tidak memiliki ebanking. Kata Kunci: Skimming, Bank Tanggung Jawab bank, Nasabah.</div>
<div>Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, yaitu dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data-data yang telah ada. Dengan adanya Asas Kepastian hukum memastikan bahwa hukum berlaku bagi setiap orang untuk mendapatkan atau menerima haknya, dan melindungi dari tindakan sewenang-wenang dari lembaga peradilan, pejabat dan pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan kepastian hukum tidak dilaksanakan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik yang seharusnya memberikan kepastian hukum kepada penggugat mengenai hak atas tanah tersebut, dan penolakan tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan pelanggaran terhadap asas tersebut. Kepastian hukum ini memberikan landasan bagi para korban untuk mempertahankan hak kepemilikannya yang dijamin oleh Undang-Undang. Kata kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa Tanah</div>
<div>Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis hakim mempertimbangkan baik aspek yuridis maupun non yuridis, seperti pengakuan terdakwa, jumlah barang bukti, dan dampak sosial. Putusan pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan. Kata Kunci: Tindak Pidana, Narkotika Golongan I, Perantara, Penegakan Hukum, Putusan Hakim</div>
<div>Penelitian ini menggunakan motede penelitian normatif melalui pendekatan studi kasus hukum, diuraikan secara deskriptif hasil data yang tepat dan relevan untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian adalah Analisis dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana penghinaan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Kata Kunci : Pertimbangan Hukum Hakim, Penghinaan, Hukum Pidana.</div>
<div>Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Sumber hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi Pustaka dan analisis Putusan Pengadilan. Kemudian dianalisis secara deskriftif kualitatif untuk memahami penerapan hukum dalam sengketa wakaf. Kata Kunci : Sengketa Tanah, Wakaf, Hukum Agraria.</div>
<div>Kebocoran data pribadi merupakan sebuah pengungkapan informasi yang bersifat rahasia baik dilakukan secara sengaja (intentional threats) maupun tidak disengaja (inadvertent threats) oleh pihak yang tidak berwenang, kebocoran data yang bersifat ketidaksengajaan atau kelalaian biasanya disebabkan karena lemahnya sistem keamanan data pribadi pengguna marketplace seperti ketika terjadinya configuration error dan improper yang disebabkan oleh kelalaian pihak marketplace sehingga data-data tersebut mengalami kebocoran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum serta pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada pengguna Tokopedia akibat tindak pidana kebocoran data pribadi yang terjadi pada tahun 2020, di mana sebanyak 91 juta akun pengguna Tokopedia diretas dan datanya diperjualbelikan di forum gelap. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kebocoran Data Pribadi, Tindak Pidana, Tokopedia</div>