Perpustakaan Universitas Kristen
Indonesia Paulus
Makassar
Temukan koleksi karya tulis ilmiah mahasiswa UKIP
<div>Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan persona non grata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Konvensi Wina 1961, dan berdampak terhadap hubungan bilateral antara Jerman dan Arab Saudi, Studi ini menekankan pentingnya penegakan hukum internasional untuk melindungi hak-hak individu tanpa mengabaikan prinsip-prinsip diplomatik. Kata Kunci: Persona Non Grata, Diplomasi, Konvensi Wina 1961, Tenaga Kerja Indonesia</div>
<div>Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu adalah metode penelitian normatif. Metode ini didukung dengan pendekatan yang fokusnya terhadap analisis norma hukum, peraturan perundang-undangan komat doktrin serta keputusan pengadilan.</div>
<div>Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang bersumberkan bahan primer dan sekunder, serta tipe penelitian yuridis normatif yang dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif hasil data yang relevan dan kasus yang diteliti. Hasil penelitian adalah Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik profesi Polri juga tidak terlepas dari lima faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat dalam hal ini anggota Polri sebagai objek dari penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri dan faktor kebudayaan dalam organisasi Polri maupun dalam masyarakat pada umumnya, dan untuk mengetahui sejauh mana kelima faktor tersebut sebagai tolak ukur bagi efektivitas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri.</div>
<div>Penelitian ini menggunakan motede penelitian normatif melalui pendekatan studi kasus hukum, diuraikan secara deskriptif hasil data yang tepat dan relevan untuk menjawab permasalahan.</div>
<div>Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan landasan pada peraturan perundangundangan yang berlaku serta praktik kebiasaan hukum di tengah masyarakat. Dalam putusan tersebut, majelis hakim secara komprehensif menilai pentingnya asas keterbukaan dan asas pembayaran tunai sebagai tolok ukur sahnya suatu transaksi, meskipun syarat formal berupa akta jual beli di hadapan PPAT belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan terpenuhinya kedua asas tersebut, pengadilan tetap mengakui keabsahan peralihan hak atas tanah dan memperbolehkan proses balik nama hak untuk dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kata Kunci : Transaksi tanah, transparansi, Pejabat Pembuat Akta Tanah.</div>
<div>Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi terhadap pelangar lalu lintas secara elektronik dan untuk memahami faktorfaktor yang menghambat penerapan sanksi terhadap pelanggar lalu lintas secara elektronik. Penelitian ini menggunakan motede penelitian empiris melalui pendekatan studi kasus hukum, menekankan pada fakta dan data dilapangan yang didapat dari pengalaman langsung, observasi dan fakta konkret. Hasil penelitian adalah penerapan sanksi terhadap pelanggar lalu lintas secara elektronik sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penegakan hukum, karena Hakim melakukan pertimbangan berdasarkan fakta persidangan yaitu hasil gambar dari pelanggar yang tertangkap oleh kamera elektronik yang akhirnya diputuskan bahwa terdakwa benar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar peraturan lalu lintas dan dikenakan sanksi sesuai pelanggarannya yang tertuang dalam UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.</div>
<div>Skripsi ini mengkaji kewenangan yuridis PBB dalam menjaga perdamaian internasional dengan studi kasus perang di Semenanjung Korea pada tahun 1950. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap Piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan, serta ketentuan hukum internasional terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi PBB di Korea merupakan preseden penting dalam pelaksanaan kewenangannya melalui mekanisme kolektif, meskipun menghadapi tantangan politik dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan. Studi ini menegaskan pentingnya reformasi struktural PBB agar tetap relevan dan efektif dalam merespons konflik bersenjata di era kontemporer. Kata Kunci: Perserikatan Bangsa-Bangsa, perdamaian internasional, kewenangan yuridis, perang Korea.</div>
<div>Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan terguga merupakan pelanggaran hak cipta atas dasar penggunaan komersial tanpa izin yang melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta. Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan dan menetapkan ganti rugi materiil dan immateriil. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan media elektronik, serta perlunya kesadaran hukum dari masyarakat dan pelaku usaha untuk menghormati hak-hak pencipta. Kata Kunci: Hak Cipta, Lagu, Perlindungan Hukum, Media Elektronik, Aransemen Ulang.</div>
<div>Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Kekuatan Alat Bukti Surat Berupa Keterangan Informasi Dari Pejabat Publik atau Lurah dalam suatu permasalahan sengketa tanah yang terjadi dikelurahan laikang kecamatan biringkanaya, kota makassar, yang dimana penggugat memberikan permohonan keterangan tertulis mengenai hak milik tanah tersebut tetapi diduga kepala kelurahan tidak memberikan keterangan tertulis yang di inginkan pemohon, dalam suatu pemerintahan di wajibkan memberikan keterbukaan informasi. Tindakan yang di lakukan kepala kelurahan laikang dapat mengakibatkan gugatan dari penggugat kekurangan alat bukti, dalam penyelesaian kasus dipengadilan, syaraf Formil dari suatu gugatan melibatkan keterangan alat bukti surat, sehingga apabila keterangan tertulis tidak di berikan maka akan merugikan pihak pemohon. Sehinnga Studi kasus ini memberikan wawassan mendalam mengenai dinamika kekuatan alat bukti surat berupa keterangan informasi dari pejabat publik dalam suatu penyelesaian sengketa tanah. Dengan demikian, analisi kasus ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana kekuatan alat bukti surat berupa keterangan informasi dari pejabat publik dalam hal ini lurat untuk penyelesaian perselisihan sengketa tanah yang kerap terjadi. Kata Kunci : kekuatan alat bukti surat dari pejabat publik, keterbukan informasi,</div>