Perpustakaan Universitas Kristen
Indonesia Paulus
Makassar
Temukan koleksi karya tulis ilmiah mahasiswa UKIP
<div>Hasil Penelitian yang telah diperoleh peneliti adalah Penerapan hukum terhadap kasus yang dilakukan oleh Indra Kesuma sebagaimana Pasal 378 KUHP pidana penjara selama 4 tahun dan penerapan sanksi untuk perbuatan tindak pidana pencucian uang dari hasil binary option Pasal 3 undang-undang No. 8 Tahun 2010 yakni penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal 10 milyar dan dapat pula menerima sanksi pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu meliputi mobil mewah, rumah. Apartemen, barang-barang bermerek serta perampasan aset yang pelaku beli atau miliki dari hasil binary option dan dapat pula dimiskinkan oleh penegak hukum untuk memberikan efek jera.<br><br>Kata Kunci: Binomo, Penipuan, Pencucian Uang</div>
<div>Penelitian ini menggunakan metode penelitian yurudis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam ketentuan yang berlaku seperti undang-undang, undang-undang ketenagakerjaan, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang terkait.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, yaitu pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dalam kasus ini terdapat pelanggaran-pelanggaran kontrak kerja yang dilakukan oleh PT Wira Pamungkas Pariwara terhadap Lau Chak Loong meliputi pembuatan dan penandatanganan kontrak tersebut dalam bahasa asing serta tidak mencantumkan jangka waktu tertentu dalam perjanjian. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan mengenai status tenaga kerja asing tersebut dan tidak jelas juga hak yang akan di terima oleh TKA tersebut.<br><br>Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing, perjanjian kerja waktu tertentu, perlindungan hukum</div>
<div>Hasil penelitian adalah fakta hukum yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam Putusan .Mak adalah fakta hukum yang bersesuaian satu sama lain berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang relevan dengan unsur dakwaan. Dakwaan yang dibuktikan.Mak adalah dakwaan kedua yang terbukti secara sah dan meyakinkan yakni Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat 1 UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah : unsur setiap orang dan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.<br><br>Kata kunci: Pertimbangan Hakim ,Narkotika, tindak pidana</div>
<div>Tujuan penelitian adalah untuk mengarahkan pemahaman yang lebih dalam hal untuk mengetahui apakah Pemutusan Hubungan Kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja dilakukan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui apakah pemutusan hubungan kerja telah memerhatikan pesangon, uang penghargaan kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya di berikan sebagai pesangon kepada tenaga kerja sebagai kompensasi. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu jenis penelitian normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normative. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara telaan pustaka dari berbagai buku-buku dan artikel-artikel yang ada mengenai studi kasus tersebut serta data dari dokumen-dokumen pengadilan di pengadilan negeri dan arsip-arsip pada kasus tersebut.<br><br>Kata kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Perselisihan Hubungan Industrial</div>
<div>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum dari perjanjian ini yaitu segala prestasi yang ada di dalam perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian karena mengikat para pihak di dalamnya, bagi pihak yang tidak melaksanakan isi dari perjanjian harus membayar ganti rugi atas kesalahannya. Proses penyelesaian sengketa perjanjian antar pemegang saham ini dilakukan melalui jalur litigasi dengan adanya gugatan wanprestasi dari PT Wisma Aman Sentosa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berlanjut dengan upaya hukum banding hingga kasasi.Kata kunci: Perjanjian antar Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris.</div>
<div>This research method is to use a normative juridical literature approach. Normative juridical means that the research used refers to legal norms contained in laws and regulations and norms that apply in society or also regarding customs that apply in society. The data collection technique is by interviewing the party who handles decisions in cases of termination of employment because they have entered the retirement period.The results of this research, namely the resolution of disputes over Termination of Employment Relations according to article 56 of Law Number 2 of 2004 concerning the resolution of industrial relations disputes, are based on the provisions of article 56 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia number 35 of 2021 concerning Work Agreements for a certain time, Outsourcing, Time work and rest periods, and Termination of Employment Relations, which basically regulates that employers can terminate employment relations with workers for the reason that the worker is entering retirement age, so the worker is entitled to severance pay.Keywords: Industrial relations, severance pay, workers laborers Termination of Employment</div>
<div>Adapun hasil penelitian ini yaitu berdasarkan unsur-unsur Pasal yang telah didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana harus memenuhi unsur pertanggungjawaban yaitu adanya tindak pidana, kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf. Pertanggung jawaban pidana dalam perkara putusan nomor 1890 Pid. B/2017 PN Mks Pada diri terdakwa tidak ditemukan cacat mental atau kelainan jiwa dan telah memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab.<br><br>Kata kunci : Pembunuh Bayaran , Pembunuhan Berencana, Tindak pidana</div>
<div>Hasil penelitian ini dalam Pandangan Masyarakat adat kalumpang mengenal bentuk kepemilikan dalam penguasaan tanah yaitu kepemilikan pribadi, rumpun dan komunal, Tanah dalam konteks masyarakat hukum adat adalah milik komunal, sementara individu hanya memiliki hak untuk mengelola. adapun proses penyelesaian sengketa tanah adat di wilayah Tanah lotong melibatkan Tobara selaku pemangku Adat sebagai mediator, dimana proses penyelesaian melaluli beberapa tahapan sampai kepada hasil kekeputusan dalam musyawarah.<br>Tobara (Pemangku Adat) dalam peneyelesaian sengketa mengutamakan Mediasi cara-cara musyawarah dan mufakat. dan hanya mengenal dua bentuk kepemilkan tanah yaitu kepemilikan pribadi, rumpun dan komunal.<br><br>Kata Kunci : Tanah Adat, Hukum Adat ,Peradilan Adat</div>
<div>Jual beli tanah merupakan salah satu perjanjian penting dalam hukum perdata yang memerlukan akta otentik berupa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai syarat sahnya peralihan hak atas tanah menurut hukum. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi jual beli tanah yang tidak didukung dengan akta PPAT, yang kemudian menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa jual beli tanah tanpa akta PPAT dapat ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan maupun non litigasi melalui mediasi atau negosiasi. Namun, ketiadaan akta outentik mempersulit pembuktian hak dan seringkali menyebabkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih panjang dan kompleks. Kata Kunci: Jual Beli Tanah, Tanpa AKta PPAT, Sengketa Tanah</div>