Perpustakaan Universitas Kristen
Indonesia Paulus
Makassar
Temukan koleksi jurnal penelitian ilmiah mahasiswa UKIP
<div>– The provisions of Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code are provisions that form the basis for the recognition of the principle of freedom of contract. Various types and forms of agreements exist in society, including standard agreements where the business actor unilaterally determines the contents and terms without allowing bidding or negotiation from other parties or consumers. The legal relationship between business actors and consumers should be equal, but both de facto and de jure, consumers are in a weak position. This study aims to determine the legal implications of implementing a standard agreement under the Consumer Protection Law, using a normative juridical approach. The research findings reveal that Article 18 of the Consumer Protection Law, establishes various prohibitions for business actors who offer goods and/or services through standard agreements. Violation of the provisions of Article 18 paragraph (1) of the Consumer Protection Law referred to above will result in agreements made by the parties null and void. In addition, Article 62 paragraph (1) of the Consumer Protection Law also regulates sanctions for violations of Article 18 of the Consumer Protection Law. Keywords: standard agreement; consumer protection; law based</div>
<div>Penerapan asas rechtsverwerking dalam memperoleh hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah nasional pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah merupakan pengadopsian dari hukum adat. Jadi hukum yang tak tertulis itu tidak hanya meliputi yang hidup dan di pertahankan sebagai peraturan adat di dalam masyarakat yang lazim disebut hukum adat (dalam arti yang sempit) tetapi juga hukum kebiasaan dalam lapangan ketatanegaraan dan kehakiman atau peradilan.Pertimbangan majelis hakim mengenai lembaga rechtsverwerking yang dituangkan dalam Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah, di dalam putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 336 PK/Pdt/2015, di mana dalam putusannya majelis hakim dalam tingkat peninjauan kembali tidak menggunakan pasal tersebut sebagai dasar pertimbangannya untuk menyelesaikan perkara tanah yang berkaitan dengan lembaga rechtsverwerking. Dengan memutuskan perkara ini secara praktis berdasarkan yurisprudensi. Kata Kunci: Pendaftaran tanah; Rechtsverwerking.</div>
<div>Pendirian Tondok merupakan salah satu proses pemanfaatan tanah hak ulayat di daerah Mamasa, namun pemanfaatan tanah hak ulayat tersebut belum diatur dalam suatu peraturan daerah Kabupaten Mamasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemanfaatan tanah hak ulayat untuk pendirian Tondok di daerah Mamasa serta bagaimana status tanah yang ditempati oleh perorangan dalam Tondok. Penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris dengan pendekatan sejarah dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pemanfaatan tanah hak ulayat untuk pendirian Tondok di daerah Mamasa dilakukan atas persetujuan bersama oleh pimpinan adat dan warga masyarakat hukum adat Mamasa. Status tanah secara perseorangan dalam Tondok diakui sebagai hak bersama dan hak perorangan diakui secara terbatas karena dianggap hak pakai dan adanya larangan pengakuan tanah sebagai hak milik kecuali dalam bentuk sawah. Kata Kunci : Tondok, Tanah Ulayat</div>
<div>Perjanjian antar pemegang saham merupakan instrumen penting dalam pengelolaan perusahaan, terutama ketika Anggaran Dasar tidak dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan operasional secara fleksibel. Perjanjian ini memberikan ruang bagi para pemegang saham untuk menetapkan ketentuan tambahan, termasuk dalam penunjukan Direksi dan Dewan Komisaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari perjanjian antar pemegang saham dalam penetapan Direksi dan Dewan Komisaris pada PT Oceania Development. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian antar pemegang saham yang dibuat secara sah dan memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata memiliki kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, yang menimbulkan kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Kata Kunci : Perjanjian Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, Wanprestasi</div>
<div>Perkawinan beda agama merupakan isu yang kompleks dan kontroversial di Indonesia, sebuah negara dengan pluralitas agama yang tinggi. Ketidakpastian hukum terkait perkawinan beda agama disebabkan oleh tidak diaturnya secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 mencoba memberikan panduan bagi pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Namun, implementasi SEMA ini menimbulkan konflik hukum dengan peraturan lain seperti Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang memberikan ruang bagi pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk mengevaluasi pengaruh SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perkawinan beda agama di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SEMA ini memberikan kejelasan hukum, diperlukan undang-undang yang lebih komprehensif dan harmonis untuk mencapai kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia pasangan beda agama. Negara harus menghormati hak setiap individu untuk melangsungkan perkawinan tanpa diskriminasi, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan nasional. Kata Kunci: perkawinan beda agama; hak asasi manusia; SEMA No. 2 Tahun 2023</div>
<div>The legal regulation of interfaith marriages in Indonesia has undergone significant changes with the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023. This SEMA aims to provide legal certainty and protect the rights of individuals wishing to conduct interfaith marriages. This study analyzes the impact of the SEMA on the regulation and practice of interfaith marriages in Indonesia and identifies the obstacles and challenges faced in its implementation. The research method used is normative juridical with a statutory approach, legal document analysis, and case studies. The results show that although SEMA Number 2 of 2023 provides clearer guidelines, its implementation faces various challenges, including resistance from religious communities, limited understanding by legal officials, and administrative and technical aspects. Therefore, collaborative efforts between the government, law enforcement officials, religious leaders, and the community are needed to ensure that these guidelines can be applied effectively and fairly. Keywords: interfaith marriage, supreme court circular letter number 2 of 2023, marriage law</div>
<div>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Anak Indonesia yang di Adopsi oleh WNA, dan bagaimana akibat hukumnya. Jenis Penelitian ini adalah penelitian Normatif, teknik pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis Kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing terdiri dari 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu perlindungan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa yang tercantum dari beberapa undang-undang antara lain : Kepres No.36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pengangkatan anak Indonesia oleh yang salah satunya warga negara asing kemudian pasal 44, pasal 45, pasal 46 merupakan pasal-pasal yang mencakup pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing. Sedangkan perlindungan secara represif dilakukan setelah terjadinya sengketa yakni yang tercantum dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Kata Kunci : Anak, Perlindungan hukum, Adopsi</div>
Penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kalangan dewasa, tetapi juga di kalangan anak-anak dan remaja. Di Indonesia khususnya, fenomena ini sering kali terjadi di kalangan remaja. Meskipun sulit untuk menemukan hubungan langsung antara kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan alat bukti sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus narkotika. Penelitian ini menggunakan motede penelitian normatif melalui pendekatan studi kasus hukum, diuraikan secara deskriptif hasil data yang tepat dan relevan untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian adalah fakta hukum yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam Putusan PN Makale No 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak adalah fakta hukum yang bersesuaian satu sama lain berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang relevan dengan unsur dakwaan. Dakwaan yang dibuktikan oleh Hakim dalam Putusan PN Makale No 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak adalah dakwaan kedua yang terbukti secara sah dan meyakinkan yakni Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah : unsur setiap orang dan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Kata Kunci :Pertimbangan Hakim ,Narkotika, tindak pidana
<div>Theaimof thisresearchis toanalyze theproblemsand legalprotectioneffortsforworkerswhohavebeenreplaced bycashless intheEraofSociety5.0inMakassarCity, whichisrelatedtotheexistenceofalegalvacuumrelated toregulationsregardingfacilitationandguidanceefforts from theMakassar City Government to be able to empower local Makassar workers in this era of development.technology.Thisresearchisnormativelegal researchwithaconceptualandstatutoryapproach.The resultsof theresearchconfirmthattheproblemofusing cashlessintheeraofsociety5.0forworkersinMakassar City, namely the reduction in the number ofworkers working in various companies who were previously officerswherecashpaymentsweremade,meansthatthe governmentmusthavepoliciesandstrategiestoprovide guaranteedrights forworkers.whosepositionhasbeen replaced as a result of the practice of cashless-based electronic or non-cash transactions. Preventive legal protectioncanbe carriedout byestablishingstatutory regulations, especially at the regional level which are oriented towards empowering the local Makassar workforce so that they can have certain skills and expertiseintheeraoftechnologicaldevelopment.Interms ofprotectingrepressivelaws,thereisaneedforanactive role fromrelatedagencies inMakassarCity, especially effortstoprovidespecialguidanceandeducationforlocal Makassarworkerssothattheycanhavecertainskillsand expertiseintheeraoftechnologicaldevelopment</div>