Perpustakaan Universitas Kristen
Indonesia Paulus
Makassar
Temukan koleksi jurnal penelitian ilmiah mahasiswa UKIP
<div> Masih banyaknya eksploitasi lingkungan saat ini, berdampak pada implikasi penerapan prinsip kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Banyaknya kerusakan lingkungan di Indonesia membutuhkan strategi kebijakan lingkungan pemerintah dan model pengawasan berbasis ecology efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika sistematik pada penegakan hukum lingkungan di Indonesia, serta menganalisis model kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan kerusakan lingkungan. Metode yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian menunjukkan problematika sistematik penegakan hukum lingkungan dipengaruhi efektivitas kelembagaan dibidang lingkungan. Komimten aparat penegak hukum terkait pemulihan kerusakan lingkungan, ketersedian sarana dan prasarana yang memadai, partisipasi masyarakat dalam bentuk pengaduan lingkungan. Strategi pemerintah dalam memulihkan lingkungan melalui penerapan kebijakan komplain hijau melahirkan beberapa aspek yang dirumuskan melalui recovery dalam pengoptimalan pengaduan masyarakat oleh institusi lingkungan, penerapan media pengaduan lingkungan berbasis citizen lawsuit, dan inspeksi pengelolaan pengaduan lingkungan. <br><br>Kata Kunci: Kebijakan, Lingkungan, Masyarakat </div>
<div> Negara hukum memberikan perlindungan hak asasi manusia mencakup berbagai aspek terutama hak-hak dasar dan tidak dapat dirampas, melainkan harus dihormati dilindungi oleh negara. Namun Dalam implementasinya ada yang diberlakukan secara adil dan juga ada kemungkinan potensi potensi rawan terjadinya perlakuan yang kurang adil. Maka pemberian bantuan hukum oleh advokat merupakan kewajiban yang melekat secara hukum kepada setiap advokat. Namun dalam penerapan Pemberian bantuan hukum didapati berbagai kendala diantaranya adalah Sumber Daya Terbatas. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini yakni bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana aturan terkait penanganan kasus pro bono, serta untuk mengetahui bagaimana efektivitas kinerja advokat dalam menangani kasus pro bono tersebut. Dalam Penulisan jurnal ini, yang digunakan yakni metode penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan para advokat yang ada pada DPC Peradi Makassar disebutkan bahwa penanganan kasus pro bono sudah berjalan dan hal tersebut sudah sejak lama, namun Advokat dalam menangani kasus pro bono masih menghadapi beberapa kendala dalam hal ini adalah sumber daya terbatas. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi oleh para advokat, agar kedepannya menjadi lebih efektif dalam menangani kasus pro bono. <br><br>Kata kunci: Advokat, Efektivitas, Pro Bono </div>
<div> In light of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection and its application in Case Number 300/Pdt.G/2022/PA.Tg., this study aims to examine the regulation of children's hadhanah rights after divorce. Finding out how the law protects children's rights after a divorce and the obstacles to implementing such protection is the goal of this study. Normative research using a legislative approach and content analysis is the research technique used. Case Number 300/Pdt.G/2022/PA.Tg-related court records and secondary data pertaining to the Child Protection Law will be gathered and analysed. With an emphasis on the maintenance of children's hadhanah rights after a divorce, this study seeks to enhance comprehension of legislative provisions and their implementation in court practice. A solid legislative foundation for safeguarding children's rights after a divorce, with the primary focus being on the child's best interests, is provided by the Child Protection Law, according to the study. As shown in Case Number 300/Pdt.G/2022/PA.Tg., this concept is put into reality by the courts in order to make fair judgements about child custody and maintenance in order to protect the well being of children after a divorce. But this case study also shows that there are problems with the law's implementation, such as how to determine whether parents can afford it and what the kids need. <br><br>Keywords: Hadhanah, divorce, Child Protection Law </div>
<div> Era globalisasi saat ini, mobilitas lintas negara semakin mudah dilakukan. Sayangnya, kemudahan ini juga membuka celah bagi maraknya kejahatan terorganisir lintas negara (Transnational Organized Crime/TOC), salah satunya lewat praktik eksploitasi tenaga kerja WNI di industri judi ilegal di Kamboja. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas bagaimana keimigrasian Indonesia berperan dalam melindungi WNI dari ancaman tersebut. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini menggali berbagai sumber informasi, termasuk kebijakan, laporan internasional, dan data terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa WNI kerap menjadi korban karena lemahnya penegakan hukum, pemalsuan dokumen perjalanan, serta terbatasnya edukasi tentang migrasi aman. Sementara itu, tantangan di lapangan bagi petugas imigrasi tidaklah mudah: keterbatasan sumber daya, modus perekrutan yang makin canggih, hingga kurangnya koordinasi antarnegara. Namun, berbagai langkah telah dilakukan, seperti memperkuat kerja sama bilateral, memberikan edukasi publik, memperbaiki regulasi, serta meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan menyeluruh dan kolaboratif menjadi kunci dalam melindungi WNI dari jeratan TOC yang bersembunyi di balik industri judi Kamboja. <br><br>Kata Kunci : Imigrasi, Kejahatan Lintas Batas Terorganisir, Perlindungan Warga Negara Indonesia. </div>
<div> Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Hal ini merupakan terobosan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Pendaftaran pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil pembahasan bahwa proses pendaftaran HT-el dengan sistem elektronik sangat memudahkan proses kerja kreditur, PPAT, dan Kantor Pertanahan yaitu mulai dari mengunggah dokumen, memeriksa, dan memperbaiki data. Setiap pihak juga memiliki koordinasi yang lebih mudah dan cepat antara satu sama lain melalui sistem elektronik, sehingga pendaftaran hak tanggungan elektronik dapat lebih efektif dan efisien. Hambatan dalam melakukan pendaftaran HT-el, masih terdapat gangguan sistem elektronik. <br><br>Kata Kunci : hak tanggungan elektronik, kantor pertanahan, kepastian hukum </div>
<div> Penelitian ini ditujukan untuk mempelajari dan menganalisis elemen-elemen Tindak Pidana serta Pelaku Usaha sebagai Subyek Hukum dalam konteks Penerapan Pasal 8 ayat (1) Huruf g dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan Putusan Perkara Nomor 870/PID. B/2009/PN. JKT. UT. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin meneliti faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim saat mengambil keputusan dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan berbasis studi kasus. Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup putusan hakim, kasus yang akan dianalisis, peraturan perundang-undangan, referensi (literatur), dan jurnal ilmiah yang relevan, serta data dari artikel berita. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari informasi di internet yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Semua data yang terkumpul akan disusun dan dianalisis dengan merujuk pada teori atau pandangan dari para ahli. Selanjutnya, teori ini akan dihubungkan dengan alasan atau pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang digunakan oleh hakim dalam memberikan keputusan. Hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa para hakim dalam menangani perkara-perkara tindak pidana perlindungan konsumen harus memiliki pengetahuan tentang sistem hukum yang lebih baik lagi dan bukan hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya pada dakwaan jaksa penuntut umum semata sehingga hakim-hakim yang menangani perkara-perkara tindak pidana perlindungan konsumen dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan yang lebih baik lagi. <br><br>Kata kunci: ratio decidendi ; Perlindungan Konsumen ; Pelaku Usaha ; Kejahatan Konsumen. </div>
<div> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas karya ilmiah dosen dengan peningkatan reputasi akademik institusi, studi kasus pada Universitas Ichsan Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari dokumen-dokumen publikasi ilmiah dosen serta regulasi terkait perlindungan HKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas ilmiah dosen tergolong tinggi, dengan 596 dokumen yang telah terindeks di berbagai platform seperti Scopus, Google Scholar, dan Garuda. Namun, hanya 10 karya yang terdaftar dan memperoleh perlindungan HKI. Kesenjangan ini mencerminkan lemahnya kesadaran hukum serta belum optimalnya dukungan kelembagaan dalam perlindungan hak cipta atas karya ilmiah. Padahal, perlindungan HKI memiliki korelasi langsung terhadap reputasi akademik institusi, baik dalam konteks akreditasi, pemeringkatan nasional maupun pengakuan internasional. Reputasi akademik yang kuat menuntut sistem yang menjamin keaslian, kualitas, dan kepemilikan hukum terhadap karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan internal, unit layanan HKI, dan strategi kelembagaan yang mendorong integrasi antara publikasi ilmiah dan sistem perlindungan HKI. Penelitian ini merekomendasikan perlunya langkah sistematis agar perlindungan HKI menjadi bagian integral dari pembangunan reputasi akademik di perguruan tinggi. <br><br>Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Karya Ilmiah, Reputasi Akademik, Pendidikan Tinggi </div>
<div> Prinsip non diskriminasi dalam perlindungan anak berati harus mendahulukan kepentingan yang paling baik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukannya perlakuan khusus bagi anak, begitu juga bagi anak yang berhadapan dengan permasalahan hukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis tugas pembimbing kemasyarakatan pasca penetapan hasil kesepakatan diversi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasyarakatan kelas I Makassar dan Balai Pemasyarakatan kelas II Watampone. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif sehingga memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan peran pembimbing kemasyarakatan memiliki tanggungjawab dalam memastikan proses diversi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Setelah adanya kesepakatan diversi pembimbing kemasyarakatan bertugas untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak serta memastikan pelaksanaan sanksi yang disepati dilaksanakan oleh anak yang berhadapan dengan hukum, yang meliputi monitoring pemenuhan hak-hak anak, bimbingan dan evaluasi perkembangan anak selama waktu yang disepakati. Tugas pembimbing kemasyarakatan adalah mencegah anak untuk mengulangi tindak pidana serta mendukung rehabilitasi sosial anak agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. <br><br>Kata kunci: Anak, Diversi, Pembimbing Kemasyarakatan. </div>
<div> Tujuan penelitian untuk mengetahui proses pendaftaran tanah sistematis lengkap dan implementasi reforma agraria dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Tana Toraja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan prosedur pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten Tana Toraja dilaksanakan dalam 8 tahapan yakni 1. Perencanaan 2. Pembentukan panitia dan satgas PTSL 3. Penyuluhan, 4. Pengumpulan data fisik dan data yuridis 5. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak 6. Pengumuman data fisik dan data yuridis 7. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak dan pengesahan 8. Pembukuan dan penerbitan sertifikat. Implementasi reforma agraria dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten Tana Toraja belum berjalan optimal namun pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Tana Toraja telah sesusai dengan salah satu tujuan dari reforma agraria mengenai penanganan konflik/ sengketa pertanahan.<br><br> Kata Kunci : Implementasi; Reforma Agraria; Pendaftaran Tanah </div>