Perpustakaan Universitas Kristen
Indonesia Paulus
Makassar
Temukan koleksi jurnal penelitian ilmiah mahasiswa UKIP
<div> Analisis hukum mengenai hak waris anak dalam perkawinan siri merupakan isu yang penting dalam konteks hukum di Indonesia, meskipun praktek ini sering muncul dalam masyarakat. Isu ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, terutama yang berkaitan dengan hak waris anak yang lahir dari hubungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak waris anak dalam konteks perkawinan siri berdasarkan hukum perdata yang berlaku. Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan yang mencakup analisis undang-undang, studi kasus, serta putusan hakim. Hasil analisis menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri secara otomatis memiliki hak waris terhadap ibunya, sementara hak waris terhadap ayahnya harus dibuktikan secara hukum, melalui mekanisme pengakuan atau penetapan hubungan darah di pengadilan. Meskipun perkawinan siri diakui dalam perspektif agama, status hukum anak yang dihasilkan dari jenis perkawinan ini seringkali menjadi perdebatan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan kepastian bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri berhak atas warisan dari ayah biologisnya, asalkan hubungan darahnya dapat dibuktikan. Hal ini menandai perubahan signifikan dalam perlakuan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri, yang sebelumnya dipandang sebagai anak luar kawin dan hanya memiliki hak waris dari ibu. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum serta penguatan peran pengadilan dalam menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi anak dalam konteks hak waris. <br><br>Kata Kunci : Hak Waris; Anak; Nikah siri; Putusan Hakim </div>
<div> Salah satu produk yang banyak diperdagangkan secara online adalah produk pangan impor. Perdagangan online memudahkan konsumen dan pelaku usaha dalam bertransaksi, tetapi tidak semua produk pangan impor yang diperdagangkan online memiliki izin edar dari BPOM. Produk pangan impor tanpa izin edar dapat berdampak buruk pada kesehatan konsumen dan merugikan negara karena pelaku usaha yang menjualnya tidak membayar pajak. Penulisan ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan impor tanpa izin edar di Indonesia dan kendala yang dihadapi BPOM Makassar dalam melindungi konsumen terhadap pangan impor yang diperdagangkan secara online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan analisis data kualitatif yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan staf BPOM Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan impor tanpa izin edar yang diperdagangkan online belum efektif, karena masih banyak produk pangan impor yang tidak memenuhi standar mutu BPOM. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi BPOM, seperti jumlah staf yang terbatas, sistem pengawasan yang belum optimal, keterbatasan kerjasama dengan kepolisian, dan kurangnya kesadaran masyarakat sebagai konsumen. <br><br>Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Pangan, Impor, Izin Edar, Online </div>
<div> Teknologi digital membuat nilai ekonomi penemuan perangkat lunak, algoritma, dan sistem informasi naik. Ini juga menyebabkan sengketa hak paten di Indonesia bertambah. Paten digital tidak berwujud dan mudah ditiru. Proses lisensinya juga lintas negara. Hal ini menciptakan kesulitan tersendiri dalam menegakkan hukum. Penelitian ini menganalisis pentingnya menyelesaikan sengketa paten digital. Penelitian ini juga menilai seberapa efektif cara penyelesaian sengketa menurut hukum Indonesia. Metode penelitiannya yuridis normatif. Ini memakai pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian mengkaji Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan praktik penyelesaiannya. Pembahasan berpusat pada studi kasus sengketa antara Nokia Technologies OY dengan PT Bright Mobile Telecommunication. Hasil penelitian menunjukkan bahwa litigasi di Pengadilan Niaga punya kendala prosedural dan pembuktian teknis. Karena itu, penyelesaiannya belum efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa alternatif lebih sesuai. Mediasi dan arbitrase, khususnya, lebih cepat dan hemat. Cara ini juga dapat menjaga nilai ekonomi penemuan digital. Karena itu, kebijakan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa perlu diperkuat. Ini harus adaptif agar memberi kepastian hukum. Hal ini juga mendukung perkembangan teknologi digital di Indonesia.<br><br> Kata kunci : paten digital, penyelesaian sengketa, teknologi digital </div>
<div> Salah satu kewajiban yang penting harus dilakukan oleh Negara yang telah meratifikasi Protokol Palermo adalah kewajiban untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban perdagangan orang. Penelitian ini mengkaji implementasi perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Putusan Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021 berdasarkan Protokol Palermo dan UU Nomor 21 Tahun 2007. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian menemukan kesenjangan signifikan antara norma hukum dan praktik peradilan. Meskipun terdakwa dipidana 3 tahun penjara dan denda Rp150.000.000, perlindungan korban belum optimal. Putusan mengabulkan restitusi Rp26.966.000, namun absen dalam aspek rehabilitasi psikologis, pemulihan trauma, dan pendampingan berkelanjutan. Identitas korban tidak sepenuhnya dilindungi, dan koordinasi antarinstansi masih lemah. Pendekatan peradilan masih berorientasi pada pemidanaan pelaku (offender-centered) daripada pemulihan korban (victim-centered) sebagaimana diamanatkan Protokol Palermo Pasal 6. Diperlukan penguatan sistem perlindungan komprehensif, koordinasi kelembagaan yang sinergis, dan implementasi efektif mekanisme rehabilitasi untuk memenuhi standar perlindungan korban TPPO. <br><br>Kata Kunci: perdagangan orang, perlindungan korban, Protokol Palermo, restitusi, pendekatan victim-centered </div>
<div> Harta gono-gini merupakan salah satu isu yang kompleks dan sering muncul dalam konteks perceraian, khususnya terkait dengan pembagian aset yang diperoleh selama masa pernikahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 dengan aspek hukum yang berkaitan dengan status harta gono-gini mencakup barang-barang yang diperoleh atau dibangun setelah perceraian, yang dananya berasal dari harta bersama. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menekankan bahwa asal-usul biaya menjadi faktor utama dalam menentukan apakah suatu barang termasuk dalam pengertian harta gono-gini. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa meskipun suatu barang diperoleh setelah proses perceraian, apabila barang tersebut dibiayai dari harta bersama (harta gono-gini), maka barang tersebut tetap termasuk dalam pembagian harta bersama. Proses pembagian harta gono-gini dapat dilakukan melalui mediasi ataupun melalui keputusan pengadilan, bergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970, terdapat yurisprudensi yang memberikan pedoman hukum terkait pembuktian asal usul kepemilikan harta, yang bertujuan untuk menentukan status aset tertentu sebagai bagian dari harta bersama atau harta pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga bagi praktisi hukum serta individu-individu yang memerlukan kepastian hukum dalam konteks konflik perceraian. <br><br>Kata kunci : Perceraian; Harta Gono Gini; Restitusi; Putusan Pengadilan. </div>
<div>Purpose: The aim of this research is: To find out the term of office of the leadership of the<br>Corruption Eradication Commission in Indonesia and the legal considerations of Constitutional<br>Court Decision No.112/PUU-XX/2022 regarding the term of office of the leadership of the<br>Corruption Eradication Commission.<br>Methode: This research was conducted using normative legal analysis, with the approach<br>method being the statutory regulation approach. An analysis of the results of this research is<br>carried out by criticizing, supporting, or providing comments, then making a conclusion on the<br>research results with your thoughts and the help of a literature review.<br>Result: Constitutional Court Decision Number 112/PUUXX/2022, the term of office of the KPK<br>leadership will be 5 (five) years and they can be re-elected for only one term of office.<br>Conclusions: The Constitutional Court granted the request for an extension of the term of<br>office of the KPK leadership with considerations, namely: Firstly, there is discriminatory and<br>unfair treatment towards the KPK when comparing it with other independent government<br>institutions which have the same constitutional importance. Firstly, there is discriminatory and<br>unfair treatment towards the KPK if it equates it with other independent government<br>institutions which share constitutional importance, namely having a term of office of 5 years.<br>Second, because based on the principles of benefit and efficiency, the 5-year term of office for<br>the leadership of the Corruption Eradication Committee is much more useful and efficient so<br>that it can correspond to one term of office for the president.<br>Keywords: term of office, corruption eradication commission, constitutional court decision.</div>
<div>Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan pidana dalam kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif-empiris yang bersumberkan bahan primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif hasil data yang relevan dan kasus yang diteliti. Hasil penelitian adalah bahwa penerapan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana dapat dikualifikasikan dalam Pasal 290-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai lex generalis serta Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai lex specialis, dan penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim. Hal itu sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan saksi, alat bukti surat berupa visum et repertum, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian. Terdakwa juga dianggap sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kekurangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya adalah yang terkait pertimbangan subyektif, yaitu pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan terdakwa.<br>Kata Kunci: Anak Pelaku, Pencabulan Anak, Penerpan Pidana Anak</div>
<div>Only sometimes flights can be carried out well according to the rules because bad things still happen<br>during their implementation. Aware that undesirable things are still happening at airports, anyone is<br>prohibited from being at the airport without permission from the authorized official; this is in line with the<br>contents of Article 210 of Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. This research determines the<br>elements of material offenses for criminal acts of being in certain areas at the airport without permission<br>from the airport authority (study Decision Number 725/Pid.B/2020/PN.Sda). This research uses<br>normative legal analysis with a case and statutory approach. The research materials consist of primary<br>legal materials, namely statutory regulations and judge's decisions. The conclusion in this research is<br>that the material offense element of a criminal act is in a particular area at the airport without permission<br>from the airport authority in Decision Number 725/Pid.B/2020/PN Sda, which is correct because it fulfills<br>the elements in Article 421 paragraph 91) Law Number 1 concerning Aviation, the material aspects of<br>which consist of Any person who is in a particular area at the airport, without obtaining permission from<br>the airport authority as intended in Article 210.<br>Keywords: Crime; Located in a Certain Area; Airports</div>
<div>Abstrak: : Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Makassar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi Naskah Akademik dalam sebuah Peraturan Daerah, serta untuk mengetahui dan landasan-landasan yang harus dipenuhi dalam pembentukan Naskah Akademik. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, yaitu dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, diuraikan secara deskriptif hasil data dan wawancara yang relevan. Hasil penelitian adalah hakikat naskah akademik adalah sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan daerah karena merupakan hasil penelitian atas permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dan memerlukan penyelesaian melalui peraturan daerah yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehingga kedudukan naskah akademik menjadi keharusan serta menjadi prasyarat dalam pembentukan perda karena melalui naskah akademik yang baik dapat melahirkan peraturan daerah yang baik. Dengan demikian naskah akademik sangat urgen karena sebagai media harmonisasi perda secara vertikal dan horizontal, sebagai media partisipasi masyarakat, sebagai sarana informasi ilmiah karena melalui penelitian, pengkajian dan menguraikan permasalahan, sehingga naskah akademik berfungsi sebagai bahan dasar bagi penyusunan peraturan daerah yang memuat gagasan- gagasan, pendekatan, luas lingkup dan materi muatan serta menguraikan faktafakta atau latar belakang serta menjadi solusi sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam Peraturan Daerah, dan konsep ideal naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah yang responsif adalah menjadikan Pancasila dan UUD 1945 kaedah penuntun, menguraikan fakta-fakta dan tuntutan masyarakat serta di bentuk oleh lembaga yang memiliki kewenangan. sehingga Pembentukan dan pembangunan hukum mampu mewujudkan tujuan Negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<br>Kata Kunci: Urgensi, Naskah Akademik, Peraturan Daerah.</div>