Perpustakaan Universitas Kristen
Indonesia Paulus
Makassar
Temukan koleksi jurnal penelitian ilmiah mahasiswa UKIP
<div> This study's primary objective is to examine how Article 1337 of the Civil Code governs the boundaries of freedom of contract in Indonesian corporate contracts. This article aims to safeguard the parties' freedom to enter into agreements by preventing abuse that harms other parties or violates legal and moral standards. This research combines a normative technique with a legislative approach, closely examining primary, secondary, and tertiary legal texts to comprehend the application of Article 1337 in business practice. According to the findings, Article 1337 is crucial since it establishes explicit boundaries on contract freedom; yet, the efficacy of this provision is greatly reliant on the thoroughness of law enforcement and judicial interpretation. We identified subjectivity in determining public decency and order, along with an informational and power imbalance between the parties, as the primary obstacles to putting this article into practice. Therefore, consistent enforcement of the legislation and clearer standards are necessary for the fair and efficient enforcement of Article 1337. <br><br>Keywords: Freedom of contract, Article 1337 of the Civil Code, Business contract law </div>
<div> Hak layanan kesehatan mental merupakan hak yang di jamin oleh hukum dan konstitusi, problem tidak terpenuhi hak tersebut Pertama adalah pemahaman masyarakat yang kurang mengenai kesehatan mental, kedua adalah stigma kesehatan mental yang berkembang di masyarakat seringkali tidak mendapatkan apresiasi positif, dan ketiga adalah tidak meratanya pelayanan kesehatan mental di berbagai daerah, unit dan instansi yang ada. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian ini membahas mengenai upaya Perlindungan hukum dalam menjawab tantangan kesehatan mental dengan program percepatan sumberdaya tenaga kesehatan mental dalam memenuhi keseimbangan dalam mempercepat perlindungan hukum kesehatan mental bagi warga negara Indonesia, serta pemberian fasilitas dan sarana kesehatan mental yang selama ini terbatas juga perlu di lengkapi, implementasi menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan mental dilaksanakan dengan pembentukan produk hukum khusus beserta konsekuensinya mengabaikan akan pemenuhan jaminan kesehatan mental oleh negara merupakan penghianatan atau pelanggaran terhadap konstitusi itu sendiri. Pembahasan selanjutnya mengenai Eksistensi keberpihakan negara terhadap pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan mental kepada kaum lemah tidak hanya berorientasi kepada nilai nilai keadilan belakah, melainkan kepada konsep etika dan moral.<br><br> Kata Kunci: Kesehatan Mental, Hak, Konstitusi, Hukum </div>
<div>Perselisihan hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan kewajiban pembayaran uang pesangon kepada pekerja yang mengalami PHK karena purna tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Dalam penelitian ini metode yang digunakan merupakan penelitian normatif yaitu proses penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika huhum dari sisi normatif. Adapun hasil penelitian ini yaitu penyelesaian pemutusan hubungan kerja menurut pasal 56 Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan pemutusan hubungan kerja yang pada pokoknya mengatur bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan pekerja memasuki usia pensiun maka pekerja berhak atas uang pesangon.Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Hubungan Industrial, Purna Tugas</div>
<div> Pelaksanaan proses pelayanan dalam penempatan sebelum bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan masih belum berjalan secara efektif sehingga banyak calon PMI lebih memilih jalur non prosedural. Hal ini tentu akan berdampak terhadap keberlangsungan hidup PMI di luar negeri yang seringkali menghadapi kesulitan. Tindakan kekerasan, pelecehan, dan kondisi kerja yang buruk kemudian menjadi tantangan bagi PMI non prosedural yang diakibatkan belum adanya aksesibilitas dalam proses layanan migrasi kerja yang lebih memudahkan PMI memilih jalur secara prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kedudukan dan efektivitas peraturan kebijakan dalam layanan migrasi kerja serta mengembangkan model peraturan kebijakan yang mampu mewujudkan layanan migrasi kerja yang terpadu dan efektif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunder. Wawancara mendalam (indepth interview) digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Adapun lokasi penelitian ini meliputi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan kebijakan memiliki kedudukan penting dalam proses penempatan dan pelindungan PMI sebagai eskalasi kebijakan. Efektivitas peraturan ini memerlukan integrasi dengan berbagai aspek layanan migrasi kerja yang terpadu, mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP) dan panduan teknis lainnya yang berlaku di semua tingkatan pemerintahan. Dengan adanya peraturan kebijakan yang komprehensif dan terpadu, hak-hak fundamental PMI dapat terlindungi dengan lebih baik, menciptakan layanan yang transparan, efektif, dan aman bagi pekerja migran. <br><br>Kata Kunci : Pekerja Migran Indonesia, Pelindungan, Peraturan Kebijakan </div>
<div> Pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, yang salah satunya dengan membuat kebijakan Program Tax Amnesty Jilid 1. Program Tax Amnesty Jilid 1 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Kota Pematangsiantar. Program Tax Amnesty Jilid 1 diharapkan efektif meningkatkan kesadaran hukum WP, yang secara otomatis efektif pula meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis guna mengetahui efektifitas Program Tax Amnesty Jilid 1 terhadap peningkatan kesadaran hukum WP di Kota Pematangsiantar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif menggunakan metode yuridis normatif holistik, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif kualitatif, yang lebih lanjut dianalisis berdasarkan norma hukum dan Teori Efektifitas Hukum yang bersinergis dengan Teori Kesadaran Hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Program Tax Amnesty Jilid 1 di Kota Pematangsiantar belum efektif meningkatkan kesadaran hukum WP, yang terhadap fakta hukum tersebut diajukan 2 (dua) solusi. <br><br>Kata Kunci: Efektifitas, Tax Amnesty, Kesadaran. </div>
<div> Rumah tangga yang bahagia, aman,dan tentram menjadi dambaan setiap orang. Tindak kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga merupakan masalah sosial yang serius dan menyita perhatian masyarakat, sebab seharusnya keluarga merupakan lingkungan paling aman dan menjadi tempat berlindung antar anggota keluarga. Namun pada kenyantaan keluarga juga dapat mengancam hidup seseorang. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban di antara anggota keluarga di dalam rumah tangga, bentuk tindak kekerasan yang terjadi berupa kekerasan fisik dan/atau kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Pengadilan Militer III/16 Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Militer III/16 Makassar dan Oditurat Militer IV-17 Makassar dengan teknik wawancara dan tanya jawab terhadap Hakim Militer dan sumber yang dapat dipercaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menekankan pada penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian empiris merupakan prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif merupakan kata-kata atau lisan dari orang-orang yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Pengadilan Militer III/16 Makassardan mengetahui pertimbangan hakim militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.<br><br> Kata Kunci: Peradilan Militer, Kekerasan, Rumah Tangga Abstrack A happy, safe and peaceful household is everyone's dream. Violence that occurs in the family is a serious social </div>
<div> Dalam hukum acara pidana terdapat beberapa asas salah satunya asas praduga tak bersalah yang mana seseorang tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah. Namun tidak jarang dalam menjalankan tugas sebagai salah satua parat penegak hukum anggota kepolisian melakukan tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana yang belum mempunyai kepastian secara hokum bahwa dirinya telah bersalah. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tembak ditempat yang dilakukan anggota kepolisian terhadap pelaku tindak pidana dihubungkan dengan asas praduga tak bersalah dan bagaimana pertanggungjawaban dari anggota kepolisian setelah melakukan tindakan tembak ditempat terhadap pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan menelaah bahan-bahan hokum seperti Perundang-undangan, aturan-aturan dan dokumen-dokumen hukum yang berhubungan dengan permasalahan, metode pendekatan menggunakan yuridis empiris dan normatif, teknik pengumpulan data dengan cara study kepustakaan dan penelitian lapangan. Menggunakan analisis kualitatif kemudian dituangkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota kepolisian dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri atau disebut dengan diskresi, seperti tindakan menembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana yang mencoba melarikan diri/melawan petugas dan mengancam keselamatan jiwa petugas dan masyarakat. <br><br>Kata kunci : Tembak di tempat, Pertanggungjawaban, Praduga Tak bersalah. </div>
<div> Within the framework of human rights and the effects on gender equality, this study seeks to mainly clarify the philosophical elements of child marriage. The study takes a normative legal research stance in its examination of this matter, with an emphasis on the examination of legal principles, doctrines, and norms as solutions to legal problems. Normative juridical research, sometimes called legal product research, is the methodology used in this study. According to the results of the study, there are several philosophical problems with the concept of child marriage. The practice of underage marriage is harmful on many levels and greatly hinders children's development. Child marriage must also stop if we are to reach gender equality in society, according to the report. The ideal of gender parity will remain a distant dream so long as societies practise child marriage. The reason for this is that child marriage serves to reinforce preexisting gender stereotypes and impedes societal attempts to achieve gender equality. Thus, one must take great pains to eradicate child marriage if true gender equality is to be achieved. <br><br>Keywords : Child Marriage; Gender Equality; Philosophy; Human Rights </div>
<div> Dalam hal jaminan terhadap urusan utang piutang dibutuhkan kepastian keadilan terhadap debitur. Dari sekian banyaknya bentuk jaminan salah satu yang dapat digunakan adalah jenis jaminan fidusia. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Penerima Jaminan Fidusia terhadap Debitur yang dinyatakan Pailit dan bagaimana eksekusi Jaminan Fidusia dalam hal Debitur pailit, berdasarkan Pasal 56 UndangUndang Kepailitan No. 37 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mitode penelitian deskriptif-analisis yg mana menggambarkan pokok-pokok permasalahan menjadi objek penelitian yang dikaitkan dengan undang-undang dan teori-teori yag berkaitan untuk memperoleh kesimpulan. Kedudukan para kreditur adalah sama dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi pailit sesuai besarnya tagihan mereka masing-masing dan dalam hak melakukan eksekusi apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan tercantum dalam Pasal 29 Nomor 42 Tahun 1999 UndangUndang Jaminan Fidusia serta Objek jaminan fidusia atas kekuasaan penenrima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan dan penjualan di bawah tangan.<br><br> Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Debitor, Pailit </div>