Perpustakaan Universitas Kristen
Indonesia Paulus
Makassar
Temukan koleksi jurnal penelitian ilmiah mahasiswa UKIP
<div>Statistik kriminal mengenai kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun, angka ini diyakini belum mencerminkan keseluruhan realitas, karena kemungkinan masih banyak kasus yang tidak tercatat atau tidak teridentifikasi oleh otoritas maupun masyarakat, yang dikenal sebagai kejahatan tersembunyi (hidden crime). Reformulasi sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menetapkan bahwa pelaksanaan kebiri kimia dilakukan dua tahun sebelum masa hukuman pokok berakhir. Penetapan waktu ini disebabkan oleh keterbatasan medis terkait durasi efektivitas suntikan kebiri kimia dalam tubuh terpidana. Selain itu, perlu adanya harmonisasi dan sinergi dalam proses pelaksanaan agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan kebingungan di antara aparat penegak hukum. Kata Kunci: Anak; Kekerasan Seksual; Kebiri Kimia; Kejahatan Tersembunyi; Sanksi</div>
<div>Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan fundamental dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia. Alat bukti elektronik seperti rekaman CCTV, percakapan digital, dan dokumen elektronik kini semakin sering digunakan dalam proses persidangan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan alat bukti elektronik menurut hukum acara pidana yang berlaku, dengan fokus pada metode pembuktian serta kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun alat bukti elektronik telah diakui dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), KUHAP belum mengatur secara eksplisit tentang klasifikasi dan prosedur pembuktian alat bukti elektronik. Hal ini menimbulkan variasi dalam penerapan hukum di persidangan. Kendala utama dalam pembuktian alat bukti elektronik antara lain adalah persoalan autentikasi, keterbatasan pemahaman teknis aparat penegak hukum, serta belum adanya pedoman teknis yang baku dari Mahkamah Agung. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan kapasitas SDM aparat penegak hukum, serta harmonisasi antar regulasi yang mengatur pembuktian elektronik. Kata Kunci : Alat Bukti Elektronik, Hukum Acara Pidana, Pembuktian, UU ITE</div>
<div>Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup tidak hanya sebatas masalah lokal atau nasional tetapi juga merupakan masalah internasional. Perlindungan terhadap lingkungan hidup telah menjadi agenda besar komunitas masyarakat internasional yang didasari pada kenyataan berbagai peristiwa pencemaran dan kerusakan lingkungan yang membawa dampak sangat besar dalam kehidupan manusia. Artikel ini menganalisis hubungan antara lingkungan hidup dengan Hak Asasi Manusia dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan lingkungan Hidup. Tujuan penulisan ini adalah mengetahui korelasi antara Hak Asasi Manusia dengan lingkungan hidup, dan mengetahui kebijakan pemerintah Indonesia terkait hal tersebut. Melalui artikel ini diketahui bahwa lingkungan hidup merupakan bagian yang inheren dengan Hak Asasi Manusia, di mana hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Asasi Manusia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah dan upaya dalam menjamin perlindungan lingkungan hidup yang salah satunya melalui instrumen hukum undang-undang. Kata Kunci : Hak Asasi Manusia; Lingkungan Hidup; Perlindungan</div>
Asas berperkara (perdata) di pengadilan adalah berbiaya. Namun, penyelesaiannya dilaksanakan secara cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Biaya yang dibebankan oleh pengadilan adalah biaya kepaniteraan dan biaya materai, biaya saksi, ahli, juru bahasa juru sumpah, biaya pemeriksaan setempat, biaya pemangilan dan perbuatan hakim lainnya. Pada perkara prodeo berdasarkan pelaksanaan putusan perkara perdata No. 182/Pdt.g/2013/Pn.Mks yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ditemukan hingga saat ini masih mengalami kendala dalam pelaksanaan eksekusinya ; sehingga tujuan dari pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap yakni dijalankannya eksekusi dengan berdasarkan asas peradilan yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Asas cepat, sederhana dan biaya ringan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak efektif. Kata Kunci: Perkara perdata, prodeo, eksekusi
<div>Handling children involved in narcotics crime cases in Indonesia through diversion approach is regulated in various laws, including Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) and Law Number 35 of 2009 on Narcotics. Although this legal framework aims to avoid stigmatization and provide rehabilitation and social reintegration opportunities for children, its implementation still faces various challenges. These challenges include a lack of understanding among law enforcement officers, suboptimal inter-agency coordination, limited rehabilitation facilities, and societal resistance and stigma. To overcome these obstacles, increased training and socialization for law enforcement, strengthened inter-agency coordination, additional rehabilitation facilities, and public education are needed. With these efforts, diversion approach are expected to be more effective in supporting children's recovery and reintegration into society, as well as creating a more humane and just juvenile criminal justice system. Keywords: diversion, narcotics crime, juvenile criminal law</div>
<div>Corruption is a serious issue that threatens the stability and integrity of many countries, including Indonesia. One effective strategy in combating corruption is the use of Justice Collaborators, who are perpetrators of crimes that cooperate with law enforcement to uncover criminal activities. This study aims to evaluate the effectiveness of Justice Collaborators in aiding law enforcement to uncover corruption cases in Indonesia, identify the factors influencing their effectiveness, and explore the challenges faced. A normative juridical approach is used in this study, examining various relevant laws and regulations, and analyzing data from corruption cases involving Justice Collaborators. The findings show that Justice Collaborators play a significant role in providing deep insights into corruption networks, often difficult to uncover through conventional investigative methods. Factors influencing their effectiveness include protection and security, credibility and integrity of law enforcement, reward and sanction systems, social and media support, and clear legal and policy frameworks. Keywords: justice collaborator, law enforcement, witness protection</div>
Criminal law without victims is a legal concept that focuses on the restoration of social harm and the protection of societal values, rather than solely addressing individual harm. Acts of indecency involve behaviors that violate social norms without directly affecting physical or economic victims. The regulation of victimless crimes in the context of decency laws is relevant to changes in societal behavior and modern technology, but it also raises questions about the balance between protecting societal values and individual freedoms. This research aims to evaluate the regulation of victimless crimes in the context of decency laws in Indonesia and analyze the impact of implementing these regulations on modern society. The study employs normative research methods to analyze the relevant legal regulations concerning victimless crimes in the context of decency. Data will be collected through literature reviews, including online and printed legal sources, with the goal of providing valuable recommendations for policymakers and legal practitioners addressing issues related to victimless crimes in decency. The research findings highlight that in Indonesia, the regulation of victimless crimes in the context of decency includes laws aimed at preserving the morality and decency of society as a whole without requiring individual victims who feel harmed. Examples of such laws include the Pornography Law, Gambling Regulation, and Child Protection Law. While these laws protect moral values, they can also pose threats to individual freedoms, necessitating ongoing evaluation to strike the right balance. The implementation of these regulations in modern society has complex impacts, including on individual human rights, legal effectiveness, social norms, culture, and government-citizen relations. Achieving a balance between safeguarding individual human rights and regulating behavior perceived as harmful to society is crucial in the development of modern society. Keywords: Victimless, Criminal Law, Morality Crimes
<div>Sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi selain berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga berdasarkan kepada hukum pidana formil seb agaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seb agaimana telah diub ah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Satu hal yang tidak lazim dalam system pembuktian perkara tindak pidana korupsi yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah Sistem Pembuktian Beban Pembuktian atau sering disebut sebagai Sistem Pembuktian Terbalik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penerapan pembuktian terbalik dalam menanggulangi Tindak Pidana Korupsi dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam sistem pembuktian terbalik dalam menanggulangi Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersumberkan bahan primer dan sekunder, serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif hasil data yang relevan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa efektivitas sistem pembuktian terbalik dalam menanggulangi Tindak Pidana Korupsi belum optimal karena penerapan sistem pembuktian terbalik masih bersifat terbatas dan berimbang, dan Kendala-kendala dalam penerapan sistem pembuktian terbalik sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang biasa memberi upeti, krisis kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum, sistem peradilan yang lemah dalam berkoordinasi, dan rendahnya kualitas penegak hukum dalam hal penegakan keadilan. Kata Kunci: Pembuktian Terbalik</div>
<div>Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia memainkan peran penting dalam melindungi anak dari dampak negatif proses peradilan pidana. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum diversi terhadap anak penyalahguna narkotika, implementasi diversi, serta tantangan dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas diversi di masa yang akan datang. Diversi bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur yustisial ke non-yustisial, sehingga anak dapat terhindar dari stigmatisasi dan dehumanisasi. Implementasi diversi dalam kasus anak penyalahguna narkotika masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum dan terbatasnya fasilitas rehabilitasi. Studi ini juga membandingkan praktik diversi di negara lain, seperti Selandia Baru dan Australia, yang dapat menjadi model bagi Indonesia. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan meliputi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai, kampanye kesadaran publik, dan kerjasama antar lembaga. Diversi harus dipandang sebagai mekanisme utama dalam perlindungan anak penyalahguna narkotika untuk mencapai sistem peradilan pidana anak yang lebih inklusif dan restoratif. Kata Kunci: diversi; penyalahguna narkotika; perlindungan anak</div>