Perpustakaan Universitas Kristen
Indonesia Paulus
Makassar
Temukan koleksi jurnal penelitian ilmiah mahasiswa UKIP
<div>Pemerintahan Kelurahan Tapparan dengan pendekatan AAUPB dalam pemerintahan Kelurahan Tapparan telah dijalankan dengan baik, bagik dalam segi administrasi/pemerintah, berfungsi sebagai pedoman dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan yang samar atau tidak jelas, serta menghindarkan administrasi negara dari tindakan yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan, dan adanya keterbukaan pemerintah Kelurahan Tanpparan dalam melakukan pengelolaan anggaran dana Kelurahan Tanpparan beserta dengan admistrasi lainnya demi kemajuan dan kemakmukaran masyarakat Kelurahan tapparan itu sendiri Dan Penyelenggaraan pelayanan Publik atas kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan partisipatif. Masyarakat mengharapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik Kelurahan Tanpparan antara lain semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam wujud pelayanan yang cepat, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, transparan, aman, tepat, biaya yang wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal pelayanan pengurusan di Kantor Kelurahan Tanpparan, masyarakat menginginkan pelayanan yang benar- benar berkualitas. Dan Pemerintahan Kelurahan Tanpparan sudah berusaha dengan baik dalam kualitas pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari hasil laporan pada informan yang ada dan Kualitas pelayanan sudah dikatakan baik bisa dilihat dari aspek Profesionalisme yang meliputi kemampuan pegawai dalam mempergunakan peralatan, aspek mentaati segala peraturan yag melandasi bidang pekerjaan, aspek Kejelasan yang meliputi prosedur pelayanan yang baik serta rincian biaya atau tarif pengurusan yang tidak mahal dan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di Kelurahan Tanpparan.<br>Kata kunci : Pelayanan, Publik, Pemerintahan</div>
<div>monarch or other supreme authority figure. However, this homage serves exclusively<br>the interests of the people. As a result, the assets that the people have<br>liberated will also be used for the good of the people, such as to preserve public<br>safety, construct roads, develop social infrastructure, and so forth. This study aims<br>to identify the elements that affect the effectiveness of tax revenue and the level of<br>effectiveness of tax revenues using a letter of compulsion at the south Makassar<br>tax service office. The south Makassar KPP Pratama provided the data for this.<br>All data were analyzed qualitatively and presented in descriptive form. Taxes are<br>one of the largest sources of income for the state. The test results show that the<br>effectiveness of tax collection with letter of reprimand and forced letters in 2019<br>and 2020 is classified as ineffective and has a very small impact on tax revenues at<br>the south Makassar primary tax office. Therefore, the head of the Makassar small<br>taxpayer service needs to make efforts both internally and externally to increase<br>the effectiveness of tax collection in the work area.<br>Keywords: Tax · Forced letter of reprimand · Optimazion</div>
<div>Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa diciptakan menurut gambar serta rupa-Nya sehingga dikatakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selain mempunyai hubungan dengan Tuhan, juga mempunyai hubungan dengan manusia yang lainnya, sehingga manusia tidak dapat hidup seorang diri saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap lansia terlantar dan mengetahui peran dinas sosial dalam menangani kasus lansia terlantar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dilakukan dengan penelitian lapangan (Field Research) yang dilakukan pada Kantor Dinas Sosial Toraja Utara. Penelitian ini bersifat kualitatif, dimana jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban lansia terlantar berhak mendapatkan perlindungan dari kepolisian, perkerja sosial, pelayanan pekerja sosial, relawan pendamping, dan juga lansia terlantar memiliki hak dan kewajiban yang harus tercukupi baik secara jasmani maupun rohani yang dimana Peran Dinas Sosial Sangat dibutuhkan untuk menangani kasus ini yaitu peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasional dan peran teknis.<br>Kata Kunci: Perlindungan hukum, Lanjut Usia Terlantar</div>
<div>Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh strategi dan arah kebijakan pemerintah Kota<br>Makassar dalam pemulihan ekonomi khususnya di sektor koperasi dan UMKM pasca pandemi Covid-<br>19. Desain penelitian mix method yang bertujuan untuk menemukan data dan informasi tentang<br>kondisi pelaku UMKM dan Koperasi, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kota dalam pemulihan<br>ekonomi pasca pandemi Covid-19 di Kota Makassar.<br>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dan arah kebijakan yang dapat ditempuh oleh<br>Pemerintah Kota Makassar dalam pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM dan Koperasi di Kota<br>Makassar antara lain: pertama, pemberian bantuan social bagi pelaku usaha. Kedua, perluasan<br>pembiayaan modal kerja yaitu menfasilitasi untuk mendapatkan penjaman lunak atau pinjaman dana<br>bergulir melalui surat keterangan dan rekomendasi kelayakan Koperasi dalam mendapatkan bantuan<br>atau pinjaman dana bergulir dari Lembaga yang akan memberikan pinjaman seperti dari kementrian<br>Koperasi yaitu yang dikenal LPDB. Ketiga, penyediaan penyangga produk melalui pembinaan<br>administrasi dan pembukuan dari Dinas Koperasi pendampingan proses produksi dan Pemasaran dari<br>Dinas Pariwisata untuk kegiatan lorong. Keempat, strategi pengembangan destinasi wisata yaitu<br>melalui destinasi wisata lorong.<br>Kata Kunci: Strategi, Kebijakan, UMKM, Koperasi, Pandemi Covid-19</div>
<div>Di dalam kehidupan bernegara, dimana ada hubungan antara manusia dengan manusia, selalu ada peraturan yang mengikatnya yakni hukum. Hukum mengatur tentang hak dan kewajiban manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui factor apa saja yang dapat menghambat proses penyelesaian sengketa pajak. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersumberkan bahan primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif hasil data yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian sengketa pajak adalah faktor di bidang Administratif yaitu adanya keharusan terlebih dahulu wajib pajak membayar 50% (limapuluh persen) dari jumlah pajak yang terutang. Kemudian dibidang Yudisial yaitu mengenai kewajiban Hakim untuk menghadirkan pihak terbanding atau tergugat dalam pemeriksaan dipersidangan.<br>Kata Kunci : Sengketa Pajak, Wajib Pajak</div>
<div>When fishermen go out to sea to catch fish, they are generally heavily burdened with<br>fuel for the electric generator engine for lighting, boat propulsion engines and cooking<br>utensils on fishing boats. In the ocean around the boat, there is abundant potential for<br>solar energy, but it has not been used as a source of electrical energy for lighting and<br>driving fishing boats to increase the productivity and economy of fishermen. If the<br>energy is used properly, fishermen will get cheap, sustainable electrical energy and<br>improve the welfare of fishermen. The purpose of the study was to test the performance<br>of solar power generators on fishing boats as a cheap and sustainable energy source.<br>The method used is assembling and installing components, testing the solar electric<br>generator placed on the roof of the boat, then electricity which is partly used directly<br>and partly stored in the accumulator to stabilize and supply energy to other electrical<br>loads. The result of this research is to produce a model of a solar electric generator on<br>a boat.<br>Keywords: Electric, Generator, Solar, Fishing, Boat.</div>
<div>Tujuan penelitian ini adalah untuk : Untuk mengetahui Mengkaji dan menganalisis penerapan hukuman tindak pidana militer dengan pendekatan perspektif restorative justice. Untuk Mengkaji dan menganalisis penerapan tindak pidana dalam pidana militer dalam mengadili dan mumutskan satu perkara pidana militer. Penelitian ini mengunakan tipe penelitian yuridis-normatif yang bersumber bahan primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif hasil data yang ada. Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum juga merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan, Sebagaimana diketahui salah satu unsur dari tiap-tiap kejahatan adalah bersifat melawan hukum baik ia secara tersurat maupun secara tersirat dirumuskan. Melalui dengan adanya pendekatan restorative justice yang mengedepankan penyelesaian tindak pidana militer dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil bagi para anggota militer yang berdampak pada tindak pidana. Fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dan hal-hal yang memberatkan para anggota militer, dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya. Dengan demikian untuk melindungi kepentingan dan keseimbangan militer diperlukan adanya tindak pidana militer melalui pendekatan restorative justice untuk menyelesaian masalah tindak pidana dengan mengedepankan asas keadilan dan kekeluargan.<br>Kata Kunci : Tindak Pidana Militer Restorative Justice</div>
<div>Purpose: To discover the legal implications of transferring receivables (cessie) without notification to the debtor.<br>Theoretical framework: The foundation for building a theoretical framework is the content of personal finance knowledge in this study, including (i) creditors (cedent), (ii) debtors (cessus), and (iii) credit agreements.<br>Methods: The research method is that the literature applied to the data normatively consists of primary, secondary, and tertiary legal materials sourced from laws and regulations and relevant literature, which will be described and analyzed systematically. Household heads, as well as secondary data collected from respondents' profiles.<br>Results and conclusions: The research results were based on Decision Number.127/Pdt.G/2020/ PN.Mks, there had been a transfer of receivables from Co-Defendant I as the old creditor to the plaintiff as the new creditor, which was carried out without the consent of the Defendant as the debtor resulting in legal problems. The transfer of receivables with a cessie mechanism is regulated in Article 613 of the Civil Code, which stipulates that such a handover for the debtor (the debtor) has no consequences except after the handover is notified to him or approved in writing or acknowledged by him.<br>Keywords: Cessie, Receivable Transfer, Sale and Purchase Receivables.</div>
<div>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Bantuan Hukum Gratis kepada Warga Negara dalam Sistem Peradilan Pidana di Makassar, dan untuk mengetahui kendala dalam implementasi Bantuan Hukum Gratis dalam Sistem Peradilan Pidana di Makassar.<br>Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dengan menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif yang bersumber dari bahan primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan secara deskriptif hasil data yang relevan dan kasus yang diteliti.<br>Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma sesuai dengan sistem peradilan pidana diberikan pada semua tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan sampai dengan pelaksanaan persidangan. Apabila terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dari proses penyidikan sampai dengan proses persidangan, maka berdasarkan Pasal 56 KUHP seharusnya terdakwa dibebaskan karena semua produk hukum yang dihasilkan cacat hukum dan tidak dapat diterima, serta hambatan dalam pelaksanaannya. pemberian bantuan hukum gratis. umumnya dikendalikan oleh anggaran yang tersedia bagi penyidik dan Kejaksaan Agung. Sedangkan pada tahap pemeriksaan di persidangan dikontrol oleh tidak adanya permintaan untuk didampingi dan diberikan bantuan hukum oleh advokat secara cuma-cuma, dan kasus yang ditangani oleh Posbakum diangkat oleh hakim, namun kasus tersebut tidak ditangani oleh bantuan hukum. penyedia sejak tahap investigasi.<br>Kata Kunci: Bantuan Hukum, Warga Negara, Sistem Peradilan.</div>