Perpustakaan Universitas Kristen
Indonesia Paulus
Makassar
Temukan koleksi jurnal penelitian ilmiah mahasiswa UKIP
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi media pendingin baja St 31 kekuatan tarik dan kekuatan impak hasil Las SMAW. Pada penelitian ini dilakukan dua pengujian yaitu pengujian tarik dan pengujian impak dengan variasi media pendingin air dan oli dengan waktu pendinginan 1 jam dan 2 jam. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa media pendingin oli pada sambungan las SMAW memiliki nilai kekuatan tarik tertinggi pada pelat baja St 31 dengan ketebalan plat 5 mm menggunakan arus 80A dan Elektroda E6013 memiliki nilai kekuatan tarik sebesar 31,91 kgf/mm2 , sedangkan pada pengujian impak dapat disimpulkan bahwa sambungan las SMAW yang memiliki nilai kekuatan impak tertinggi pada plat baja St 31 terdapat pada media pendingin oli pendinginan 1 jam dengan nilai kekuatan impak sebesar U = 25,92 Joule dan HI= 1,29 Joule/mm2. Tahapan dalam penelitian ini adalah pemotongan plat, pembuatan kampuh, pengelasan, pendinginan. Penelitian ini menggunakan posisi pengelasan mendatar (1G) dan menggunakan jenis elektroda E6013. Kata Kunci : SMAW, Baja ST 31, Media Pendingin, Pengujian Tarik dan Impak.
Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis Location Based Service (LBS) yang dapat digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam menemukan lokasi Jasa Titip Gadai di Kota Makassar. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menyediakan sistem yang mampu memberikan informasi lokasi secara akurat, menampilkan detail layanan secara lengkap, serta mempermudah proses pengajuan gadai melalui platform digital. Sistem yang dikembangkan terdiri atas dua platform utama, yaitu aplikasi web untuk administrator dan aplikasi Android untuk pengguna, sehingga pengelolaan data serta akses informasi dapat dilakukan secara terpadu dan efisien. Kata kunci: Sistem Informasi Geografis (SIG), Location Based Service (LBS), Jasa Titip Gadai, Android, Google Maps API, Haversine, Kota Makassar.
Penelitian ini mengkaji pengaruh serbuk tulang hewan sapi dan silica fume sebagai bahan tambah dalam campuran beton terhadap beberapa parameter kekuatan beton, termasuk kuat tekan, kuat tarik belah, kuat lentur, dan modulus elastisitas. Variasi campuran yang diteliti terdiri dari substitusi serbuk tulang hewan sapi (th) dan silica fume (sf) dengan komposisi 0% th + 10% sf, 1,5% th + 10% sf, 3% th + 10% sf, dan 4,5% th + 10% sf. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa peningkatan persentase substitusi serbuk tulang hewan sapi cenderung mengurangi kekuatan beton, baik dalam hal kuat tekan, kuat tarik belah, maupun kuat lentur. Modulus elastisitas beton juga mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya persentase substitusi serbuk tulang hewan. Dari variasi bahan tambah yang diuji, campuran beton dengan 0% th + 10% sf dan 1,5% th + 10% sf menunjukkan hasil yang memenuhi mutu rencana. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa penggunaan serbuk tulang hewan sapi dalam campuran beton harus diperhatikan secara hati-hati karena dapat mengurangi kekuatan beton, sedangkan penggunaan silica fume tetap penting untuk memastikan kualitas campuran beton yang memenuhi standar mutu. 1 Kata kunci: Silica Fume, Beton, Serbuk
<div>Pembunuhan merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seseorang pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lainPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pembunuh bayaran dan Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim menyatakan pidana terhadap terdakwa pada putusan No 1890 Pid. B 2017/PN Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik dengan menggunakan data primer mengenai tinjauan yuridis terhadap kasus pembunuhan berencana yang disertai tindak pidana pemerkosaan Adapun hasil penelitian ini yaitu berdasarkan unsur-unsur Pasal yang telah didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana harus memenuhi unsur pertanggungjawaban yaitu adanya tindak pidana, kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf. Pertanggung jawaban pidana dalam perkara putusan nomor 1890 Pid. B/2017 PN Mks Pada diri terdakwa tidak ditemukan cacat mental atau kelainan jiwa dan telah memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab. Kata kunci : Pembunuh Bayaran , Pembunuhan Berencana, Tindak pidana</div>
Dalam suatu perusahaan harus ada perjanjian pemegang saham, karena Anggaran Dasar suatu perusahaan memuat banyak peraturan mengenai pengoperasian bisnis di tingkat perusahaan, terdapat undang undang tentang apa yang boleh dan tidak boleh dimasukkan ke dalam Anggaran Dasar. Oleh karena itu, perjanjian pemegang saham memberikan kebebasan yang lebih besar kepada pemegang saham untuk membuat aturan sendiri yang harus digunakan oleh perusahaan untuk beroperasi, baik saat ini maupun di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian pemegang saham dalam penetapan jabatan direksi dan dewan komisaris pada PT. OD. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative artinya penelitian yang digunakan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perUndang-Undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum dari perjanjian ini ialah segala prestasi yang ada di dalam perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian karena mengikat para pihak di dalamnya, bagi pihak yang tidak melaksanakan isi dari perjanjian harus membayar ganti rugi atas kesalahannya. Kata kunci: Perjanjian,antar pemegang saham, direksi dan komisaris
Hubungan kerja merupakan kesepakatan dua pihak antara pengusaha dan pekerja yang dimulai ketika para pihak telah bersepakat untuk melakukan kerja menandatangani serta menyepakati perundang undangan kerja yakni Perjanjian Kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama (PKB), dan peraturan lainnya. Hubungan industrial adalah suatu hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan singkat dapat dikatakan bahwa hubungan industrial adalah hubungan antar pengusaha dan pekerja dalam perusahaan, serta peran serta pemerintah sebagai yang menetapkan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan..Tujuan penelitian adalah untuk mengarahkan pemahaman yang lebih mendalam dalam hal untuk mengetahui apakah Pemutusan Hubungan Kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja dilakukan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui apakah Pemutusan Hubungan Kerja telah memerhatikan pesangon, uang penghargaan kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya di berikan sebagai pesangon kepada tenaga kerja sebagai kompensasi.Metode Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu jenis penelitian normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normative.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara telaan pustaka dari berbagai buku-buku dan artikel – artikel yang ada mengenai studi kasus tersebut serta data dari dokumendokumen pengadilan di pengadilan negeri dari arsip-arsip pada kasus tersebut.Adapun hasil penelitian ini, yaitu penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja menurut pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bahwa pengusaha tidak dapat memutuskan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya penyelesain Perselisihan dari Tingkat pertama sampai tingkat terakhir kepada pekerja karena alasan pekerja melakukan tindakan melawan peraturan perusahaan maka pekerja berhak atas uang pesangon uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Kata kunci : pemutusan Hubungan Kerja, Perselisihan Hubungan Industrial Abstract
Pasar sentral Makassar tanpa PKL bukanlah pasar sentral sebab asal-usulnya memang dibentuk oleh PKL tetapi kebijakan pasca pembangunan kembali new Makassar mall tidak mengakomodasi bahkan patut dicurigai ada upaya menyingkirkan PKL secara perlahan-lahan. Hal ini terlihat dari penempatan PKL di Lt. 5 (7) bangunan baru, sementara pedagang menengah dan besar ditempatkan di Lt. basement, Lt. dasar, lantai 1 dan 2. Kebijakan tsb sedang mengarah pada upaya lepas tangan Pemerintah dari kewajibannya memenuhi hak atas pekerjaan bagi warga negara.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui dasar penolakan gugatan ganti rugi para pelaku usaha yang terdampak akibat kebakaran di Pasar Sentral Makassar.Metode Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu jenis penelitian normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normative.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara telaan pustaka dari berbagai buku-buku dan artikel –artikel yang ada mengenai studi kasus tersebut serta data dari dokumen- dokumen pengadilan di pengadilan negeri dari arsip-arsip pada kasus tersebut.Adapun hasil penelitian ini yaitu Gugatan para penggugat di tolak sepenuhnya oleh Majelis hakim karena menurut pertimbangan- pertimbangan hakim yang menyatakan para penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan eksepsi nya didalam persidangan serta data data yang diajukan para penggugat ajukan tidak sesuai dengan data data dilapangan. Dalam proses persidangan Kasus ini pernah dilakukan mediasi, tahap mediasi ini kedua pihak tidak saling menemukan titik temu terhadap tuntutan dari masing masing pihak Kata Kunci : Penolakan Ganti Rugi, Pertimbangan Hakim, Proses Persidangan
Perlindungan hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja secara Massal tanpa pesangon. Berbicara mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka tidak lepas dari pembicaraan mengenai pesangon. Faktanya pesangon merupakan hal yang sangat krusial dan tak jarang menimbulkan konflik saat terjadi adanya PHK. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang tidak diberikan pesangon menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan bagaimana aspek hukum terhadap tenaga kerja yang tidak mendapatkan pesangon, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang sebagaimana di atur dalam KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun dari hasil Penelitian ini untuk bertujuan memberikan hak-hak pekerja dilihat dari jenis pemutusan hub]]]]]ungan kerja sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kata kunci: Perlindungan hukum, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), Pesangon
Dalam Ketenagakerjaan khususnya dalam konteks hubungan kerja tidak jarang terjadi pemutusan hubugan kerja (PHK) yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja. Terkadang dalam PHK tersebut pekeja sering kali tidak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Ketekenagakerjaan yang berlaku, sehingga perlu dibentuk perlindungan hukum terhadap pekerja dan pengusaha. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja apabila terjadi suatu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada perusahaan dan juga untuk mengetahui apakah pemberian hak-hak oleh pekerja yang di PHK sudah sesuai dengan aturan perundang undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan penelitian di lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa bagi setiap pekerja yang terkena PHK khususnya pekerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau yang biasa dikenal dengan pekerja tetap mendapatkan bentuk perlindungan hukum yang berupa pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (PMK), ganti rugi perumahan dan pengobatan, serta uang pisah. dan tidak sedikit didalam perusahaan masih ada pihak yang melakukan PHK tanpa sesuai prosedur yang berlalu. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)