Perpustakaan Universitas Kristen
Indonesia Paulus
Makassar
Temukan koleksi karya tulis ilmiah mahasiswa UKIP
<div>Beberapa peraturan yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini antara lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hak anak atas perlindungan hukum, bantuan hukum, dan perlakuan manusiawi. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku penganiayaan, serta anak yang terlibat dalam tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum, pendampingan, dan perlakuan manusiawi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi aparat penegak hukum seperti jaksa dan hakim dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak agar proses peradilan pidana anak dapat berjalan secara adil. Kata Kunci: Perlindungan Anak, Pidana, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Penganiayaan.</div>
<div>Kepemilikan harta waris atas tanah oleh anak di bawah umur sering menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait perlindungan hak dalam proses peralihan hak. Dalam beberapa kasus, anak yang menjadi ahli waris belum memiliki kecakapan hukum untuk mengelola asetnya, sehingga diperlukan mekanisme perwalian untuk menjamin hak-hak mereka tetap terlindungi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perwalian ialah bentuk perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dalam kepemilikan tanah warisan. Pengadilan menetapkan wali khusus untuk mengurus pengalihan hak dengan syarat hasil penjualan dibagi sesuai hukum waris. Keputusan ini sejalan dengan UUPA dan Undang-Undang Perkawinan, serta menjaga hak anak agar tidak disalahgunakan. Kata Kunci: Perlindungan hukum, warisan tanah, perwalian, hak atas tanah</div>
<div>Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga memperhatikan kontribusi terdakwa dalam membongkar kasus, kejujuran, penyesalan, serta penerimaan keluarga korban. Alasan tidak diajukannya banding oleh Jaksa Penuntut Umum adalah untuk menjunjung keadilan substantif dan sebagai apresiasi terhadap sikap kooperatif terdakwa. Temuan ini menegaskan pentingnya keadilan yang berlandaskan pada moralitas dan kontribusi dalam penegakan hukum, khususnya dalam kasus pembunuhan berencana yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Pasal 340 KUHP, Justice Collaborator, Pertimbangan Hakim, Keadilan Substantif</div>
<div>Hasil penelitian adalah bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 35 jo Pasal 9 UU Pornografi, dengan cara merekam dan mendistribusikan video berisi bagian intim korban melalui akun media sosial. Majelis hakim mempertimbangkan unsur pidana yang terpenuhi, barang bukti yang sah, serta dampak psikologis terhadap korban dalam menjatuhkan putusan pidana berupa 1 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp25.000.000. Analisis yuridis menguatkan bahwa pilihan penggunaan UU Pornografi oleh hakim lebih tepat dibanding UU ITE karena lebih khusus mengatur objek perbuatan. Putusan ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap korban serta menegaskan fungsi hukum pidana sebagai sarana represif dan preventif dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi. Kata kunci: Pornografi, Media Elektronik, Tindak Pidana, UU Pornografi, UU ITE.</div>
<div>pidana pemerkosaan anak di bawah umur dalam lingkungan keluarga serta perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan dalam lingkungan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yakni penelitian hukum yang menggunakan pendekatan penelitian yang fokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku, termasuk peraturang perundangundangan, doktrin, serta Keputusan pengadilan. Kata Kunci: Pemerkosaan, Korban, Anak, Lingkungan, Keluarga</div>
<div>Sengketa kepemilikan Pulau Pasir (Ashmore Reef) antara Indonesia dan Australia mencerminkan kompleksitas hubungan internasional yang dipengaruhi oleh sejarah kolonial, klaim kedaulatan, dan hak-hak masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa tersebut dari sudut pandang hukum internasional, khususnya melalui penerapan asas Uti Possidetis Juris, yang menetapkan bahwa batas-batas wilayah bekas koloni harus dihormati saat negara memperoleh kemerdekaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan historis dan komparatif terhadap dokumen hukum internasional, perjanjian bilateral, serta praktik kebiasaan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa klaim Indonesia atas Pulau Pasir didasarkan pada penguasaan historis dan penggunaan berkelanjutan oleh masyarakat lokal, khususnya suku Bajo. Sementara itu, Australia mendasarkan klaimnya pada pewarisan wilayah kolonial dari Inggris sejak 1942. Dalam konteks asas Uti Possidetis Juris, pengakuan terhadap batasbatas wilayah kolonial harus disesuaikan dengan realitas penguasaan dan penggunaan oleh penduduk asli. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus mengedepankan prinsip keadilan sosial, pengakuan hak masyarakat tradisional, serta dialog diplomatik yang konstruktif. Kesimpulannya, pendekatan yuridis yang mempertimbangkan aspek historis, sosial, dan prinsip hukum internasional menjadi kunci dalam menyelesaikan sengketa ini secara damai dan berkelanjutan. Kata kunci: Pulau Pasir, sengketa batas wilayah, Uti Possidetis Juris, hukum internasional, Indonesia, Australia.</div>
<div>Seiring dengan perkembangan zaman kasus pelanggaran merek makin berkembang khususnya yang berhubungan dengan itkad tidak baik. Itikad tidak baik dalam pendaftaran merek merupakan pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat dan merugikan pemilik merek yang sah serta konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan berlandaskan pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus Data data yang dikumpulkan, dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah. Hasil penelitain ini menunjukkan bahwa dalam membuktikan prinsip itikad tidak baik dalam pembatalan merek dagang, ada beberapa hal yang harus dibuktikan termasuk prinsip first to file. Berdasarkan hasil pembuktian merek SKY RUBLLE terbukti melakukan itikad tidak baik terhadap merek SKY WAY. Implikasi yang di dapatkan dalam penelitian ini tidak hanya berdampak pada bidang hukum, tetapi berdampak juga pada bidang ekonomi. Kata Kunci: Itikad Tidak Baik, Merek, Pembatalan Merek Dagang, Implikasi, First to file</div>
<div>Periode ini penting karena menghadapi tantangan makroekonomi seperti pandemi COVID19, perubahan regulasi, dan perkembangan teknologi keuangan yang berdampak pada perilaku konsumen. Hasil menunjukkan KSP Balota mampu mempertahankan likuiditas yang memadai dan efisiensi pengelolaan aset, meskipun terjadi tekanan finansial pada masa pandemi. Solvabilitas menurun akibat peningkatan ketergantungan pada dana eksternal, sementara profitabilitas menunjukkan tren positif pada tahun terakhir. Temuan ini merekomendasikan penguatan modal sendiri dan pengelolaan risiko yang optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan koperasi dan penguatan ekonomi lokal. Kata kunci: kinerja keuangan; rasio likuiditas; rasio profitabilitas; koperasi simpan pinjam; pandemi COVID19; Tana Toraja.</div>
<div>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rekrutmen terhadap kinerja karyawan di PT. Toarco Jaya, Toraja Utara. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, rekrutmen yang efektif menjadi faktor penting dalam memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei, melibatkan 30 karyawan PT. Toarco Jaya Toraja Utara sebagai responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner untuk mengukur variabel rekrutmen dan kinerja karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.</div>